Wasekjen PAN Nilai Somasi Kuasa Hukum Ade Armando Salah Alamat Dosen UI Ade Armando. (MP/Fadhli)

MerahPutih.com - Kuasa hukum Ade Armando, Muannas Alaidid mengirimkan somasi atas cuitan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di Twitter.

Wasekjen PAN Slamet Ariyadi menilai, somasi itu salah alamat.

"Dilihat dari materi somasinya, mereka yang menyimpulkan sendiri bahwa AA adalah Ade Armando. Sementara Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak pernah menyebut nama Ade Armando dalam twit-nya. Dari sini saja jelas salah alamat," kata Slamet di Jakarta, Senin (18/1).

Baca Juga:

Polda Metro Kejar Pelaku Mirip Abdul Manaf yang Menganiaya Ade Armando

Slamet yang juga anggota DPR RI dari Dapil Madura ini menegaskan, DPP PAN akan mengambil sikap dan tindakan terhadap mereka yang mengirimkan somasi tersebut

"Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku," tegas Slamet.

Sekjen Barisan Muda PAN (BM PAN) ini menyampaikan, akan lebih baik jika kuasa hukum Ade Armando fokus mengusut para pelaku kekerasan terhadap kliennya dalam demonstrasi 11 April lalu.

"Tentu pelaku kekerasan terhadap Ade Armando harus diusut tuntas," lanjut Slamet.

Baca Juga:

Hasil Klarifikasi Polisi: Abdul Manaf Tidak Terlibat Pengeroyokan Ade Armando

Slamet menyarankan, ketimbang mengirimkan somasi, lebih baik kuasa hukum meminta kejelasan perihal status Ade Armando. Hal ini demi kebaikan Ade Armando sendiri.

"Semua juga bisa membaca berita dan informasi yang menyebutkan SP3 Ade Armando dicabut PN Jakarta Selatan dan dianggap tidak sah. Seharusnya kuasa hukum sibuk memperjelas ini demi kebaikan Ade Armando sendiri. Bukan malah sibuk kirim somasi ke sana ke mari," tutup Slamet. (Pon)

Baca Juga:

Polda Metro Pastikan Pemuda di Lampung Tak Terlibat Penganiayaan Ade Armando

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Membaik, Yahya Waloni Bakal Dikembalikan ke Rutan Bareskrim
Indonesia
Kondisi Membaik, Yahya Waloni Bakal Dikembalikan ke Rutan Bareskrim

Kepala Rumah Sakit (RS) Polri Brigjen Asep Hendradiana memastikan kondisi Yahya Waloni saat ini berangsur membaik.

Kemenkes Jamin Data di PeduliLindungi Tak Bakal Diakses Aplikasi Mitra
Indonesia
Kemenkes Jamin Data di PeduliLindungi Tak Bakal Diakses Aplikasi Mitra

Kementerian Kesehatan resmi mengintegrasikan API scan QR code PeduliLindungi dengan 15 aplikasi digital di Indonesia.

Yunani Minta 12 Diplomat Rusia Angkat Kaki
Dunia
Yunani Minta 12 Diplomat Rusia Angkat Kaki

Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Yunani telah menginformasikan "pengusiran" diplomat Moskowi kepada duta besar Rusia.

Cara Mendapatkan Vaksin Moderna di Jakarta bagi Masyarakat Umum
Indonesia
Cara Mendapatkan Vaksin Moderna di Jakarta bagi Masyarakat Umum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah menyediakan vaksinasi COVID-19 jenis Moderna untuk masyarakat umum.

Polisi Segera Periksa Pegawai KPI yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual
Indonesia
Polisi Segera Periksa Pegawai KPI yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

"Rencananya Senin akan dilakukan pemanggilan. Nanti semua kita panggil dari pihak terlapor," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana, Jumat (3/9).

Rapat Paripurna DPR Hanya Dihadiri 39 Anggota Dewan
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Hanya Dihadiri 39 Anggota Dewan

Rapat yang digelar di Gedung Nusatara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini hanya dihadiri secara fisik oleh 39 anggota dewan.

PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024
Indonesia
PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Jawa Tengah sudah mulai menargetkan penambahan kursi di DPRD sebanyak 35 kursi dari 2019 sebanyak 30 kursi.

KPK Gelar OTT di Kolaka Timur
Indonesia
KPK Gelar OTT di Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (21/9) malam.

Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar
Indonesia
Ramai Kritik Formula E, Pimpinan DPRD Sebut Stabilitas Politik DKI Tidak Wajar

Penyelenggaraan Formula E di Jakarta terus menjadi perhatian masyarakat dan DPRD.

KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi
Indonesia
KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.