Windows of Opportunity, Rahasia Sukses Negara Maju Versi Menkes Budi

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Selasa, 27 Februari 2024
Windows of Opportunity, Rahasia Sukses Negara Maju Versi Menkes Budi

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Kemenkes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia telah mencanangkan menjadi negara maju pada 2045 atau 100 tahun usia Republik. Agar menjadi negara maju, Indonesia harus memiliki per kapita 13 ribu dolar AS per tahun atau rata-rata Rp 15 juta per bulan.

“Indonesia saat masih Rp 5 juta per bulan. Coba tanya (orang) di sebelahnya, gajinya berapa. Kalau masih di bawah Rp 15 juta berarti kita masih berada di negara berkembang," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Persiapan Keberangkatan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, (26/2), seperti tersua dalam rilis pers Kemenkes.

Menkes Budi melanjutkan, belajar dari sejarah bangsa dan negara di dunia, semua negara yang kini menjadi negara maju seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berhasil memanfaatkan peluang besar melalui windows of opportunity untuk mencapai status negara maju.

Baca juga:

Budi Gunadi Sadikin Akan Buat Permenkes Vaksinasi Gotong Royong

Windows of opportunity terjadi ketika negara tersebut mencapai puncak bonus demografi.

Puncak bonus demografi terjadi ketika persentase usia penduduknya didominasi oleh penduduk yang berada pada rentang usia produktif. Untuk itu, bonus demografi sangat penting karena ada potensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar.

Jika negara melewatkan puncak bonus demografi, negara dapat terjebak dalam middle income country. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030.

“Orang yang produktif, orang yang bisa menghasilkan pendapatan orang yang bisa mengkontribusikan GDP (Gross Domestic Product), makin lama makin sedikit porsinya sehingga harus ditanggung sama orang yang masih produktif. Itu sebabnya, penting itu puncak bonus demografi. Kalau itu terlewati, kita akan terjebak di middle income country,” lanjut Menkes Budi.

Di sela diskusi, Menkes Budi juga menitipkan pesan kepada para peserta PK LPDP untuk menghilangkan budaya kebanyakan orang Indonesia yang susah bekerja sama dengan orang lain.

“Jadi, selagi masih muda, ayo teman-teman kikis habis budaya kita yang tidak baik ini,” pesan Menkes Budi. (dru)

Baca juga:

Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK

#Kemenkes #LPDP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
DPR RI mendesak PPNS Kemenkes dan BPOM proaktif mengusut kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
Indonesia
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Kemenkes ungkap 3,3 juta lansia rawan terdampak abu vulkanik Anak Krakatau. Abu silika tajam berbahaya bagi paru-paru, mata, kulit, dan memicu risiko ISPA, stroke, hingga depresi.
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
Kemenkes Buka Beban Kesehatan Erupsi Anak Krakatau, 3,3 Juta Lansia Terancam Abu Vulkanik
Indonesia
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
PVMBG menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap pada Level III (Siaga).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 September 2026
Ini Tipe Masker Yang Direkomendasikan Hindari Paparan Abu Vulkanik
Indonesia
Pemerintah Genjot Pembangunan Puskesmas, 1.988 Unit Baru Mulai Dibangun 2027
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 04 September 2026
Pemerintah Genjot Pembangunan Puskesmas, 1.988 Unit Baru Mulai Dibangun 2027
Indonesia
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal
Program tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi bagi dokter, khususnya putra-putri daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pemerintah Buka 25 Prodi Dokter Spesialis Baru, bakal Disebar di Daerah Tertinggal
Indonesia
9.668 Kasus ISPA Muncul Usai Gempa NTT, Kemenkes Ungkap Kondisi Warga di Pengungsian
Kemenkes mencatat 9.668 kasus ISPA pada warga terdampak gempa NTT sejak 15-26 Agustus 2026. Lebih dari 185 ribu warga masih berada di pengungsian.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
9.668 Kasus ISPA Muncul Usai Gempa NTT, Kemenkes Ungkap Kondisi Warga di Pengungsian
Indonesia
Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan Tangani Korban Gempa NTT, Stok Obat Cukup Dalam 5 Hari
Total jumlah korban jiwa akibat gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 91 jiwa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan Tangani Korban Gempa NTT, Stok Obat Cukup Dalam 5 Hari
Indonesia
Anggaran LPDP Jakarta Diusulkan untuk Sekolah Rusak, Ini Jawaban Pramono
Pramono Anung memastikan anggaran Rp100 miliar untuk LPDP Jakarta tidak dialihkan. Rehabilitasi sekolah rusak akan menggunakan sebagian dana KLB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Anggaran LPDP Jakarta Diusulkan untuk Sekolah Rusak, Ini Jawaban Pramono
Lifestyle
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Program Sejuta Vaksin merupakan kerja sama KORPRI seluruh Indonesia dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak dalam upaya mencegah kanker serviks.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Program Sejuta Vaksin Kanker Serviks Bakal Diperluas ke Seluruh Indonesia
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Bagikan