Wujudkan Kesamaan Hak, Pemprov DKI Percepat Program Unit Layanan Disabilitas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesamaan bagi kaum disabilitas. Hal ini agar kaum disabilitas dapat maju dan berkembang secara adil, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah mengatakan, melalui penyelenggaraan ULD ini, pihaknya berupaya mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi.

Baca Juga

Eksis saat Pandemi COVID-19: Media Berdaya, Disabilitas Berjaya

Antara lain, penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menghargai berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, kondisi disabilitas.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020 lalu, jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas sebanyak 17,95 juta orang. Sementara yang masuk ke angkatan kerja, sebanyak 7,99 juta orang.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas hanya sekitar 44 persen. Angka ini jauh di bawah angka TPAK Nasional yang sebesar 69 persen. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang.

"Dan jumlah pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen," jelas Andri di Jakarta, Selasa (8/6).

Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas yang lebih banyak di sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi yang belum sepenuhnya inklusif.

Kemudian tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan akomodasi dan aksesibilitas di dunia kerja.

Ilustrasi disabilitas. Foto: ALBERTO H. FABREGAS/Pixabay
Ilustrasi disabilitas. Foto: ALBERTO H. FABREGAS/Pixabay

Sementara, dari sisi pendidikan penyandang disabilitas ini masih didominasi dengan tingkat pendidikan rendah yaitu sebagian besar penyandang disabilitas berpendidikan SD. Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah/lulus SD.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja, membuat para kaum disabilitas sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Sebagai pelaksana kebijakan Pemprov DKI telah mengambil langkah-langkah guna mendorong penyerapan tenaga kerja disabilitas di DKI termasuk percepatan penyelanggaraan ULD bidang ketenagakerjaan.

"Dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pergub Nomor 107 Tahun 2014 tentang Penyedia PJLP Penyandang Disabilitas, serta Instruksi Gubernur DKI Jakarta (Ingub) Nomor 2 Tahun 2018,” ujarnya.

Payung hukum perwujudan pembangunan ketenagakerjaan inklusi juga tertuang dalam PP No. 60/2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Aturan-aturan ini merupakan perwujudan dari amanah Dasar Negara Pancasila dan UUD Negara Pasal 27 ayat 2 tahun 1945. Landasan kebijakan program ini juga tertuang dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal penting yang terkait upaya memperkuat pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas diantaranya adalah Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 8/2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas.

Lalu, mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (Asp)

Baca Juga

Vaksinasi Disabilitas Nasional Masih Rendah, Stafsus Presiden Gandeng Gibran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya
Indonesia
Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya

Karyono menyarankan agar ditempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin

Jakarta Masih Padat saat PPKM Darurat, Anies Ultimatum Perusahaan Nakal
Indonesia
Jakarta Masih Padat saat PPKM Darurat, Anies Ultimatum Perusahaan Nakal

"Bukan membatasi untuk mengosongkan kota Jakarta untuk membuat lalu lintas menjadi lengang. Ini untuk menyelamatkan. Gerakan penyelamatan warga," kata Anies.

MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa
Indonesia
MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa

vaksinasi adalah pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut, untuk meningkatkan produksi antibodi guna menyangkal penyakit tertentu.

Kementerian Agama Larang Salat Idul Adha di Masjid dan Lapangan
Indonesia
Kementerian Agama Larang Salat Idul Adha di Masjid dan Lapangan

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, tak boleh ada pelaksanaan salat Idul Sdha di masjid atau lapangan pada tahun ini.

Pemkot Tangerang Minta Polisi Turun Tangan Tindak Pungli Bansos COVID-19
Indonesia
Pemkot Tangerang Minta Polisi Turun Tangan Tindak Pungli Bansos COVID-19

Pemkot Tangerang meminta kepada aparat kepolisian untuk turun tangan menindak pelaku pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter
Indonesia
Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter

TNI Angkatan Laut berencana untuk mengangkat KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan laut utara Bali.

Dua WNI Terlibat Sindikat Penipuan Donasi COVID-19 Pemerintah Amerika Serikat
Indonesia
Dua WNI Terlibat Sindikat Penipuan Donasi COVID-19 Pemerintah Amerika Serikat

Aksi kejahatan yang dilakukan dua tersangka berhasil diketahui tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim pada 1 Maret 2021

Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Anak Buah Rizieq Shihab Negatif Corona
Indonesia
Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Anak Buah Rizieq Shihab Negatif Corona

Sebelum menjalani pemeriksaan, Haris menjalani tes COVID-19 dengan metode swab antigen dan hasilnya non reaktif.

Satgas COVID-19 Minta Pemda Awasi Perayaan Maulid Nabi
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Pemda Awasi Perayaan Maulid Nabi

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk ikut mengawasi berbagai perayaan Maulid Nabi yang digelar, termasuk untuk kegiatan festival seni atau budaya lainnya.

Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY

Pada Januari 2020 lalu, Syekh Ali Jaber sempat menyatakan kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mendapatkan paspor hijau.