Website PN Jakarta Pusat Dibajak, Muncul Gambar Lutfi Alfiandi Ilustrasi. (Foto: Pixabay/madartzgraphics)

MerahPutih.com - Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diretas oleh hacker pada Kamis (19/12). Halaman web http://pn-jakartapusat.go.id/ berubah menjadi gambar seorang anak muda memakai seragam sekolah sambil membawa bendera merah putih.

Sontak hal itu mengingatkan kita pada kasus penangkapan Dede Lutfi Alfiandi seorang siswa STM yang saat itu tergabung dalam massa demonstran menolak sejumlah RUU kontroversial dan RUKUHP di gedung DPR RI beberapa bulam silam.

Baca Juga:

KPK Periksa Mantu Eks Sekretaris Mahkamah Agung

Ilustrasi itu hendak menjelaskan sebuah keridakadilan dari pemerintah yang notabene sulit tersentuh kritikan dari masyarakat Indonesia yang merasa dikhianati atas rencana RUKUHP dan RUU kontroversial tersebut.

Tangkapan layar situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diretas oleh pendukung Luthfi Alfiandi, Kamis (19/12/2019). (ANTARA/ Livia Kristianti)
Tangkapan layar situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diretas oleh pendukung Luthfi Alfiandi, Kamis (19/12/2019). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Ilustrasi tersebut bertuliskan keterangan "respect for STM" dan keterangan "tertangkap berorasi dihukum penjara. Korupsi berjuta masih berkuasa."

Lutfi sendiri saat ini telah menjalani sidang perkara dalam kasus tersebut.

Pihak kepolisian yang menjadi saksi dalam perkara itu menyebutkan, saat melakukan pengamanan pada 30 September 2019 lalu pihak Bhyangkara dilempar batu oleh para demonstran yang digawangi siswa STM se-Jabodetabek, termasuk salah satunya Dede Lutfiandi.

Baca Juga:

Polisi Siapkan Contraflow saat Puncak Arus Mudik Natal-Tahun Baru

Masih dalam persidangan, atas tuduhan dilayangkan pihak kepolosian tersebut. Lutfi membantah keras dirinya yang melepar batu kepada petugas yang mengamankan jalannya unjuk rasa.

Dukungan netizen di media sosial. (Foto: Screenshot Twitter)
Dukungan netizen di media sosial. (Foto: Screenshot Twitter)

Sebab, lutfi telah menjnggalkan arena demonstasi sebelum Adzan Magrib berkumandang.

Atas tuduhan tersebut Lutfi didakwa melawan polisi pada saat aksi 30 September 2019. Lutfi, disebut jaksa, melakukan kekerasan kepada polisi yang berjaga di depan gedung DPR.

Akibat perbuatan itu, Lutfi didakwa melanggar Pasal 212 juncto Pasal 214 KUHP atau 217 ayat 1 KUHP atau Pasal 218 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Kolaps di Pesawat, Jantung Adian Naputupulu Ternyata Sudah Pasang 5 Ring

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19
Indonesia
Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19

Sebanyak 40 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terapar COVID-19.

Jasa Gus Sholah untuk KPK dan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jasa Gus Sholah untuk KPK dan Pemberantasan Korupsi

Gus Solah, kata Yudi, selama ini menjaga lembaga antirasuah baik dengan dukungan datang langsung ke gedung KPK

Jakarta Jadi Sorotan Gegara Penambahan Kasus COVID-19 Tak Terkendali
Indonesia
Jakarta Jadi Sorotan Gegara Penambahan Kasus COVID-19 Tak Terkendali

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan kondisi pandemi di Indonesia kembali mengkhawatirkan.

Tamu dan ASN yang Masuk ke Balai Kota Diperiksa Suhu Tubuhnya
Indonesia
Tamu dan ASN yang Masuk ke Balai Kota Diperiksa Suhu Tubuhnya

Kegiatan pengecekan suhu tubuh akan terus berlangsung hingga virus COVID-19 ini sudah benar-benar aman

COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Terus Meroket, 5 Ribu Aparat Gabungan Diturunkan Disiplinkan Warga

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar COVID-19, yakni 25 kasus

BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown
Indonesia
BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown

Wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat

Relawan Vaksin COVID-19 Harus Berdomisili Bandung, Tak Boleh Keluar Wilayah Penelitian
Indonesia
Relawan Vaksin COVID-19 Harus Berdomisili Bandung, Tak Boleh Keluar Wilayah Penelitian

uji klinis itu tidak bisa diberlakukan bagi warga di luar Bandung Raya

PKS Minta Pemerintah Perhatikan 6 Syarat Sebelum Berlakukan New Normal
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Perhatikan 6 Syarat Sebelum Berlakukan New Normal

Dari beberapa persyaratan yang tadi disebutkan, untuk situasi sekarang, dia menganggap pemerintah belum mampu melakukannya.

Pesantren Diklaim Lebih Aman Terapkan New Normal Dibanding Sekolah
Indonesia
Pesantren Diklaim Lebih Aman Terapkan New Normal Dibanding Sekolah

Potensi penularan COVID-19 di pesantren lebih dapat dikendalikan