Warga Mampang Sayangkan Anies Ajukan Banding ke PTUN Jakarta Tangkapan layar pengerukan Kali Mampang segmen Jl Pondok Jaya X Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (20/2/2022). ANTARA/Instagram/@aniesbaswedan/Dewa

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan banding pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.

Keputusan Gubernur Anies Baswedan mengajukan banding tersebut dikeluhkan warga Mampang. Anies dianggap tega melayangkan banding untuk melawan warganya sendiri.

“Kami menyayangkan upaya banding Gubernur DKI Jakarta yang seakan tak mau menerima kenyataan bahwa pengendalian banjirnya belum serius," kata tim advokasi solidaritas untuk korban banjir Francine Widjojo mewakili di Jakarta, Rabu (9/3).

Baca Juga:

Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang

Menurut Francine, Gubernur Anies tak berempati pada warganya yang trauma menjadi korban banjir DKI Jakarta, sehingga ingin menempuh lagi jalur hukum atas kekalahannya.

Ia berpendapat, gugatan PTUN Jakarta tersebut dilakukan oleh warga karena Anies tidak melaksanakan kewajibannya mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai berdasarkan RPJMN, RPJMD DKI Jakarta, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2030, khususnya pada Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang.

Akibatnya para penggugat mengalami banjir terbesar dan terparah tanggal 19-21 Februari 2021 dengan ketinggian banjir mencapai sekitar 2 meter.

"Pak Anies seolah lupa bahwa pengendalian banjir adalah kerja rutin Gubernur DKI Jakarta yang tidak perlu diingatkan, apalagi digugat oleh warganya dengan menempuh prosedur panjang. Kini warga diseret lebih dalam lagi ke dalam proses pengadilan, padahal fakta sudah jelas dan terang benderang. Warga hanya ingin gubernur dan jajarannya serius menanggulangi banjir," ucapnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas kekalahannya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal penanganan banjir di Kali Mampang.

Informasi soal pengajuan banding Anies tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Permohonan banding diajukan pada Selasa (8/3) kemarin.

"Pemohon banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," tulis keterangan di laman web SIPP PTUN Jakarta yang dikutip, Rabu (9/3). (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Saran Ekonom Indef Biar Ekonomi Triwulan III Tetap Tumbuh Walau Terdampak PPKM
Indonesia
4 Saran Ekonom Indef Biar Ekonomi Triwulan III Tetap Tumbuh Walau Terdampak PPKM

Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen (q-to-q).

[HOAKS atau FAKTA]: Twitter Bill Gates Ditangguhkan oleh Elon Musk
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Twitter Bill Gates Ditangguhkan oleh Elon Musk

Unggahan tersebut diunggah pada tanggal 25 April 2022, tidak lama setelah Elon Musk membeli platform Twitter.

Bareskrim Bantah M Kece Cabut Laporan Kasus Penganiayaan oleh Irjen Napoleon
Indonesia
Bareskrim Bantah M Kece Cabut Laporan Kasus Penganiayaan oleh Irjen Napoleon

Irjen Napoleon Bonaparte menjadi pihak yang pertama ditetapkan sebagai tersangka

Pantau Kasus PMK, Kabupaten Bogor Dirikan 7 Posko Pengaduan
Indonesia
Pantau Kasus PMK, Kabupaten Bogor Dirikan 7 Posko Pengaduan

Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak meluas di Indonesia. Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), membuka tujuh posko untuk memantau perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

Gibran: Asrama Haji Donohudan Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Gibran: Asrama Haji Donohudan Jadi RS Darurat COVID-19

Pemerintah pusat bakal merubah fungsi Asrama Haji Donohudan (AHD) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sebagai rumah sakit (RS) Darurat.

Kebijakan PTM 100 Persen, MPR: Jangan Sampai Anak Jadi Korban Ego Birokrat
Indonesia
Kebijakan PTM 100 Persen, MPR: Jangan Sampai Anak Jadi Korban Ego Birokrat

"Negara juga berkewajiban untuk melindungi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk anak-anak Indonesia. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kesembronoan atau ego birokrat semata,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (5/1).

PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Grace Tuding Pengeroyok Ade Armando Relawan Anies, Gerindra: Tuduhan Tanpa Bukti
Indonesia
Grace Tuding Pengeroyok Ade Armando Relawan Anies, Gerindra: Tuduhan Tanpa Bukti

Gerindra menyayangkan tudingan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie terkait pengeroyokan Ade Armando merupakan relawan Anies Baswedan.

Buntut Ribut Paspampres dengan Petugas PPKM, Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Buntut Ribut Paspampres dengan Petugas PPKM, Oknum Polisi Diperiksa Propam

“Anggota saya lagi diperiksa di Propam Polda. Supaya hal serupa tidak terulang di lapangan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo

TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung
Indonesia
TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung

"Presiden memutuskan TNI Polri diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL dan warung," terang Sri kepada wartawan, Kamis (9/9).