Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Layak Dijerat Pidana Hasutan Kebencian Beragama Youtuber Muhammad Kece. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Setara Institute menilai dua tersangka kasus penodaan agama, Muhammad Kece dan Yahya Waloni lebih tepat dijerat dengan pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama.

Kasus keduanya dapat menjadi momentum untuk melembagakan penggunaan pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama.

Baca Juga

Pasca Ditangkap, Yahya Waloni Dirawat di RS Polri

"Setara Institute memandang bahwa kasus Muhammad Kece dan Yahya Waloni adalah momentum untuk melembagakan penggunaan pasal-pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama," kata Wakil Ketua BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (27/8).

Setara Institute mengapresiasi penangkapan terhadap kedua yang menggunakan sentimen keagamaan untuk memantik segregasi lintas iman, memprovokasi eksklusi, mengancam kohesi sosial, dan merusak koeksistensi damai dalam kebinekaan tersebut.

Namun, Setara Institute menilai tidak tepat jika keduanya dijerat dengan pasal penodaan agama. Setara Institute mendorong Polri untuk melakukan moratorium penggunaan pasal penodaan agama.

Pihak Kepolisian seharusnya melakukan terobosan hukum untuk menjerat keduanya dengan pasal-pasal hasutan dan kebencian yang ada, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Dorongan ini disampaikan lantaran dalam penelitian Setara Institute, pasal-pasal penodaan agama lebih banyak digunakan untuk menghukum perorangan dan melindungi kelembagaan agama.

Akibatnya, pasal-pasal penodaan agama tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak perseorangan untuk menikmati pilihan merdeka berdasarkan hati nurani atau conscience untuk memeluk agama atau berkeyakinan.

"Bahkan yang sering terjadi, pasal-pasal penodaan agama digunakan untuk menghukum interpretasi perseorangan yang berbeda dari keyakinan keagamaan arus utama atau mainstream," kata Bonar.

Yahya Waloni ditangkap. (Foto: dok. Istimewa)
Yahya Waloni ditangkap. (Foto: dok. Istimewa)

Padahal, kata Bonar, dalam prinsip dasar hukum internasional, yang harus dilindungi bukanlah agama, tetapi kebebasan perorangan yang menganut agama tertentu.

Untuk itu, pilihan bebas dan berdasarkan hati nurani tidak boleh seseorang atau kelompok direndahkan hanya karena pilihannya itu.

"Oleh karena itu, Indonesia dan aparat hukumnya sebagai bagian dari negara beradab dalam komunitas internasional mestinya menghentikan penggunaan pasal-pasal penodaan agama," katanya.

Dalam penelitian Setara Institute mengenai rezim penodaan agama selama periode 1965-2017, penegakan hukum menggunakan pasal-pasal penodaan agama seringkali mengekalkan pendekatan mayoritas dan minoritas.

Penegakan hukum pidana sering dilakukan dengan tebang pilih terhadap pelaku dan kasus tertentu. Beberapa kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok agama mayoritas yang merendahkan penganut agama minoritas jarang diproses hukum.

Menurut Bonar, ceramah-ceramah Yahya Waloni yang kerap merendahkan iman kristiani sudah sangat lama dipersoalkan, demikian pula dengan beberapa penceramah lainnya.

"Namun, polisi baru memproses Yahya Waloni setelah mengemuka kasus Muhammad Kece yang merendahkan simbol, ritus, dan doktrin keislaman," katanya.

Selain itu, Setara Institute juga mendesak pemerintah dan DPR untuk menghapus pasal-pasal penodaan agama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dalam proses pembahasan.

Sebagai gantinya, Setara medorong dirumuskannya pidana hasutan atau incitement dan pidana kebencian hate crime berdasarkan sentimen keagamaan.

"Selebihnya, kita tidak kekurangan pakar dan akademisi hukum pidana untuk merumuskan element of crime dalam pidana hasutan dan kebencian atas dasar agama dan keagamaan," jelas Bonar

Diketahui, Muhammad Kace ditangkap oleh Bareskrim Polri di Bali pada 24 Agustus 2021 dan Yahya Waloni ditangkap dua hari berselang atau tepatnya pada Kamis (26/8). Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penodaan agama. (Knu)

Baca Juga

Dianggap Meresahkan, Semua Konten Video Yahya Waloni Bakal Di-takedown

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?
Indonesia
Bayaran Hotma Sitompul Berasal dari 'Fee' Bansos Sembako COVID-19?

Saat itu Kemensos sedang mengalami masalah hukum

Varian Baru Cepat Menular, Anies Minta Orang Tua Jaga Anak-anak
Indonesia
Varian Baru Cepat Menular, Anies Minta Orang Tua Jaga Anak-anak

"Usahakan di rumah saja. Anak-anak biarkan bermain di rumah saja demi keselamatan semuanya," terangnya,

Pemerintah Beri Formasi Khusus buat Pelatih dan Peraih Medali Olimpiade Jadi ASN
Indonesia
Pemerintah Beri Formasi Khusus buat Pelatih dan Peraih Medali Olimpiade Jadi ASN

Pemerintah akan memberikan formasi khusus buat pelatih dan peraih medali di Olimpiade untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor  Per 14 Hari
Indonesia
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor Per 14 Hari

Mengingat donor yang diambil berupa plasma, khusus donor konvalesen ini bisa dilakukan per dua minggu.

Menakar Peluang Capres Berlatar Belakang TNI di 2024
Indonesia
Menakar Peluang Capres Berlatar Belakang TNI di 2024

Peluang sejumlah jenderal TNI dan purnawirawan di Pilpres 2024 dinilai tak sekuat sebelumnya.

ITB Semester Depan tak ada Lagi Ujian, Sidang, dan Pratikum Daring
Indonesia
ITB Semester Depan tak ada Lagi Ujian, Sidang, dan Pratikum Daring

ITB berencana menerapkan kembali sistem perkuliahan 100 persen di kampus.

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Bahkan di wilayah Banyuwangi, Sigit menerima laporan bahwa capaian vaksinasi sudah di angka 60 persen

KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Pembohong dari Raja Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dapat Gelar Pemimpin Pembohong dari Raja Saudi

Akun Facebook Isa R Lionel Junior membagikan cuplikan pemberitaan Metro TV dengan judul “Gelar Kehormatan Dari Arab, Kerajaan Saudi Berikan Gelar Amirulkazzab Kepada Presiden.”

Gibran Segera Robohkan Rusunawa Semanggi yang Dihuni 200 KK
Indonesia
Gibran Segera Robohkan Rusunawa Semanggi yang Dihuni 200 KK

Apalagi, bangunan ini lebih dari 10 tahun