WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat suara soal penerapan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

WP KPK menilai, tes wawasan kebangsaan tidak terlepas dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku.

"Hal tersebut mengingat tes ini dapat berfungsi untuk menjadi filter menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional, serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam keterangannya, Rabu (5/5).

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Pecat 75 Pegawai Tak Lulus Tes ASN

Yudi menegaskan, sikap WP KPK terkait tes wawasan kebangsaan sejak awal tertuang dalam surat Nomor 841 /WP/A/3/2021 yang dikirimkan kepada pimpinan KPK pada 4 Maret 2021, serta penjelasan dalam berbagai forum.

Surat tersebut pada pokoknya berisi, pertama tes tersebut berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis.

Kedua, tes wawasan kebangsaan yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bahkan UU KPK itu sendiri. Karena UU KPK maupun PP 41/2020 terkait pelaksanan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Tes wawasan kebangsaan baru muncul dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang bahkan dalam rapat pembahasan bersama tidak dimunculkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan siapa pihak internal KPK yang begitu ingin memasukan tes wawasan kebangsaan sebagai suatu kewajiban?" beber Yudi.

Ketiga, tes wawasan kebangsaan tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya.

Lebih lanjut, menurut Yudi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Hal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada Selasa (4/5).

Baca Juga:

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

Yudi menyebutkan, berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya pimpinan KPK sebagai menjalankan putusan MK secara konsisten dengan tidak menggunakan TWK sebagai ukuran baru dalam proses peralihan yang menyebabkan kerugian hak Pegawai KPK.

"Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks intsitusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak," tutup Yudi. (Pon)

Baca Juga:

75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Keuangan Terkait Kasus Suap Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasius dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Peluru Nyasar di Gedung Jalan TB Simatupang Bukan dari Lapangan Tembak Marinir
Indonesia
Peluru Nyasar di Gedung Jalan TB Simatupang Bukan dari Lapangan Tembak Marinir

Polisi memastikan peluru nyasar ke gedung Sovereign TB Simpatupang bukan berasal dari lapangan tembak Marinir.

Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang
Indonesia
Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang

Ancaman Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memidanakan pejabat yang tak dukung PPKM Darurat dinilai tepat.

Libur Nataru, Jalan Tol Bakal Terapkan Ganjil-Genap
Indonesia
Libur Nataru, Jalan Tol Bakal Terapkan Ganjil-Genap

Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan dan masing-masing daerah.

Jemput Lansia Bisa Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jemput Lansia Bisa Percepat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah mencatat, jumlah penerima vaksin COVID-19 bertambah sebanyak 216.216 orang sehingga total menjadi 10.261.791 orang penduduk Indonesia.

Listyo Sigit Diminta Berdayakan dan Promosikan Perwira dari Tanah Papua
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Berdayakan dan Promosikan Perwira dari Tanah Papua

Rasio Orang Asli Papua dalam institusi Polri dinilai sangat terbatas

Mulai Dapatkan Vaksin COVID-19, Pekerja Hiburan: Ah, Sudah Biasa Disuntik
Indonesia
Mulai Dapatkan Vaksin COVID-19, Pekerja Hiburan: Ah, Sudah Biasa Disuntik

Langkah ini untuk membangkitkan ekonomi kembali

 Mobilitas Masyarakat di Bandung Turun 10 Persen Selama PPKM Darurat
Indonesia
Anak Gus Dur Nilai Pelemahan KPK Sudah, Sedang dan Akan Terus Dilakukan Hingga KPK Lumpuh
Indonesia
Anies Minta Para Konten Kreator Tak Buat Citra Jakarta yang Kejam
Indonesia
Anies Minta Para Konten Kreator Tak Buat Citra Jakarta yang Kejam

Anies mencontohkan, pembangunan JPO Sudirman dimana kreator konten mampu mendokumentasikan infrastrukstur tersebut dari berbagai persepektif yang menarik.