Wantimpres Sebut Larangan Pemulangan ISIS Eks WNI Sudah Tepat Anggota Wantimpres Agung Laksono. (Foto: MP/Venansius Fortunatus)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono mendukung keputusan pemerintah menolak pulang ISIS eks WNI.

Agung juga sepakat mengenai pencabutan status kewarganegaraan ratusan kombatan ISIS yang tersebar di sejumlah negara di Timur Tengah itu. Menurut dia, merobek paspor menunjukkan bahwa para eks WNI itu tak mengakui Republik Indonesia.

Baca Juga:

ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS

"Saya kira dengan tidak diterimanya itu sudah jawaban yang baik sekali. Melegakan kita semua yang ada di sini 260 juta orang," tutur Agung kepada wartawan, Jumat (14/2).

Agung berujar, tindakan itu tak pantas dilakukan seorang warga negara.

"Jadi kita pada dasarnya mereka yang berjuang untuk negara lain berarti sudah meninggalkan hak-hak sebagai WNI," imbuh dia.

Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Agung juga sepakat dengan Presiden Jokowi yang menyebut para kombatan ISIS itu dengan sebutan eks WNI.

Ia menganggap bahwa para eks ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah Timur Tengah itu otomatis kehilangan kewarganegaraan karena tak lagi mengakui Indonesia sebagai negara mereka.

"Bahwa sudah keluar dari negara kita, sudah menyatakan diri tidak mengakui RI. Paspor sudah dirobek-robek saya kira sudah keluar dari kewarganegaraan," ucapnya.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta tak Tempatkan WNI Eks Kombatan ISIS dalam Posisi Sama

Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS dan teroris pelintas batas yang saat ini berada di sejumlah negara di Timur Tengah.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (11/2) kemarin.

Keputusan tersebut diambil untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 juta warga negara di Indonesia. Pemerintah juga sudah melakukan langkah antisipasi jika para kombatan ISIS itu mencoba pulang sendiri ke tanah air. (Knu)

Baca Juga:

YBHI Minta Pemerintah Mendata Anak Eks ISIS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pusat Perbelanjaan Ramai Saat PSBB, Polisi: Tanggung Jawab Pengelola
Indonesia
Pusat Perbelanjaan Ramai Saat PSBB, Polisi: Tanggung Jawab Pengelola

Tindakan yang bisa diambil seperti perintahkan masyarakat kembali ke rumah masing-masing

DKI Jakarta PSBB Transisi, PDIP: Alhamdulilah Anies Dengar Jeritan Warga
Indonesia
DKI Jakarta PSBB Transisi, PDIP: Alhamdulilah Anies Dengar Jeritan Warga

Dengan penerapa PSBB transisi kembali ada 16 sektor usaha yang diizinkan beroperasi

Pemkab Sleman Beri Vitamin ke Ratusan Ternak Pengungsi Merapi
Indonesia
Pemkab Sleman Beri Vitamin ke Ratusan Ternak Pengungsi Merapi

Pemkab Sleman juga turut memastikan akan membantu menyediakan air, rumput dan pakan ternak

Anies Sebut 30 Persen Fasilitas Kesahatan di DKI Tangani COVID-19
Indonesia
Anies Sebut 30 Persen Fasilitas Kesahatan di DKI Tangani COVID-19

Anies juga menjelaskan pertahanan terakhir kesehatan di Jakarta sudah siap pada masa transisi PSBB

Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik
Indonesia
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik

Ahmad Riza Patria menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik saat Lebaran Idulfitri 2021.

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol
Indonesia
PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

Menurut Justin, lahan 6 ha tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit

Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang
Indonesia
Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang

Tim Densus 88 Antiteror Polri sepanjang tahun 2020 sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris

Mabes Polri Mutasi Suami Jaksa Pinangki
Indonesia
Mabes Polri Mutasi Suami Jaksa Pinangki

Dia termasuk dalam perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Siswa dalam Bahaya, Pemerintah Diingatkan Tak Jalan Sendiri Buka Tahun Ajaran Baru
Indonesia
Siswa dalam Bahaya, Pemerintah Diingatkan Tak Jalan Sendiri Buka Tahun Ajaran Baru

Pemerintah harus berkonsultasi dengan para pakar dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).