WNI Eks Kombatan ISIS Perlu Dicuci Otak Sebelum Pulang Tanah Air Anggota ISIS dan keluarga mereka berjalan saat mereka menyerah di desa Baghouz, provinsi Deir Al Zor, Suriah, Selasa (12/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said/cfo

Merahputih.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, perlu ada upaya cuci otak bagi ratusan eks WNI yang menjadi anggota ISIS sebelum kembali ke Indonesia. Menurut Boni, permasalahan ideologi teroris itu bukan hal yang sederhana untuk dikikis atau dinetralisir.

"Butuh waktu. Untuk itu, mesti ada regulasi yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana proses redoktrinasi sebagai langkah awal dari tahapan repatriasi," kata Boni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2).

Baca Juga

Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia

Setelah cuci otak berhasil dilaksanakan, para warga eks ISIS ini mesti diberi kepastian tentang matapencaharian serta ruang sosial tempat mereka akan tinggal di tanah air.

"Akan sangat problematic kalau mereka kembali tinggal di kampung asal mereka. Hal itu merugikan diri sendiri sekaligus masyarakat di sekitarnya," jelas Boni.

Ia berpandangan, stigma sebagai teroris akan terus menjadi aib yang merusak kebahagiaan hidup mereka di tengah masyarakat. Masyarakat juga akan selalu waspada dan curiga. Kehidupan macam itu akan sangat rumit.

Untuk itu, perlu ada pemukiman khusus untuk mereka dengan sumber pencaharian yang jelas yang sudah dirancang oleh negara.

"Langkah ini berguna juga untuk surveillance oleh agensi terkait untuk memastikan pengawasan tentang perkembangan perilaku mereka setelah kembali ke tanah air," terang Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Ilustrasi - teroris. (Foto: Antara/pixabay.com)

Boni beranggaan, proses ini menjadi kewenangan penuh pihak keamanan dan badan intelijen tanpa eksposur media untuk menghindari efek berita yang tidak positif.

"Pemerintah Bersama legislatif memikirkan aturan hukum atau legislasi dan regulasi yang tepat untuk repatriasi, sedangkan institusi keamanan terkait seperti Kepolisian bekerjasama dengan BNPT dan BIN berperan aktif dalam seluruh rangkaian repatriasi bersama kementerian dan lembaga negara lain yang relevan," jelas Boni.

Boni menambahkan, perlu ada studi demografik yang komprehensif tentang keluarga eks ISIS, siapa yang secara ideologis paling radikal, siapa yang hanya ikut dan menjadi korban dari keputusan suami/ayah, dan seterusnya.

"Darisitu, negara dapat membuat skala yang mengelompokkan mereka berdasarkan derajat keberbahayaan atau tingkat bahaya yang mungkin mereka timbulkan. Repatriasi akan berkaitan dengan itu semua," tutup Boni.

Baca Juga

PKS Ingatkan Pemulangan 600 Eks ISIS ke Indonesia Sesuai Amanat UUD 1945

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan ke Indonesia.

Meski rencana dari pemerintah tersebut belum diputuskan, Jokowi menegaskan akan bilang tidak untuk upaya pemulangan itu. Pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejari Jakbar Geledah Kantor Sudin Pendidikan Jakbar Terkait Kasus Korupsi
Indonesia
Kejari Jakbar Geledah Kantor Sudin Pendidikan Jakbar Terkait Kasus Korupsi

Dalam penggeledahan itu, tim penyidik membawa sejumlah dokumen di tiga koper dan satu buah CPU

Pendaftar CPNS dan PPPK Harus Hindari Praktik Calo
Indonesia
Pendaftar CPNS dan PPPK Harus Hindari Praktik Calo

Kemdikbud menekankan praktik calo dan uang pelicin untuk mempermudah kelulusan seleksi ASN tersebut melanggar hukum dan bukan merupakan tindakan terpuji.

Bergantung Pada Wisata, Pemkot Bandung Minta Bantuan Dana ke Kemenparekraf
Indonesia
Bergantung Pada Wisata, Pemkot Bandung Minta Bantuan Dana ke Kemenparekraf

Di masa pandemi ini perekonomian Kota Bandung mengalami penurunan. Sehingga perlu adanya bantuan, kerja sama, dan kolaborasi

PM Malaysia Muhyiddin Bakal Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Indonesia
Dunia
PM Malaysia Muhyiddin Bakal Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Indonesia

Selain isu-isu bilateral, para pemimpin kedua negara juga dijadwalkan membahas berbagai isu kawasan dan dunia termasuk dalam rangka memperkuat kerja sama dalam menangani isu kampanye negatif Sawit.

Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes
Indonesia
Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes

Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru, saat ini Kemenhub tengah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid 19 yang akan menetapkan Surat Edaran.

Viral Video Diduga Jaksa Kasus Rizieq Terima Suap, Begini Klarifikasi kejagung
Indonesia
Viral Video Diduga Jaksa Kasus Rizieq Terima Suap, Begini Klarifikasi kejagung

Pihaknya pun meminta tak lagi menyebar rekaman video dengan narasi hoaks tersebut

1,6 Juta Penduduk Sudah Divaksin
Indonesia
1,6 Juta Penduduk Sudah Divaksin

Sejumlah 1,6 juta orang yang divaksinasi tersebut merupakan gabungan antara tenaga kesehatan yang telah lebih dulu diimunisasi.

Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas
Indonesia
Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah
Indonesia
Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Marzuki Alie menyatakan pihaknya siap menerima kekalahan.

Panti Asuhan dan Panti Werdha di Jakarta Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Panti Asuhan dan Panti Werdha di Jakarta Jadi Klaster COVID-19

Penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sudah semakin meluas. Kini, virus corona menyasar pada klaster Panti Asuhan dan Panti Werdha.