Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Layak Dijerat Pidana Hasutan Kebencian Beragama Youtuber Muhammad Kece. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Setara Institute menilai dua tersangka kasus penodaan agama, Muhammad Kece dan Yahya Waloni lebih tepat dijerat dengan pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama.

Kasus keduanya dapat menjadi momentum untuk melembagakan penggunaan pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama.

Baca Juga

Pasca Ditangkap, Yahya Waloni Dirawat di RS Polri

"Setara Institute memandang bahwa kasus Muhammad Kece dan Yahya Waloni adalah momentum untuk melembagakan penggunaan pasal-pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama," kata Wakil Ketua BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/8).

Setara Institute mengapresiasi penangkapan terhadap kedua yang menggunakan sentimen keagamaan untuk memantik segregasi lintas iman, memprovokasi eksklusi, mengancam kohesi sosial, dan merusak koeksistensi damai dalam kebinekaan tersebut.

Namun, Setara Institute menilai tidak tepat jika keduanya dijerat dengan pasal penodaan agama. Setara Institute mendorong Polri untuk melakukan moratorium penggunaan pasal penodaan agama.

Pihak Kepolisian seharusnya melakukan terobosan hukum untuk menjerat keduanya dengan pasal-pasal hasutan dan kebencian yang ada, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Dorongan ini disampaikan lantaran dalam penelitian Setara Institute, pasal-pasal penodaan agama lebih banyak digunakan untuk menghukum perorangan dan melindungi kelembagaan agama.

Akibatnya, pasal-pasal penodaan agama tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak perseorangan untuk menikmati pilihan merdeka berdasarkan hati nurani atau conscience untuk memeluk agama atau berkeyakinan.

"Bahkan yang sering terjadi, pasal-pasal penodaan agama digunakan untuk menghukum interpretasi perseorangan yang berbeda dari keyakinan keagamaan arus utama atau mainstream," kata Bonar.

Yahya Waloni ditangkap. (Foto: dok. Istimewa)
Yahya Waloni ditangkap. (Foto: dok. Istimewa)

Padahal, kata Bonar, dalam prinsip dasar hukum internasional, yang harus dilindungi bukanlah agama, tetapi kebebasan perorangan yang menganut agama tertentu.

Untuk itu, pilihan bebas dan berdasarkan hati nurani tidak boleh seseorang atau kelompok direndahkan hanya karena pilihannya itu.

"Oleh karena itu, Indonesia dan aparat hukumnya sebagai bagian dari negara beradab dalam komunitas internasional mestinya menghentikan penggunaan pasal-pasal penodaan agama," katanya.

Dalam penelitian Setara Institute mengenai rezim penodaan agama selama periode 1965-2017, penegakan hukum menggunakan pasal-pasal penodaan agama seringkali mengekalkan pendekatan mayoritas dan minoritas.

Penegakan hukum pidana sering dilakukan dengan tebang pilih terhadap pelaku dan kasus tertentu. Beberapa kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok agama mayoritas yang merendahkan penganut agama minoritas jarang diproses hukum.

Menurut Bonar, ceramah-ceramah Yahya Waloni yang kerap merendahkan iman kristiani sudah sangat lama dipersoalkan, demikian pula dengan beberapa penceramah lainnya.

"Namun, polisi baru memproses Yahya Waloni setelah mengemuka kasus Muhammad Kece yang merendahkan simbol, ritus, dan doktrin keislaman," katanya.

Selain itu, Setara Institute juga mendesak pemerintah dan DPR untuk menghapus pasal-pasal penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dalam proses pembahasan.

Sebagai gantinya, Setara medorong dirumuskannya pidana hasutan atau incitement dan pidana kebencian hate crime berdasarkan sentimen keagamaan.

"Selebihnya, kita tidak kekurangan pakar dan akademisi hukum pidana untuk merumuskan element of crime dalam pidana hasutan dan kebencian atas dasar agama dan keagamaan," jelas Bonar

Diketahui, Muhammad Kace ditangkap oleh Bareskrim Polri di Bali pada 24 Agustus 2021 dan Yahya Waloni ditangkap dua hari berselang atau tepatnya pada Kamis (26/8). Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penodaan agama. (Knu)

Baca Juga

Dianggap Meresahkan, Semua Konten Video Yahya Waloni Bakal Di-takedown

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman
Indonesia
14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman

Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita Omicron ini bisa kita kendalikan lebih baik

Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali

Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi serta kasus aktif secara signifikan.

Putra Sulung Hilang, Ridwan Kamil Sudah Berada di Swiss
Indonesia
Putra Sulung Hilang, Ridwan Kamil Sudah Berada di Swiss

Ia langsung terbang dari London ke Swiss, setelah mendapat kabar putra sulungnya, Emmeril Khan Mumtadz, hilang terseret arus sungai Aaree

Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah
Indonesia
Langgar Prokes, Kades di Tulungagung Dituntut Denda Belasan Juta Rupiah

Seorang kepala desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto dituntut membayar denda Rp 12,5 juta subsider enam bulan penjara atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Kukuhkan Panitia Dana PMI, Anies Targetkan Donasi Rp 25 Miliar Tahun 2021
Indonesia
Kukuhkan Panitia Dana PMI, Anies Targetkan Donasi Rp 25 Miliar Tahun 2021

Panitia Bulan Dana PMI DKI Jakarta Tahun 2021 akan menunaikan tugas mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2021 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Konvoi Motor Larangan Mendukung Anies Baswedan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konvoi Motor Larangan Mendukung Anies Baswedan

Akun Twitter pengacara @ruhutsitompul mengunggah foto konvoi motor yang dilakukan dengan memakai baju bertuliskan “HARAM dukung Anies Baswedan”.

Arus Mudik Mulai Padat, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Indonesia
Arus Mudik Mulai Padat, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek

Contraflow dari KM 47 sampai dengan GT Cikampek Utama KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek diberlakukan sejak pukul 07.36 WIB.

Yasonna: Keinginan Kita Membuka Pintu Wisata Biar Ekonomi Bergulir
Indonesia
Yasonna: Keinginan Kita Membuka Pintu Wisata Biar Ekonomi Bergulir

Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron pada Februari atau Maret 2022.

Demokrat Ingatkan Luhut Jangan Jerumuskan Jokowi
Indonesia
Demokrat Ingatkan Luhut Jangan Jerumuskan Jokowi

Demokrat menyarankan Luhut belajar dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Gibran Sebar Kupon Vaksin Booster untuk Beli Minyak Goreng 2 Liter Rp 30.000
Indonesia
Gibran Sebar Kupon Vaksin Booster untuk Beli Minyak Goreng 2 Liter Rp 30.000

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah terus meningkatkan capaian vaksin booster yang saat ini baru 40,18 persen atau 167.763 orang.