Waspadai Konflik Terjadi Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Polri mewaspadai beberapa daerah rawan konflik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, untuk mengantisipasi adanya konflik, Polri mengedepankan pendekatan preventif. Yaitu dengan mengajak tokoh berpengaruh serta masyarakat berdiskusi.

"Semua kita ajak untuk diskusi dan bagaimana pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik," tutur Argo kepada wartawan di Bawaslu, Kamis (3/12).

Baca Juga:

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020

Argo menyampaikan, dalam meminimalisir terjadinya konflik, Polri juga dibantu oleh TNI serta beberapa stakeholders lainnya. TNI-Polri juga mensosialisasikan aturan terkait Pilkada 2020.

"Jadi, pesta ini kan milik kita bersama, bukan milik kelompok," imbuhnya.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri mengerahkan 92 ribu personel untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Para personel itu mengamankan mulai dari pendistribusian surat suara hingga hari pencoblosan.

Listyo menuturkan, setiap TPS di daerah akan dijaga polisi. Hal itu dilakukan agar distribusi surat suara bisa berjalan lancar dan pilkada tetap berlangsung aman.

"Sehingga proses pemilihan yang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan," tuturnya.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7). Foto: MP/Kanu
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7). (Foto: MP/Kanugrahan)

Listyo menuturkan, penyelenggaraan pilkada kali ini berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam situasi pandemi corona seperti saat ini, Listyo menegaskan, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini menekankan, Polri sudah bersiap menghadapi kemungkinan segala konflik yang terjadi di pilkada kali ini.

Polri, kata Listyo, sudah menyiapkan antisipasi terkait kemungkinan adanya konflik.

"Juga tentunya ada potensi konflik yang kami juga perlu untuk antisipasi ke depan," sebut Listyo.

Baca Juga:

Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang

Sementara itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan ada 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam pemilu. Rincian ini merupakan data per 30 November 2020 berdasarkan laporan.

Ketua Sentra Gakkumdu Ratna Dewi mengatakan, sejak bergulirnya tahapan Pilkada 2020, sebanyak 112 kasus di antaranya sampai tahap penyidikan.

Paling tinggi dikenakan pasal 188 dan 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon.

Lima provinsi tertinggi yang sudah penyidikan yakni Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Bengkulu. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Listyo Sigit Diminta Selesaikan Kasus Dugaan Investasi Bodong
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Selesaikan Kasus Dugaan Investasi Bodong

Kasus gagal bayar Kresna Life terjadi di akhir tahun 2019

Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor
Indonesia
Sejumlah Pimpinan Perusahaan Jadi Tersangka karena Paksa Karyawan Ngantor

Polda Metro Jaya menindak dua perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang melanggar PPKM Darurat.

13 Warga Korsel Diduga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Flu
Dunia
13 Warga Korsel Diduga Meninggal Usai Disuntik Vaksin Flu

Korea Selatan telah memperpanjang program vaksin musimannya tahun ini untuk menangkal potensi komplikasi wabah COVID-19 dan mengurangi beban rumah sakit selama musim dingin.

Lonjakan COVID-19 Jateng, Kapolda dan Pangdam Minta Satgas Lakukan Evaluasi
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Jateng, Kapolda dan Pangdam Minta Satgas Lakukan Evaluasi

Angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah naik pascalibur panjang Lebaran.

8 Pasien Corona Kudus Dilarikan ke Rumah Sakit, 1 Meninggal Dunia
Indonesia
8 Pasien Corona Kudus Dilarikan ke Rumah Sakit, 1 Meninggal Dunia

Satu dari delapan orang tersebut meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di ICU rumah sakit milik Pemprov Jateng.

Dibukanya Rusun Nagrak dan Asrama Haji Sebagai RSDC Ringankan Wisma Atlet
Indonesia
Dibukanya Rusun Nagrak dan Asrama Haji Sebagai RSDC Ringankan Wisma Atlet

Saat ini tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 79 persen

Kemnaker Dorong Implementasi Green Productivity di Indonesia
Indonesia
Kemnaker Dorong Implementasi Green Productivity di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk mendorong implementasi green produtivity (produktivitas ramah lingkungan) di Indonesia.

Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan
Indonesia
Jurnalis Protes Larangan Wawancara Bobby di Balai Kota Medan

Pekerjaan seorang jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers.

Muhammadiyah Desak Jokowi Lakukan PSBB Ketat Seperti Diawal Pandemi
Indonesia
Muhammadiyah Desak Jokowi Lakukan PSBB Ketat Seperti Diawal Pandemi

"Kami dorong pemerintah untuk mengambil keputusan tegas. Sudah saatnya untuk menginjak rem darurat dan jangan ditunda lagi," ujar Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Agus Samsudin.

Pasien Covid-19 Penuhi Tenda Darurat di RSUD Bekasi
Foto
Pasien Covid-19 Penuhi Tenda Darurat di RSUD Bekasi

Pasien COVID-19 menjalani perawatan medis di tenda darurat yang didirikan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Chasbullah Abdulmadjid atau RSUD Kota Bekasi