Waspada! Ada Ormas Gunakan Nama Dewas KPK Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai adanya organisasi masyarakat (ormas) bernama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pelayanan Publik serta berseragam dengan logo menyerupai KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan ormas tersebut bukan termasuk bagian dari lembaga antirasuah. Ia pun menegaskan KPK tidak pernah bekerja sama dengan ormas tersebut.

"KPK memastikan bahwa organisasi ini bukan merupakan bagian dari lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Dewan Pengawas KPK. KPK juga tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak dimaksud," kata Ali dalam keterangannya, Senin (25/10).

Baca Juga

Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar

Ormas tersebut turut membuat banner yang memajang logo mirip KPK serta mencantumkan alamat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jalan HR Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan.

KPK mengecam tindakan para pihak yang menggunakan logo mirip lembaga antirasuah dan mencantumkan alamat tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai adanya organisasi masyarakat (ormas) bernama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pelayanan Publik (Ist)

"KPK meminta para pihak untuk segera menghentikan aksinya, yang diduga dapat mengarah kepada perbuatan-perbuatan penipuan maupun pemerasan," ujarnya.

Ali mengingkatkan, modus penipuan dan pemerasan dengan mengaku serta menggunakan atribut KPK marak terjadi di berbagai daerah serta telah memakan banyak korban.

Baca Juga

OTT Bupati Kuansing, KPK Amankan Dolar Singapura dan iPhone XR

Para pelaku pun, kata dia, banyak yang telah diamankan oleh aparat penegak hukum. KPK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap modus tersebut.

"Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat," tutup Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPATK: Temuan Rp 120 Triliun Harus Diikuti Pemiskinan Para Bandar Narkoba
Indonesia
PPATK: Temuan Rp 120 Triliun Harus Diikuti Pemiskinan Para Bandar Narkoba

Temuan rekening sebesar Rp 120 triliun milik sindikat narkoba menunjukkan upaya pemberantasan peredaran barang terlarang ini harus diikuti dengan memiskinkan para bandar.

PSI Siap Melawan Kader di PN Jakarta Pusat
Indonesia
PSI Siap Melawan Kader di PN Jakarta Pusat

Tudingan penggelembungan dana reses, menurut Viani Limardi adalah bentuk fitnah yang tidak bisa dibiarkan.

Selama Larangan Mudik, Ratusan Penumpang Transportasi Massal Positif COVID-19
Indonesia
Selama Larangan Mudik, Ratusan Penumpang Transportasi Massal Positif COVID-19

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melaporkan lebih dari ratusan penumpang transportasi massal dinyatakan positif COVID-19.

Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19
Indonesia
Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19

Saat ini vaksinasi kalangan lansia masih kurang cepat pendistribusian dan penyebarannya dibanding kelompok lainnya.

Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19
Indonesia
Dalang Kondang Ki Manteb Tutup Usia Karena COVID-19

Ki Manteb meninggal dengan diagnosa COVID-19. Almarhum punya komorbid. Untuk pemakaman dilakukan sesui SOP protokol kesehatan pasien COVID-19.

Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh
Indonesia
Soal Informasi TWK, KPK Minta ICW Tak Asal Tuduh

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa telah menerima hasil TWK para pegawai dari BKN pada 27 April

Rusun Pasar Rumput Segera Jadi Tempat Isolasi COVID-19
Indonesia
Rusun Pasar Rumput Segera Jadi Tempat Isolasi COVID-19

Perumda Pasar Jaya akan mengatur sebagaimana mungkin agar kegiatan jual beli di Pasar Rumput tidak terhubung secara langsung dengan tower tempat isolasi pasien COVID-19

Polisi Usut Dugaan Kelalaian dalam Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Polisi Usut Dugaan Kelalaian dalam Kebakaran Lapas Tangerang

"Iya," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Kombes Tubagus Ade Hidayat Kombes Ade

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Ternyata Sudah Diproduksi Tahun 2018
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Ternyata Sudah Diproduksi Tahun 2018

Akun Twitter Elizabeth Farrel (@Elizabe32413720) mengunggah cuitan berupa foto kemasan vaksin AstraZeneca yang diklaimnya diproduksi tanggal 15 Juli 2018.

MPR Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Amandemen UUD 1945
Indonesia
MPR Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Amandemen UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan saat ini tidak ada pembahasan untuk melakukan amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden.