Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos Wagub DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Warga DKI Jakarta bakal dikenakan sanksi berlapis jika berani menolak vaksinasi COVID-19. Bagi mereka yang ogah divaksin bisa kehilangan hak bantuan sosial, sekaligus kena sanksi denda.

"Jadi, sudah didenda, enggak dikasih bansos," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/2) malam.

Baca Juga

Wagub DKI Tegaskan Warga Jakarta yang Tolak Vaksinasi Didenda Rp5 Juta

Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Pada Pasal 13A ayat (4), masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin namun tak ikut vaksinasi akan ditunda bantuan sosialnya.

Pemprov DKI memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penanggulangan COVID-19. Pada Pasal 30, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.

"Kita tegakkan aturan. Ketentuan terkait perda yang menolak divaksin aturan perdanya kan sudah jelas didenda," tutur Riza.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Adapun pada tahap pertama, vaksin diperuntukkan bagi 1,5 tenaga kesehatan. Per hari ini, tenaga kesehatan yang telah menerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 73,47 persen dan dosis kedua sebanyak 29,85 persen.

Tahap kedua, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi kelompok lansia dan petugas pelayanan publik. Sasarannya sebanyak 21,5 juta lansia dan 16,9 juta petugas pubik. Program ini berlangsung sampai bulan Mei.

Mereka adalah pedagang pasar, pendidik, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat, pemerintah, ASN, TNI-Polri, petugas pariwisata, pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet, serta pekerja media.

Selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan kepada 63,9 juta masyarakat rentan atau penduduk yang tinggal di daerah dengan risiko penularan tinggi. Kemudian, masyarakat lainnya sebanyak 77,7 juta orang. Program ini akan dilakukan mulai April 2021 sampai Maret 2022. (Asp)

Baca Juga

Jokowi Siap Vaksin Wartawan, Wagub DKI: Sedang Kita Coba Urus

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementerian PUPR Ingin Rest Area Tempat UMKM dan Informasi Wisata Daerah
Indonesia
Kementerian PUPR Ingin Rest Area Tempat UMKM dan Informasi Wisata Daerah

BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan, termasuk menghadirkan lingkungan jalan tol yang lebih baik lewat pengelolaan rest area.

Kasad Andika Perkasa Resmikan Penjara Tercanggih di Indonesia
Indonesia
Kasad Andika Perkasa Resmikan Penjara Tercanggih di Indonesia

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa meresmikan pengoperasian Instalasi Rumah Tahanan Militer berbasis Information, Communication, Technology (ICT).

Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak
Indonesia
Ketua DPR Minta Anggaran COVID-19 Digunakan untuk Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja anggaran penanganan COVID-19. Belanja tersebut salah satunya harus dipergunakan untuk perlindungan anak-anak Indonesia yang terdampak pandemi.

KPK Cecar Broker PT Tiga Pilar Soal Proses Pengadaan Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Cecar Broker PT Tiga Pilar Soal Proses Pengadaan Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi rampung memeriksa Nuzulia Hamzah Nasution dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI
Indonesia
Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI

"Setelah ini kami akan melakukan analisa dan menyimpulkan peristiwanya dan menyampaikan kepada publik," kata Beka.

Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler

SKB tiga menteri tersebut tidak sesuai dengan landasan dasar negara

Pangdam IV/Diponegoro Sebut RS Darurat di Solo Bisa Untuk Vaksinasi Massal
Indonesia
Pangdam IV/Diponegoro Sebut RS Darurat di Solo Bisa Untuk Vaksinasi Massal

Dikatakannya, RS darurat lapangan tersebut terdapat 100 bed dengan dilengkapi peralatan canggih dan tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Rumah sakit difungsikan untuk merawat warga Solo Raya yang terpapar virus Corona pada level ringan hingga sedang.

Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice Jozeph Paul Zhang

Mabes Polri akan mengupayakan pengajuan red notice kepada pihak Interpol terkait pencarian tersangka Joseph Paul Zhang, yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolri Beberkan Keuntungan Pasien COVID-19 Jika Dirawat di Isolasi Terpusat
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),