Warga Kurang Mampu yang Tak Terdata Jadi Fokus Pemberian Bansos COVID-19 Pangdam Jaya dan Kapolda Metro saat membagikan paket sembako di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2020) (ANTARA/HO-Pokja Jakarta Selatan)

MerahPutih.com - Pemerintah terus menyalurkan sembako dan baham makanan kepada warga yang menjadi korban penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta.

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, pembagian sembako ini berlangsung di hampir wilayah Jakarta.

Baca Juga:

"Ini dimulai dari kita dari Kapolri dan Panglima TNI memerintahkan kepada Kapolda Metro yang tadi diwakili kepada Wakapolda, Kapolda tadi ke Jakarta Tumur dan Jaksel. Sedangkan Wakapolda tadi di Jakarta Pusat obyeknya di Sawah Besar," kata Heru kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (16/4).

Heru melanjutkan, pembagian bahan pokok juga menyasar warga kurang mampu yang tak terdata bantuan pemerintah. Biasanya mereka tak memiliki KTP dan kelengkapan surat pengajuan bansos.

"Seperti di dalam atau pelosok kampung yang tidak tersentuh sumbangan yang mungkin juga tidak terdaftar oleh dinas provinsi sehingga ada beberapa warga yang tidak ber-KTP. Nah itu objek sasaran kita;" jelas Heru.

Heru mengklaim, warga yang tak terdaftar bantuan dari pemerintah juga banyak. Mayoritas mereka tak memiliki KTP.

"Kami berikan kepada mereka yang tidak terdaftar, bantuan dari sukarelawan termasuk dari TNI dan Polri," jelas Heru.

Heru juga mengajak perusahaan dan sejumlah unit usaha untuk ikut membantu warga yang kurang mampu.

"Kita sama-sama kerja biar bisa memberikan kepada warga kita," jelas Heru.

Polri menyerahkan bantuan paket sembako kepada para petugas pemakaman di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. (ANTARA/HO-Polri)
Polri menyerahkan bantuan paket sembako kepada para petugas pemakaman di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. (ANTARA/HO-Polri)

Pemerintah menyediakan beberapa kebijakan soal bantuan sosial bagi warga Indonesia di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah.

Bantuan yang bisa diperoleh masyarakat Indonesia berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung hingga Prakerja.

Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako ini berasal dari pemerintah pusat untuk masyarakat di Ibu Kota.

Bantuan ini dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan ini mencapai Rp2,2 triliun.

Warga yang mendapat bantuan ini adalah warga miskin yang tercatat dalam data resmi Pemprov DKI dan kelompok rentan miskin. Untuk mendapatkan bantuan ini, tentunya Anda harus terdaftar sebagai warga miskin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial melaksanakan program Bantuan Sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bantuan sosial ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Bansos ini didistribusikan setiap hari, selama 9-24 April 2020.

Warga miskin dan rentan miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan bansos tersebut, meliputi: Warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Penerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta (KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta);

Selain itu, mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Rp5 juta/bulan; Terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji; Tutup usaha/tidak bisa berjualan kembali; Pendapatan/ omset berkurang drastis akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Bagi warga yang memenuhi kriteria, tetapi belum terdaftar ataupun tidak memiliki KTP Jakarta tetapi berdomisili di Jakarta, dapat segera melaporkan kepada RW setempat.

Laporan kepada RW kemudian mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB Covid-19 dan wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT setempat.

Warga KTP non Jakarta juga wajib melampirkan surat Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaannya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan.

Pemerintah pusat juga menyediakan bantuan sembako bagi warga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Bansos akan diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun yang disiapkan untuk program bansos ini.

Bantuan ini tentunya diberikan kepada warga miskin yang berada di data dinas sosial setempat. Bagi Anda yang belum terdaftar, bisa mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu di dinas sosial setempat. (Knu)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat tak Habis Pikir Anies Mau Bebaskan Lahan di Kemang
Indonesia
Pengamat tak Habis Pikir Anies Mau Bebaskan Lahan di Kemang

Lahan di Jalan Kemang Timur V itu sudah ada di dataran yang cukup rendah

Sekjen KY Tubagus Rismunandar Meninggal akibat COVID-19
Indonesia
Sekjen KY Tubagus Rismunandar Meninggal akibat COVID-19

Direncanakan almarhum dimakamkan di Sukawana, Curug, Serang, Banten.

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis
Indonesia
Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Ia pun menduga ada orang kuat di balik kisruhnya perluasan kawasan tersebut.

  Dicopot Lantaran Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah, Begini Reaksi Kasat Reskrim Polres Jaksel
Indonesia
Dicopot Lantaran Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah, Begini Reaksi Kasat Reskrim Polres Jaksel

Terkait hal ini, Andi Sinjaya tak berkata banyak saat ditanya. Dia meminta awak media bertanya ke Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.

Gerindra Secara Terang-terangan Minta PDIP Dukung Riza Patria Jadi Wagub DKI
Indonesia
Gerindra Secara Terang-terangan Minta PDIP Dukung Riza Patria Jadi Wagub DKI

Gerindra memandang partai penguasa dengan 25 kursi di DPRD DKI Jakarta itu menjadi penentu kemenangan Wagub DKI.

 Menteri Yasonna Copot Dirjen Imigrasi, KPK Ogah Ikut Campur
Indonesia
Menteri Yasonna Copot Dirjen Imigrasi, KPK Ogah Ikut Campur

"Jadi kita belum masuk sampai ke sana, infonya kan baru, dari sore kita tidak tahu apa keterkaitannya. Tetapi itu kan urusan Kemenkumham ya, jadi kita tidak masuk ke sana," ujar Ali.

Garuda Indonesia Alihkan Penerbangan ke Eropa dari Wilayah Udara Iran
Indonesia
Garuda Indonesia Alihkan Penerbangan ke Eropa dari Wilayah Udara Iran

Tumpal mengatakan akan terus memantau secara intensif perkembangan lebih lanjut kondisi tersebut.

Polrestabes Bandung Periksa 5 Polisi Terkait Video Bullying Ferdian Paleka
Indonesia
Polrestabes Bandung Periksa 5 Polisi Terkait Video Bullying Ferdian Paleka

"(Tahanan bawa hp) tidak boleh dong, makanya piket penjagaan diperiksa juga," kata Galih

DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur
Indonesia
DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur

"Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih

Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding
Indonesia
Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding

Mahfid menerangkan, judicial review berbeda dengan gugatan perkara maupun perdata yang masih memiliki cela untuk ditinjau kembali.