Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional Ketua SETARA Institute Hendardi (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja, di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan ketakutan.

Menurut Hendardi, aksi unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstra konstitusional harus dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel.

"Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat telah menggambarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar hari ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial," jelas Hendardi dalam keteranganya, Selasa (13/10).

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Puluhan Maling dari Semarang Bakal Dibawa ke Temanggung

Ia menyebut, untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.

Yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi.

"Termasuk sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU juga bisa diujikan ke Mahkamah Konstiusi," jelas Hendardi.

Ketua Setara Institute sesalkan Presiden Jokowi tak berani selesaikan kasus pelanggaran HAM
Ketua SETARA Institute Hendardi (MP/Fadhli)

Hendardi menekakan, kebebasan harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan. Seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya.

Jika aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan anarki sosial, penegak hukum dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk memastikan pencegahan serta penindakan. "Tindakan-tindakan tersebut mesti dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan," ungkap Hendardi.

Baca Juga

Tekan Angka PHK, Pemerintah Longgarkan Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas

Ia melanjutkan, aksi dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat pada 5-7 Oktober 2020 semestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya.

"Peristiwa awal Oktober tersebut juga menggambarkan bahwa aksi dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict enterpreneur untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu,'' tutup Hendardi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Sabtu (3/10) 299.506 Positif, 225.052 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (3/10) 299.506 Positif, 225.052 Sembuh

Data pemerintah pada Sabtu pukul 12.00 WIB ini menunjukkan bahwa terdapat 4.007 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir per Sabtu (3/10).

Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim
Indonesia
Saat Khofifah Melantik Gus Ipul, Mantan 3 Kali Rival di Pilgub Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 kepala daerah terpilih yang dibagi menjadi 3 sesi pada hari ini, Jumat (25/2).

Simpatisan yang Suplai Logistik ke Kelompok MIT Diburu Satgas Madago Raya
Indonesia
Simpatisan yang Suplai Logistik ke Kelompok MIT Diburu Satgas Madago Raya

Penyisiran dilakukan setelah Satgas terlibat Kontak tembak dengan kelompok MIT

Empat Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor RRI Solo Lockdown 3 Hari
Indonesia
Empat Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor RRI Solo Lockdown 3 Hari

Sebanyak empat pegawai di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Erick Thohir Ungkap Ada Chip Dalam Vaksin COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Erick Thohir Ungkap Ada Chip Dalam Vaksin COVID-19

Isi dari wawancara dalam video tersebut menceritakan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan AS dengan perusahaan swasta AS yakni Apiject Systems of America.

Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin
Indonesia
Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin

Biarlah rakyat yang menilai siapa sebenarnya yang berotak sungsang

Deputi KPK Sebut Singapura Surganya Para Koruptor
Indonesia
Deputi KPK Sebut Singapura Surganya Para Koruptor

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyatakan bahwa negara Singapura adalah surganya para buronan kasus tindak pidana korupsi.

DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif
Indonesia
DPRD DKI: Polisi Jangan Bertindak Represif

DPRD menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap massa aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Inspeksi Pelayanan di Kantor Polisi, Tjahjo: Polresta Surakarta Jadi Barometer
Indonesia
Inspeksi Pelayanan di Kantor Polisi, Tjahjo: Polresta Surakarta Jadi Barometer

Tjahjo berharap Polresta Surakarta terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Reaksi Vaksin COVID-19 Sinovac: Panas dan Demam
Indonesia
Reaksi Vaksin COVID-19 Sinovac: Panas dan Demam

“Selama ini tidak kami temukan hal menakutkan, paling panas badan sedikit, demam sedikit yang dalam 2 hari hilang,” katanya.