Headline
Wiranto Sebut Demo Pengepungan Bawaslu Melanggar Hukum Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)

MerahPutih.com - Menkopolhukam, Wiranto menilai rencana aksi mengepung Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, DPR, dan Istana adalah tindakan yang tak dibenarkan. Bahkan cenderung melanggar hukum.

Ia menyebut, aksi itu adalah suatu kejahatan yang serius yang mengancam kedaultan negara.

Menko Polhukam Wiranto (Dok. Sekretariat Kabinet)
Menko Polhukam Wiranto (Dok. Sekretariat Kabinet)

Baca Juga:

Wiranto: Timbulkan Ketakutan, Hoaks Merupakan Tindakan Teror

Geram, Wiranto Sindir Prabowo soal Pengalaman dan Dedikasinya untuk TNI

"Maka, siapapun yang melakukan itu harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Jadi saya ulangi, untuk mengepung KPU, Bawaslu, Istana, DPR itu sekali lagi tindakan keliru dan melanggar hukum," katanya di Jakarta, Selasa (21/5).

Wiranto melanjutkan, yang bertanggung jawab siapa harus menanggung akibatnya berhadapan hukum dan akan mendapatkan hukuman cukup berat.

"Pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi. Dan pada akhirnya nanti rakyat akan menjadi korban mengganggu lalu lintas, mengganggu ekonomi rakyat," ungkap Wiranto.

Pihaknya, lanjut Wiranto, akan konsisten bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang nyata-nyata melanggar hukum.

"Pemanggilan dan penangkapan tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan. Ini saya sampaikan bukan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, bukan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga: Butuh Keajaiban, Petinggi Hanura Bilang Wiranto Jahat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra: Fit and Proper Test Ada di Paripurna Pemilihan Wagub
Indonesia
Gerindra: Fit and Proper Test Ada di Paripurna Pemilihan Wagub

Fit and proper test masuk dalam salah satu poin tatib DPRD yang mengatur teknis pemilihan pengganti Sandiaga Uno tersebut.

Oknum Petugas Rutan Surakarta Kepergok Selundupkan Narkoba Pesanan Warga Binaan
Indonesia
Oknum Petugas Rutan Surakarta Kepergok Selundupkan Narkoba Pesanan Warga Binaan

Upaya penyelundupan narkoba di dalam Rutan Klas 1 Surakarta kembali digagalkan petugas, Rabu (7/10) malam.

Viral Foto Menteri dan Pejabat Tak Bermasker, Presiden Harus Panggil Airlangga Hartarto
Indonesia
Maju Dalam Pilkada, Putra Jokowi Diuntungkan sebagai Seorang Pengusaha
Indonesia
Maju Dalam Pilkada, Putra Jokowi Diuntungkan sebagai Seorang Pengusaha

Majunya Gibran putra sulung Presiden Jokowi dan Bobby sebagai menantu presiden dalam kontestasi pilkada memang menjadi perbincangan publik.

RSPI Sulianti Saroso Terima Pasien Diduga Corona, Kondisinya Kurang Baik
Indonesia
RSPI Sulianti Saroso Terima Pasien Diduga Corona, Kondisinya Kurang Baik

Pasien dalam pengawasan rujukan dari rumah sakit swasta itu harus menggunakan ventilator

Pemprov DKI Minta Perusahaan tak PHK Pegawai yang Terpapar Corona
Indonesia
Pemprov DKI Minta Perusahaan tak PHK Pegawai yang Terpapar Corona

Perusahaan juga harus membayar hak-hak pegawai sesuai ketentuan bagi mereka yang terkena COVID-19

PM Inggris Boris Johnson Positif Corona
Dunia
PM Inggris Boris Johnson Positif Corona

Johnson menyebut dia akan tetap melanjutkan tugas memimpin rapat-rapat pemerintah dalam mengambil langkah penanganan krisis COVID-19 melalui telekonferensi.

Ma'ruf Amin Bolehkan Imunisasi Non-Halal, Asal....
Indonesia
Ma'ruf Amin Bolehkan Imunisasi Non-Halal, Asal....

Para da’i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat supaya mau diimunisasi

IDI Minta Pemerintah Buka Identitas Pasien Corona
Indonesia
IDI Minta Pemerintah Buka Identitas Pasien Corona

Seperti beberapa kepala daerah yang positif juga membuka status kesehatannya

Selama COVID-19, Polisi Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan
Indonesia
Selama COVID-19, Polisi Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan

kebijakan pajak kendaraan motor akan ditentukan masing-masing oleh Pemerintah Daerah.