Waspadai Anak-anak Jadi Korban Politisasi Pilkada Serentak Ketua Bawaslu Abhan menandatangani SE Tentang Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Yang Ramah Anak. Foto: Humas Bawaslu RI

MerahPutih.com - Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan, pentingnya anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Menurutnya, dalam sejarah pemilu Indonesia banyak pihak lebih cenderung mengabaikan isu perlindungan anak.

Hal itu disampaikan Abhan dalam acara Penandatanganan Surat Edaran Bersama Tentang Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Yang Ramah Anak, di Jakarta, Jumat (11/9).

Baca Juga

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan," ujarnya.

Menurut Abhan ada dua argumentasi alasan isu perlindungan anak selalu terpinggirkan dalam setiap hajatan pemilu. Pertama, isu tentang perlindungan anak dianggap kurang menarik.

"Hal ini yang menyebabkan isu ini kurang diminati oleh para kandidat. Mereka cenderung mengedepankan isu yang langsung menyentuh jatung pemilih, seperti isu kemiskinan, sembako, lapangan pekerjaan, dan seterusnya," ungkap magister hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang itu.

Ketua Bawaslu Abhan menandatangani SE Tentang Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Yang Ramah Anak. Foto: Humas Bawaslu RI
Ketua Bawaslu Abhan menandatangani SE Tentang Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Yang Ramah Anak. Foto: Humas Bawaslu RI

Kedua, lanjutnya, anak bukan kategori pemilih. Lantaran bukan segmen pemilih, mendekati anak dianggap bentuk kesia-siaan. Karena itu dalam setiap kampanye ada kecenderungan bahwa sang kandidat lebih tertarik bersentuhan (menyapa) langsung dengan para pemilih (orang dewasa), bukan anak-anak.

"Tentu dua argumentasi di atas sah-sah saja. Namun, secara esensial isu perlindungan anak sejatinya tak kalah penting dengan isu-isu lainnya. Apalagi masalah perlindungan anak di Indonesia masuk kategori persoalan serius yang butuh penanganan khusus," tuturnya.

Meskipun telah jelas sudah melibatkan anak-anak dalam kampanye politik tambahnya, namun masih ada anggapan di masyarakat yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Meningkat, Ketersediaan Bed di RS Yogyakarta Kurang dari 50 Persen

"Untuk menghindari pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis, sudah seharusnya dilakukan suatu kampanye jauh-jauh hari sebelum waktu kampanye tiba, dengan target dan sasaran keluarga untuk tidak mengijinkan atau mengajak anak-anak dalam kampanye pemilu," harap Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tangkap Pelaku Mesum di Halte Bus Kramat, Rupanya Dibayar Rp22 Ribu
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Mesum di Halte Bus Kramat, Rupanya Dibayar Rp22 Ribu

Polisi menangkap seorang wanita yang videonya sempat viral di media sosial terkait aksi mesum beberapa waktu lalu.

Perkantoran Diimbau Tutup, Ketua DPRD DKI Dorong Pekerja Tetap Produktif
Indonesia
Perkantoran Diimbau Tutup, Ketua DPRD DKI Dorong Pekerja Tetap Produktif

Semisal kerja-kerja perbankan dan operasional penyediaan energi seperti Bahan Bakar Minyak dan Gas.

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Jokowi Sebut Masjid Istiqlal Bakal Kembali Dibuka Bulan Depan
Indonesia
Jokowi Sebut Masjid Istiqlal Bakal Kembali Dibuka Bulan Depan

Presiden Jokowi mengecek perkembangan renovasi masjid tersebut yang sampai saat ini telah rampung lebih dari 90 persen

Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab
Indonesia
Polda Metro Bisa Kembali Panggil Anies Terkait Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab

Anies dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Habib Rizieq.

Sambut MotoGP, Bandara Lombok Praya Diperluas
Indonesia
Sambut MotoGP, Bandara Lombok Praya Diperluas

Bandara nantinya menampung 16 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat berbadan besar.

KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir
Indonesia
KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran

 Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona

"Total sebanyak 81.368 orang telah menjalani rapid test, dengan rincian 3.103 orang dinyatakan COVID-19 dan 78.265 orang negatif," kata Ani

Menteri Yasonna: Napi Asimilasi Berulah Lagi Diancam Pidana Baru
Indonesia
Menteri Yasonna: Napi Asimilasi Berulah Lagi Diancam Pidana Baru

Yasonna sudah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham untuk berkoordinasi dengan Polri dan kejaksaan.

PP Muhammadiyah: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai
Indonesia
PP Muhammadiyah: Tidak Boleh Lengah Atas Nama Berdamai

Program ini ditayangkan langsung melalui TV dan jaringan media sosial Muhammadiyah