Warga Miskin Indonesia Bertambah 10 Persen, Pemerintah Didesak Tak Lepas Tangan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia sebagai dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena adanya wabah covid-19.

Deri data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah pengangguran berpotensi bertambah hingga 4.2 juta orang yang juga berdampak potensi meningkatnya persentase kemiskinan hingga 10.2 persen.

Baca Juga:

Ribuan Pelanggar PSBB di Jakarta Didominasi Pengendara Motor

Bamsoet mendesak pemerintah segera mengambil sikap.

Bamsoet desak pemerintah perhatikan jumlah warga miskin yang terus meningkat
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: antaranews)

Ia mendorong Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang menetapkan pemulihan kegiatan ekonomi sebagai fokus pembangunan tahun 2021.

"Khususnya di sektor industri manufaktur, perdagangan, dan pariwisata," kata Bamsoet dalam keteranganya di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menilai, pemerintah perlu meningkatkan jumlah ekspor dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM secara maksimal. Termasuk melakukan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Ini agar dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat, apabila kegiatan perekonomian sudah mulai bisa berjalan lancar," sebut politikus Golkar ini.

Bamsoet juga meminta pemerintah fokus kepada pemulihan ekonomi yang bisa dipersiapkan untuk tahun 2021, seperti penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

Lalu, pemerintah perlu melakukan penguatan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan dalam negeri, seperti penguatan koperasi petani distribusi pangan, stabilitas akses pangan, dan meningkatkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri pangan lokal.

"Mendorong pemerintah terus mengkaji skenario agar dampak terhadap sosial ekonomi dapat berkurang, namun tetap menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan pandemi covid-19 dan juga perekonomian global saat ini," pungkas Bamsoet.(Knu)

Baca Juga:

Gaji dan THR Tak Kunjung Dibayar, Ratusan Karyawan Demo Blokade Pintu Masuk Pabrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro
Indonesia
Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memperpanjang PSBB hingga 22 Februari yang beriringan dengan PPKM mikro.

27 Saksi Diperiksa, Tabir Kematian Editor Metro TV Masih Gelap
Indonesia
27 Saksi Diperiksa, Tabir Kematian Editor Metro TV Masih Gelap

Ia melanjutkan, berdasarkan keterangan saksi, almarhum Yodi kerap mendatangi warung yang pemiliknya sudah diperiksa.

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.

[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP

Sebuah akun Facebook bernama Viva Hoshi mengunggah artikel yang berjudul “Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”.

KPK Dorong Sertifikasi 35.545 Aset Negara Senilai Rp29 Triliun
Indonesia
KPK Dorong Sertifikasi 35.545 Aset Negara Senilai Rp29 Triliun

KPK juga telah mendorong pemulihan aset baik di pusat maupun daerah senilai Rp51 triliun

Update Kasus Corona DKI Jumat (25/9): 68.927 Positif, 54.352 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (25/9): 68.927 Positif, 54.352 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,9 persen, penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.289 jiwa.

Usai Diperiksa, Ketua FPI Minta Polisi Adil Tindak Kerumunan Lainnya
Indonesia
Usai Diperiksa, Ketua FPI Minta Polisi Adil Tindak Kerumunan Lainnya

"Kita minta keadilan di sini, yang lain juga yang berkerumun, termasuk wartawan yang berkerumun sekarang harus diproses juga biar adil ya," ujar Shobri.

Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor
Indonesia
Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor

Sehingga, tiap karyawan Daihatsu bekerja di kantor hanya satu minggu dalam satu bulan selama periode PSBB