Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam menerapkan program penghematan energi yang rencananya akan dimulai pada April mendatang.
Menurutnya, pendekatan tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional.
"WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegas Ratna di Jakarta, Minggu (29/3).
Ia menilai, kebijakan hemat energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, tetapi juga menyasar sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar.
Baca juga:
Pemprov Jatim Tetapkan WFH Tiap Rabu, Tidak Berlaku Bagi 40 Ribu ASN Sektor Pendidikan
Ratna juga menekankan, bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan.
“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan, seperti produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga beban biaya listrik rumah tangga yang justru bisa meningkat.
Baca juga:
Ratna mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif, antara lain audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri, percepatan transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara, serta penguatan transportasi massal untuk menekan konsumsi BBM.
“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara,” pungkasnya. (Pon)
