Waspada Ada Pegawai KPK Gadungan Informasi pegawai KPK Gadungan. Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi adanya pihak–pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan tindakan penipuan, pemerasan dan pemalsuan.

Pihak KPK Gadungan tersebut melakukan aksinya dengan cara membuat surat-surat palsu, kartu identitas palsu, seragam, dan atribut lencana berlogo KPK

Baca Juga

Kasus Mardani Maming, KPK Dalami Pengurusan Izin Tambang di Kalsel

Inspektur KPK Subroto mengatakan berdasarkan laporan masyarakat, KPK Gadungan ini telah banyak melakukan penipuan terhadap sejumlah pejabat publik seperti pengacara, polisi, dan hakim.

“Mereka mengaku sebagai Dewan Pengawas KPK dan Pelayanan Publik dengan membuat surat penugasan palsu berlogo KPK,” ujar Subroto dalam keterangannya, Jumat (15/7).

Subroto juga meminta masyarakat harus lebih berhati-hati dan memperhatikan detil prosedur kegiatan operasional KPK.

Dalam menjalankan setiap penugasan, kata dia, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh lembaga antirasuah.

"Pegawai KPK dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. Tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu kasus yang penanganannya dilakukan oleh KPK," ujarnya.

Baca Juga

Alasan Mardani Maming Tolak Penuhi Panggilan KPK

Dijelaskan Subroto, KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK.

"KPK tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Subroto, KPK juga tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah dan situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah situs internet yang beralamat di www.kpk.go.id.

Perangkat sosialisasi antikorupsi baik berupa buku, poster, maupun brosur yang diterbitkan oleh KPK diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara cuma-cuma alias gratis. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat juga tidak dipungut biaya atau gratis.

KPK meminta masyarakat untuk melaporkan aduan langsung ke KPK atau ke kantor kepolisian setempat jika menemukan pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK dan diduga melakukan pelanggaran.

"Masyarakat dapat melaporkannya ke KPK melalui Call Center 198," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Cakung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung
Indonesia
Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

Partai Demokrat menghargai dan menghormati kesepahaman yang terbangun antara Partai Golkar, PPP dan PAN. Apalagi, ketiga partai tersebut juga mempunyai pengalaman pernah berkoalisi dengan Demokrat pada dua periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lawan Persis Solo, Dewa United FC Kehilangan Majed Osman
Indonesia
Lawan Persis Solo, Dewa United FC Kehilangan Majed Osman

Tetapi, pelatih Dewa United FC, Nil Maizar, sepertinya belum bisa menurunkan Majed Osman di pekan pertama Liga 1 2022/2023 menghadapi Persis Solo, Senin (25/7).

Bus Listrik Merah Putih Buatan ITS Untuk KTT G20 Rampung Oktober 2022
Indonesia
Bus Listrik Merah Putih Buatan ITS Untuk KTT G20 Rampung Oktober 2022

Bus-bus ini akan digunakan sebagai angkutan umum saat KTT G20, dan setelah itu akan digunakan di kota Surabaya dan Bandung.

Ditemukan Rehab RTLH Tidak Tepat Sasaran, Gibran Bakal Sanksi ASN Nakal
Indonesia
Ditemukan Rehab RTLH Tidak Tepat Sasaran, Gibran Bakal Sanksi ASN Nakal

Kinerja fasilitator dan surveyor tidak profesional dalam menjalankan program rehab rumah tidak layak huni.

Dukungan Gus Yahya Jadi Ketua Umum PBNU Menguat
Indonesia
Dukungan Gus Yahya Jadi Ketua Umum PBNU Menguat

Calon Ketua Umum atau Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya semakin mendapatkan dukungan.

Insentif Otomotif dan Properti Incar Tabungan Kelas Menengah
Indonesia
Insentif Otomotif dan Properti Incar Tabungan Kelas Menengah

Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat kelas menengah atas dinilai masih tumbuh sangat tinggi di 2021 hingga lebih dari 12 persen.

Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak
Indonesia
Sri Mulyani Yakin Generasi Muda Ingin Berkontribusi Pada Negara Melalui Pajak

Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Presiden Jokowi Tiba di Washington D.C
Indonesia
Presiden Jokowi Tiba di Washington D.C

Dalam kunjungan kerja ke Washington D.C. selama dua hari tersebut, Presiden diagendakan mengikuti rangkaian pertemuan ASEAN-US Special Summit.

Puncak Varian Baru BA.4 dan BA.5 Diperkirakan Bisa Capai 25 Ribu Kasus Per Hari
Indonesia
Puncak Varian Baru BA.4 dan BA.5 Diperkirakan Bisa Capai 25 Ribu Kasus Per Hari

Diperkirakan puncak kasus BA.4 dan BA.5 di Indonesia kemungkinan terjadi pada pekan ketiga dan keempat Juli 2022.

Heru Budi Kaji Usulan PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Indonesia
Heru Budi Kaji Usulan PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggodok usulan Kabupaten Kepulauan Seribu yang menginginkan kawasan Pulau Reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi wilayahnya.