WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat suara soal penerapan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

WP KPK menilai, tes wawasan kebangsaan tidak terlepas dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku.

"Hal tersebut mengingat tes ini dapat berfungsi untuk menjadi filter menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional, serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam keterangannya, Rabu (5/5).

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Pecat 75 Pegawai Tak Lulus Tes ASN

Yudi menegaskan, sikap WP KPK terkait tes wawasan kebangsaan sejak awal tertuang dalam surat Nomor 841 /WP/A/3/2021 yang dikirimkan kepada pimpinan KPK pada 4 Maret 2021, serta penjelasan dalam berbagai forum.

Surat tersebut pada pokoknya berisi, pertama tes tersebut berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis.

Kedua, tes wawasan kebangsaan yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bahkan UU KPK itu sendiri. Karena UU KPK maupun PP 41/2020 terkait pelaksanan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Tes wawasan kebangsaan baru muncul dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang bahkan dalam rapat pembahasan bersama tidak dimunculkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan siapa pihak internal KPK yang begitu ingin memasukan tes wawasan kebangsaan sebagai suatu kewajiban?" beber Yudi.

Ketiga, tes wawasan kebangsaan tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya.

Lebih lanjut, menurut Yudi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Hal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada Selasa (4/5).

Baca Juga:

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

Yudi menyebutkan, berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya pimpinan KPK sebagai menjalankan putusan MK secara konsisten dengan tidak menggunakan TWK sebagai ukuran baru dalam proses peralihan yang menyebabkan kerugian hak Pegawai KPK.

"Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks intsitusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak," tutup Yudi. (Pon)

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli
Indonesia
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli

Dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas.

Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara
Indonesia
Lewat Suratnya, Gatot Nurmantyo Menerima Tanda Kehormatan yang Diberikan Negara

Istana telah membagi dua kloter pemberian penghargaan

Ini Kata Puti Hingga Whisnu Dalam Konsolidasi Pemenangan Eri-Armudji
Indonesia
Ini Kata Puti Hingga Whisnu Dalam Konsolidasi Pemenangan Eri-Armudji

"Luar biasa militansi yang ditampilkan semuanya. Mbak Puti, Mas Bambang DH, hingga Mas Whisnu," kata Hasto

Meninggal Sejak Januari, Alasan Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Baru Diumumkan
Indonesia
Meninggal Sejak Januari, Alasan Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Baru Diumumkan

Rusdi tidak menjelaskan secara detail penyebab kecelakaan tunggal yang dialami anggota Polda Metro Jaya

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat
Indonesia
Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Presiden Jokowi diyakini telah mengetahui Moeldoko ingin merebut kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas
Indonesia
Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas

"Dewas sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan dan dewas tahun anggaran 2021," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris

Update COVID-19 Selasa (8/12): Pasien Positif Bertambah 5.292 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (8/12): Pasien Positif Bertambah 5.292 Kasus

Sedangkan kasus sembuh pada hari ini bertambah 4.295 orang

KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin
Indonesia
KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin

Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19.

Berlarian Keluar Rumah Saat Gempa Magnitudo 7.1, Warga: Lampu PLN Langsung Padam
Indonesia