Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja Ratusan buruh melakukan long march menuntut dicabutnya pengesahan omnibus law undang-undang Cipta Kerja di jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang, Banten, (6/10). Foto: Merahputih.com/Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Situasi pasca disahkannya UU Cipta Kerja dinilai memanaskan situasi politik di masyarakat. Hal ini bisa berimbas kepada terganggunya keamanan dan ketertiban.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta berharap, aparat keamanan mampu mewaspadai gerakan-gerakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.

"Secara khusus aparat keamanan harus mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang dapat disebut sebagai penumpang gelap, yang memprovokasi massa untuk tujuan lain seperti mengganggu pemerintah," ucap Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10).

Baca Juga

Pengamat Nilai Kegaduhan UU Cipta Kerja Terjadi Karena Minim Sosialisasi dan Komunikasi

Dia berpendapat, melakukan pendekatan hukum untuk menenangkan masyarakat yang menolak Cipta Kerja, tak akan bisa diselesaikan begitu saja.

"Pemerintah harus membuka pintu dialog, masalah seperti ini tidak akan selesai jika hanya berdasarkan pendekatan hukum. Dengan dialog maka akan mengurangi aksi jalanan," kata dia.

Stanislaus meminta agar pemerintah dapat mengendalikan para penolak Cipta Kerja ini, mengingat banyaknya pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi untuk melakukan perlawanan.

"Situasi ini harus cepat dikendalikan pemerintah, supaya tidak didominasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang sifatnya kontraproduktif dengan situasi saat ini," ujarnya.

Ia menambahkan, tingkat kerawanan atas penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, sangat tinggi. Para demonstrasi dipandang mudah untuk di provokasi.

Stanislaus berpandangan, emosional yang dimiliki para penolak Omnibus Law membuat mereka mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Situasi ini harus cepat dikendalikan pemerintah, supaya tidak didominasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang sifatnya kontraproduktif

Situasi saat ini tingkat kerawanannya sangat tinggi, terutama terkait fokus pemerintah pada penanganan pandemi COVID-19.

"Selain itu isu yang terkait dengan RUU Cipta Kerja sangat populis dan mudah untuk menarik massa, sangat riskan jika dimanfaatkan oleh kelompok tertentu," kata Stanislaus.

Lantas, ia juga menilai pemerintah kurang merespons provokasi media sosial terkait banyaknya penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Stanislaus berpandangan, jika narasi terhadap isu ini dibiarkan beredar begitu saja di media sosial, maka efek negatif di kalangan masyarakat akan semakin meluas. Ini yang cukup berkontribusi memanaskan situasi

"Iya pemerintah nampak kurang respon terhadap narasi-narasi di sosial media. Ketika dibiarkan oleh pemerintah maka publik akan menganggap itu benar. Ini yang cukup berkontribusi memanaskan situasi," kata dia.

Menurutnya, peran buzzer tidak akan ada dalam menghalau gerakan narasi yang mendiskreditkan pemerintah. Lantas, dia meminta agar pemerintah muncul di tengah-tengah masyarakat.

"Saya kira ini bukan tugas buzzer, tetapi tugas pemerintah selaku penyelenggara untuk hadir di tengah masyarakat. Buzzer, siapapun yang mengendalikan, tidak dan bukan mewakili pemerintah," ujarnya.

Tidak hanya itu, peran aparat keamanan dalam melakukan patroli siber perlu dilakukan, namun tidak dengan cara-cara represif.

"Ya perlu tapi bukan ditanggapi dengan represif, kecuali yang sudah melakukan fitnah atau ujaran kebencian, yang perlu dilakukan adalah kontra narasi," kata dia.

Baca Juga

Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja di Sektor Kelistrikan

Stanislaus menambahkan, semua pihak harus membangun negosiasi atau dialog mengenai UU Cipta Kerja. Pasalnya, jika itu tidak dilakukan maka akan merugikan banyak orang.

"Sebaiknya semua pihak calm down dan melakukan dialog. Tidak perlu saling konfrontasi karena masyarakat banyak yang akan dirugikan," tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebetulnya Jokowi dan Anies Sehati dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Indonesia
Sebetulnya Jokowi dan Anies Sehati dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Perpres itu telah memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan keputusan Gubernur Anies

Mendag Jamin Harga Pangan Pokok Stabil dan tidak Naik
Indonesia
Mendag Jamin Harga Pangan Pokok Stabil dan tidak Naik

"Kebutuhan bahan pokok cukup dan harga stabil, walaupun konsumen turun," kata Agus

Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat ibu kota.

Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang
Indonesia
Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang

"Dan hingga sampai saat ini ada 508 orang meninggal dunia," kata Ani

Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan
Indonesia
Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan

"Saya jadi lebih bersemangat jika ada lawannya. Demokrasi di Solo menjadi lebih ramai," kata dia.

Anak Amien Rais Nyalakan Gawai di Pesawat, PAN: Sesuatu yang Biasa
Indonesia
Anak Amien Rais Nyalakan Gawai di Pesawat, PAN: Sesuatu yang Biasa

Menurutnya, perdebatan terjadi karena ada kesalahpahaman dan ego masing-masing

Rumput Hybrid Mulai Dipasang di JIS
Indonesia
Rumput Hybrid Mulai Dipasang di JIS

Satu lapangan latih membutuhkan 19 gulung rumput sintetis

KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor
Indonesia
KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor

KPK khawatir kecenderungan tersebut menjadi preseden buruk

Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?
Indonesia
Setelah Rekonstruksi, Pengacara John Kei Bakal Bertolak ke Istana, Ada Apa?

Rekonstruksi ini digelar agar penyidik Polda Metro dapat mendapat gambaran yang jelas

12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi
Indonesia
12.437 ASN DKI Kerja dari Rumah saat PSBB Masa Transisi

Chaidir mengatakan, bahwa Pemprov DKI juga menerapkan pegawai PNS masuk 50 persen dari kapasitas yang ada, seperti perkantoran di ibu kota