Warga Sebut Anies Telat Buat Aturan Bus TransJakarta Gratis Usai Ramai di Medsos Warga mengantre bus TransJakarta gratis di Halte Jak Lingko Tanah Abang. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menyiapkan bus TransJakarta gratis bagi masyarakat dari maupun menuju Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat disayangkan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL).

Langkah yang diambil Gubernur Anies untuk mengangkut warga yang telantar karena KRL terhenti sebelum Stasium Tanah Abang itu merupakan aturan yang telat.

"Sangat disayangkan, keluarin kebijakan setelah ramai di media sosial," ujar penumpang Yoga, warga asal Cobinong, Bogor, Jawa Barat kepada Merahputih.com, Selasa (4/5).

Baca Juga:

PSI Pertanyakan Kesiapan Anies atas Lonjakan Kasus Varian COVID-19 India

Harusnya, kata Yoga, Pemprov DKI sudah mengeluarkan kebijakan sebelum berjubelnya warga membeli baju menjelang Idulfitri hingga PT KAI menyetop sementara perjalanan KRL ke Stasiun Tanah Abang.

"Padahal kasus sudah setahun. Engga ada antisipasi mengingat ini sudah mau Lebaran," lanjut dia.

Pantauan Merahputih.com, sejumlah armada bus TransJakarta sudah bersiap di Jalan Jati Baru persis di depan Stasiun Tanah Abang guna mengangkut warga yang telantar karena kereta tidak beroperasi.

PT Transjakarta menyiapkan sebanyak 4 layanan khusus yang melayani masyarakat di 4 stasiun KRL baik dari maupun menuju Stasiun Tanah Abang.

  Warga mengantre bus TransJakarta. (Foto: MP/Asropih)
Warga mengantre bus TransJakarta gratis di Halte Jak Lingko Tanah Abang. (Foto: MP/Asropih)

Keempat layanan khusus tersebut yakni Stasiun Tanah Abang - Stasiun Palmerah, Stasiun Tanah Abang - Stasiun Gondangdia, Stasiun Tanah Abang - Stasiun Duri, dan Stasiun Tanah Abang - Stasiun Karet.

Bagi para calon penumpang yang ingin mendapati layanan TransJakarta itu harus mengantre sesuai tujuan stasiun. Mereka mengantre berdiri dengan menerapkan jaga jarak satu dengan lainnya.

"Penumpang harus tunggu dulu ngantre, sesuai stasiun. TransJakarta akan ngangkut penumpang 50 persen dari kapasitas," kata petugas yang berjaga di lokasi antrean.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Ketegasan Anies dan TNI-Polri Soal Pencegahan COVID-19

Petugas jaga yang berasal dari pihak TransJakarta dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus bersiap melayani warga ketika mereka kebingungan menggunakan bus tersebut.

Petugas yang berjaga juga menggunakan toa atau pengeras suara ketika memberikan informasi kepada calon penumpang. Hal ini agar informasi yang disampaikan bisa didengar.

"Kalau bisa yang oranye ini bayar. Ini ke Stasiun Duri. Kalau yang gratis di situ (Jalan Jati Baru depan Stasiun Tanah Abang)," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Perpanjang PPKM Mikro, Anies Izinkan Warga Salat Id di Ruang Terbuka

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP
Indonesia
'Karpet Merah' untuk WNA Tiongkok saat Larangan Mudik, Ini Kata Politisi PDIP

"Pastinya ada pertimbangan matang sampai warga asing masuk ke Indonesia. Warga kita juga boleh masuk ke negara mereka (Tiongkok)," kata Aria Bima, Rabu (12/5).

Pekerja Asing Pemegang Kitas dan Kitap Bisa Vaksinasi di Indonesia
Indonesia
Pekerja Asing Pemegang Kitas dan Kitap Bisa Vaksinasi di Indonesia

Menteri Kesehatan segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk mengatur Vaksin Gotong Royong, termasuk soal harga.

Klaster Mahasiswa UNS Terpapar COVID-19 Bertambah 34 Orang
Indonesia
Klaster Mahasiswa UNS Terpapar COVID-19 Bertambah 34 Orang

Deteksi awal hanya ada 25 pasien COVID-19

Berhasil Tekan Perusahaan, Seluruh ABK Long Xing Asal Indonesia Berhasil Dipulangkan
Indonesia
Berhasil Tekan Perusahaan, Seluruh ABK Long Xing Asal Indonesia Berhasil Dipulangkan

Keberhasilan repatriasi ini merupakan tindak lanjut dua pertemuan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dan Menlu Wang Yi pada bulan Juli dan Agustus 2020.

Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

Trump dan Biden Gelar Debat Perdana
Indonesia
Trump dan Biden Gelar Debat Perdana

Trump dan Biden menjawab pertanyaan-pertayaan dari wartawan Fox News, Chris Wallace, di hadapan sekitar 100 orang yang akan menyaksikannya secara langsung.

PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI

Ada kabar menjelang Lebaran Idul Fitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak.

Ratusan Orang Harus Karantina Setelah Hadiri Acara Trump di Bedminster
Indonesia
Ratusan Orang Harus Karantina Setelah Hadiri Acara Trump di Bedminster

Gedung Putih memberikan daftar nama mereka ke petugas New Jersey.

Dinasti Politik dalam Pilkada Serentak Bisa Berujung Pidana
Indonesia
Dinasti Politik dalam Pilkada Serentak Bisa Berujung Pidana

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menyatakan dinasti politik bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri