Warga Yogya Diminta Diam di Rumah 3 Pekan Warga Yogyakarta divaksin. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Warga di Daerah Istimewa Yogyakarta diminta berdiam diri di rumah selama tiga pekan. Hal ini bertujuan menurunkan lonjakan kasus penularan COVID-19 di wilayah tersebut. Jika 70 persen warga Yogyakarta mau menahan diri berdiam di rumah dapat menciptakan kekebalan kelompok (heard immunity).

"Ukuran 70 persen itu menyerupai dengan ukuran minimal tercapainya "herd immunity" atau kekebalan kelompok yang mensyaratkan cakupan vaksinasi 70 persen penduduk Indonesia," jelas Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad di Yogyakarta, Rabu (23/06).

Baca Juga:

2.584 Anak Terpapar COVID-19 dii Bangka Belitung

Ia yakin jika warga mengikuti sarannya, maka virus dengan varian apa pun, termasuk varian Delta akan kesulitan mencari objek orang untuk ditulari.

Beberapa kebijakan bekerja dari rumah (WFH), sekolah dari rumah, sampai beribadah dari rumah yang cukup populer saat awal pandemi, menurut dia, bisa kembali diterapkan saat ini. Selain itu, beragam kegiatan sosial kemasyarakatan yang mengumpulkan sejumlah orang sebaiknya dihindari sementara waktu.

Ia menegaskan, kunci keberhasilan menurunkan covid-19 adalah kesadaran dan dukungan dari masyarakat sendiri. Indonesia perlu mencontoh keberhasilan Vietnam dan New Zealand dalam mengendalikan kasus penularan.

Menperekraf pantau vaksinasi di Yogyakarta. (Foto: Teresa Ika)
Menperekraf pantau vaksinasi di Yogyakarta. (Foto: Teresa Ika)

Keberhasilan dua negara tersebut, lanjut ia, disebabkan karena masyarakatnya mau mendukung dan menerapkan kebijakan pemerintah

"Karena mereka mau dipaksa tinggal di rumah selama periode tersebut," ujar Riris Andono Ahmad.

Penambahan kasus positif di DIY mengalami puncaknya pada Selasa (22/6) yakni sebesar 675 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus selama pandemi COVID-19 terjadi di DIY.

Di samping itu, RT yang berada di zona merah mencapai 19 RT dan yang berada di zona oranye mencapai 61 RT. (Teresa Ika/ Yogyakarta)

Baca Juga:

Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pusdiklat Kemenhan Jadi RS Satelit COVID-19, Siswa Beralih Kursus Online
Indonesia
Pusdiklat Kemenhan Jadi RS Satelit COVID-19, Siswa Beralih Kursus Online

Total, Kemenhan menyiapkan 1.650 tempat tidur untuk menampung lonjakan kasus COVID-19 di Jabodetabek.

Miliaran Rupiah Fee Bansos Disebut Mengalir ke Dirjen hingga Sekjen Kemensos
Indonesia
Miliaran Rupiah Fee Bansos Disebut Mengalir ke Dirjen hingga Sekjen Kemensos

Matheus Joko Santoso mengakui pernah menyerahkan fee dari para vendor proyek bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk atasannya.

BMKG Prediksi Perairan Indonesia Bakal Dihantam Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter
Indonesia
BMKG Prediksi Perairan Indonesia Bakal Dihantam Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter

Kondisi itu mengakibatkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan

Prajurit TNI di Pelosok Lebih Cocok Terima Bintang Mahaputra Naraya Ketimbang Fadli-Fahri
Indonesia
Prajurit TNI di Pelosok Lebih Cocok Terima Bintang Mahaputra Naraya Ketimbang Fadli-Fahri

Tenaga medis yang telah meninggal karena ikut menangani COVID-19 juga adalah kelompok yang patut mendapatkan penghargaan

Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Para peserta pilkada lebih banyak melakukan kampanye tatap muka secara terbatas daripada kampanye secara daring.

Muhammadiyah Sebut Pasien COVID-19 dan Tenaga Medis Tidak Wajib Puasa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Pasien COVID-19 dan Tenaga Medis Tidak Wajib Puasa

Pengurus Pusat Muhammadiyah menyebut pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk bagi yang tidak bergejala atau Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak wajib menunaikan puasa.

Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab
Indonesia
Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar kegiatan rapat kerja dilaksanakan dengan sistem daring atau online.

Komisi III Diminta Kaji Struktur 'Gemuk' KPK
Indonesia
Komisi III Diminta Kaji Struktur 'Gemuk' KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan perubahan struktur pada organisasinya dengan menambahkan sejumlah posisi.

Jokowi Dikabarkan Segera Lantik 2 Menteri Anyar
Indonesia
Jokowi Dikabarkan Segera Lantik 2 Menteri Anyar

Ngabalin mengklaim, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno sedang mengatur jadwal pelantikan menteri baru tersebut.

KPK Bidik Politisi PDIP Ihsan Yunus di Kasus Korupsi Bansos COVID-19?
Indonesia
KPK Bidik Politisi PDIP Ihsan Yunus di Kasus Korupsi Bansos COVID-19?

Hal ini disampaikan Karyoto saat dikonfirmasi mengenai munculnya nama mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus dan Dirjen Linjamsos Kemensos, Pepen Nazaruddin.