MerahPutih.com - Posko pengaduan Balai Kota DKI jadi andalan warga Jakarta untuk menyampaikan keluhan. Salah satunya warga Rawajati Jakarta Selatan yang mengadukan soal penggusuran.
Ketua RW 07 Rawajati, Jaksel, Sari Budi Handayani menuturkan, pihaknya datang ke posko aduan untuk meminta kepastian kepada Pemprov DKI terkait tanah mereka yang sudah di gusur.
Baca Juga:
Pasalnya ada sebanyak 19 warganya yang hingga saat ini belum menerima bayaran oleh Pemprov DKI, padahal yang lain sudah menerimanya.
"Meminta kepastian untuk dibayar. karena tetangga-tetangga mereka sudah dibayar dan sudah dirubuhkan rumahnya, dan menjadi tidak nyaman," kata Sari di posko pengaduan Balai Kota DKI, Senin (14/11).
Pasalnya sudah tahun lalu ada penandatanganan perjanjian ganti rugi, namun ada sejumlah warga belum menerimanya sampai detik ini.
"Kita butuh kepastian aja karena musyawarah (soal) ganti untung yang sudah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021, sudah cukup lama," papar dia.
Baca Juga:
Pj DKI 1 Persilakan Formula E Dilanjutkan, Begini Sikap Fraksi PDIP
Sari mengungkapkan, duduk permasalahan dari belasan warga Rawajati yang terkena gusuran tersebut tidak mempunyai sertifikat, namun mempunyai program pendaftaran tanah sistemis lengkap (PTSL).
"Kebetulan yang belum dibayarkan ini belum memiliki sertifikat, tapi warga di tempat saya, 90 persen itu semua produk PTSL," tuturnya.
Nah, lanjut Sari mengatakan, ada masalah memang ketika pengurusan PTSL, sehingga mereka tidak dapat karena pertama, panitia (PTSL) di tempat kami (itu) panitia lokal.
"Yang belum paham sehingga banyak lah masalah yang akhirnya keteteran dan kuotanya (sertifikat PTSL) habis, katanya di 2019. Jadi, mereka tidak bisa mengurus kembali," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
