Wejangan KPK ke Tiga Gubernur dan Dua Wagub yang Baru Dilantik Jokowi Tiga Gubernur dan dua Wakil Gubernur yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Gedung KPK. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Tiga Gubernur dan dua Wakil Gubernur yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yakni, Syamsuar-Edy Natar Nasution; Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Fachrori Umar.

Syamsuar-Edy Natar Nasution merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih yang dilantik Jokowi pada hari ini. ‎Sementara Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih yang dilantik Jokowi pada Rabu, 13 Februari 2019.

Tga Gubernur dan dua Wakil Gubernur yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Syamsuar-Edy Natar Nasution; Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Fachrori Umar.mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: MP/Ponco

Sedangkan, Fachrori Umar merupakan Wakil Gubernur yang diangkat menjadi Gubernur Jambi menggantikan Zumi Zola. Fachrori Umar dilantik menjadi Gubernur Jambi bersamaan dengan Khofifah-Emil, pada 13 Februari 2019.

Dalam kesempatan itu, pimpinan KPK memberikan wejangan kepada tiga Gubernur dan dua Wakil Gubernur tersebut. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, mereka diberikan arahan soal pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing.

"Pimpinan KPK mengucapkan selama pada kepala daerah yang telah dilanti, kemudian menjelaskan rencana KPK tentang upaya pencegahan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan di sejumlah daerah, khususnya tiga daerah yang sedang audensi saat ini," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

Selain itu, lanjut Febri, lembaga antirasuah juga mengajak para kepala daerah terpilih agar menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan sederhana. Pasalnya, telah banyak pejabat daerah yang menjadi pasien KPK.

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Edy Natar Nasution. MP/Ponco

"Disampaikan juga ajakan agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara sederhana, bagaimana menghilangkan praktek pelayanan berlebihan terhadap pemerintah pusat jika ada kunjungan ke daerah," tandas Febri. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH