Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Polri mewaspadai beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, untuk mengantisipasi adanya konflik, Polri mengedepankan pendekatan preventif. Yaitu dengan mengajak tokoh berpengaruh serta masyarakat berdiskusi.

"Semua kita ajak untuk diskusi dan bagaimana pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik," tutur Argo kepada wartawan di Bawaslu, Kamis (3/12).

Baca Juga:

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020

Argo menyampaikan, dalam meminimalisir terjadinya konflik, Polri juga dibantu oleh TNI serta beberapa stakeholders lainnya. TNI-Polri juga mensosialisasikan aturan terkait Pilkada 2020.

"Jadi, pesta ini kan milik kita bersama, bukan milik kelompok," imbuhnya.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri mengerahkan 92 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Para personel itu mengamankan mulai dari pendistribusian surat suara hingga hari pencoblosan.

Listyo menuturkan, setiap TPS di daerah akan dijaga polisi. Hal itu dilakukan agar distribusi surat suara bisa berjalan lancar dan pilkada tetap berlangsung aman.

"Sehingga proses pemilihan yang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan," tuturnya.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7). Foto: MP/Kanu
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7). (Foto: MP/Kanugrahan)

Listyo menuturkan, penyelenggaraan pilkada kali ini berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam situasi pandemi corona seperti saat ini, Listyo menegaskan, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini menekankan, Polri sudah bersiap menghadapi kemungkinan segala konflik yang terjadi di pilkada kali ini.

Polri, kata Listyo, sudah menyiapkan antisipasi terkait kemungkinan adanya konflik.

"Juga tentunya ada potensi konflik yang kami juga perlu untuk antisipasi ke depan," sebut Listyo.

Baca Juga:

Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang

Sementara itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan ada 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam pemilu. Rincian ini merupakan data per 30 November 2020 berdasarkan laporan.

Ketua Sentra Gakkumdu Ratna Dewi mengatakan, sejak bergulirnya tahapan Pilkada 2020, sebanyak 112 kasus di antaranya sampai tahap penyidikan.

Paling tinggi dikenakan pasal 188 dan 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon.

Lima provinsi tertinggi yang sudah penyidikan yakni Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Bengkulu. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Skenario yang Disiapkan Kemenhub Antisipasi Virus Corona di Pelabuhan
Indonesia
Skenario yang Disiapkan Kemenhub Antisipasi Virus Corona di Pelabuhan

Setiap penumpang yang baru tiba utamanya yang berasal dari negara terjangkit seperti Tiongkok dan Hongkong harus melewati thermal scanner

Upadate Kasus Corona di DKI Minggu (5/7)
Indonesia
Upadate Kasus Corona di DKI Minggu (5/7)

Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 27.604 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 18.234 orang.

Kemendikbud Diminta Pastikan KBM Berjalan Lancar
Indonesia
Kemendikbud Diminta Pastikan KBM Berjalan Lancar

Jika perlu Kemendikbud maupun dinas Pendidikan membentuk tim khusus

LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani
Indonesia
LPSK Sayangkan Aksi Intimidatif Ancaman Pengepungan Rumah Nikita Mirzani

Bagi pihak yang merasa terintimidasi, bahkan mendapatkan ancaman secara langsung, LPSK meminta yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan

PSBB Ketat DKI Mampu Turunkan Pergerakan Warga hingga 21 Persen
Indonesia
PSBB Ketat DKI Mampu Turunkan Pergerakan Warga hingga 21 Persen

Penurunan jumlah kendaraan lalu lintas di ruas jalan protokol hingga 21 persen.

 Soal Corona, Pejabat di Lingkungan Jokowi Dinilai Banyak Omong Kosong
Indonesia
Soal Corona, Pejabat di Lingkungan Jokowi Dinilai Banyak Omong Kosong

"Saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satupun yang bicara dan masuk akal" terang Dedi

KAI Operasionalkan 10 KA Jarak Jauh Mulai Hari Ini, Cek Jadwalnya
Indonesia
KAI Operasionalkan 10 KA Jarak Jauh Mulai Hari Ini, Cek Jadwalnya

Berikut seluruh jadwal keberangkatan KA Jarak Jauh yang beroperasi di area Daop 1 Jakarta Mulai Jumat (10/7)

Krisis Ruang Perawatan COVID-19, Wagub DKI Janji Akan Tambah
Indonesia
Krisis Ruang Perawatan COVID-19, Wagub DKI Janji Akan Tambah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah rumah sakit rujukan COVID-19 bila nantinya pasien corona sudah tidak bisa ditampung.

BRI Bikin Indeks Aktivitas Bisnis UMKM
Indonesia
BRI Bikin Indeks Aktivitas Bisnis UMKM

Berdasarkan hasil survei aktivitas bisnis UMKM-BRI pada kuartal III 2020, yang mengindikasikan kegiatan usaha UMKM mulai menggeliat dan memiliki optimisme perbaikan lebih tinggi pada kuartal IV 2020.

Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

Para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah.