Warga Korsel Minta Perlindungan Hukum Ilustrasi penegakan hukum. Foto: Pixabay/QuinceCreative

MerahPutih.com - Warga negara Korea Selatan (Korsel), Lee Su Keun, meminta perlindungan hukum kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Propam dan Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri

Lee yang juga menjabat sebagai Direktur PT Sunghyun Hightech Indonesia (SHI) merasa dikriminalisasi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Baca Juga

PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin

“Klien kami telah mengadu sebagai pemohon perlindungan hukum,” kata kuasa hukum Lee, Tobbyas Ndiwa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/5).

Tobbyas menyatakan penetapan kliennya, Lee Su Keun sebagai tersangka merupakan upaya kriminalisasi.

Jelas kriminalisasi, dan ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia investasi. Sebab itu kami juga mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap klien kami ke PN Jakarta Selatan,” kata Tobbyas.

Lee ditetapkan sebagai tersangka pada 19 April 2022 oleh Polda Metro Jaya berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metro Jaya nomor B/5908/RES1.24/2022/Ditreskrimum.

Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Firmanto Laksana tentang dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik.

Kasus dugaan pencemaran nama baik ini bermula saat Firmanto melaporkan Lee pada 10 Mei 2021 ke Polda Metro Jaya. Lee diduga telah mencemarkan nama baik melalui akun instagram thgreenbelle.drivingrange

Menurut Tobbyas, dugaan kriminalisasi itu muncul karena kliennya memiliki hubungan keperdataan terkait surat perjanjian sewa.

“Perusahaan klien kami dan pelapor (Firmanto Laksana) mempunyai hubungan hukum keperdataan terkait surat perjanjian sewa antara PT Sunghyun Hightech Indonesia (SHI) dengan KSO Senayan National Golf (SGO),” katanya.

Baca Juga

Sekjen PAN Polisikan Tim Kuasa Hukum Ade Armando

Kata Tobbyas, pada 30 Desember 2020, Konsorsium SGO yang merupakan persekutuan PT SKIG dan PT Ancora Investindo Internasional secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan PT SGI. Padahal perjanjian sewa antara PT SGI dengan KSO SGO baru berakhir pada 30 November 2027 berdasarkan surat perjanjian sewa tertanggal 11 April 2019.

“Terkait pemutusan perjanjian secara sepihak, seharusnya pihak KSO mengembalikan aset-aset milik klien kami yang telah berinvestasi sebesar Rp 25 miliar lebih di sana,” kata Tobbyas.

Namun, pasca diputus perjanjian secara sepihak oleh pihak KSO, muncul laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang membuat Lee ditetapkan sebagai tersangka. Tobbyas berpendapat, kasus yang menimpa kliennya itu akan berdampak buruk pada iklim investasi.

“Muncul tulisan di Instagram itu kami katakan misterius. Karena klien kami dan para saksi sudah diperiksa, yang keteranganya semua tidak tahu siapa pemilik akun instagram yang memunculkan tulisan tersebut,” jelas ya.

Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi tugas rekan-rekan kepolisian untuk mencari tahu. “Bukankah kepolisian punya perangkat cyber yang canggih,” ujar Tobbyas

Menurutnya, Lee Su Keun adalah salah satu investor asing yang belum pernah bermasalah dengan hukum selama berinvestasi di indonesia.

“Lagipula, sampai saat ini tidak ada barang bukti yang disita oleh penyidik,” kata Tobbyas.

Penyidik menurut Tobbyas dalam menetapkan status tersangka hanya merujuk kepada screen shoot postingan di instagram.

“Ini jelas tidak memenuhi unsur pasal 184 KUHAP sebagai dasar penetapan tersangka,” tegasnya.

Selain itu, Tobbyas pun mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Lee karena yang bersangkutan tidak bisa menulis dengan bahasa Indonesia.

“Bahasa Indonesianya belum sempurna, sementara kata-kata di akun Instagram sangat terkonsep dengan bahasa indonesia yang baik. Bahkan yg bersangkutan tidak memiliki akun di platform Instagram,” pungkas Tobbyas. (Pon)

Baca Juga
Aung San Suu Kyi Kembali Dijatuhi Hukuman 5 Tahun Penjara
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat

Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan Hari Raya Iduladha jatuh pada 20 Juli 2021

Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Indonesia
Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Meninggal Dunia
Dunia
Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Meninggal Dunia

Rakyat Uni Emirat Arab diminta menaikkan bendera setengah tiang selama empat puluh hari sebagai tanda berkabung.

Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK
Indonesia
Soal Lili Pintauli, Dewas: Zero Toleransi untuk Pelanggar Kode Etik KPK

Dewas KPK menegaskan pihaknya menerapkan prinsip zero toleransi terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh seluruh insan lembaga antirasuah.

Jokowi Bertemu Elon Musk di Stargate Space X
Indonesia
Jokowi Bertemu Elon Musk di Stargate Space X

Elon Musk dalam kesempatan yang sama mengatakan, sangat tertarik dengan masa depan Indonesia.

Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan
Indonesia
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan

"Kalau kelihatan masih melanggar akan kita tegur, tapi kalau berulang akan kita berikan sanksi," tambah Arief.

Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu: Eks Pimpinan KPK hingga Wamenkumham
Indonesia
Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu: Eks Pimpinan KPK hingga Wamenkumham

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu RI periode 2022-2027.

Menteri BUMN Puji Garuda dalam Misi Kemanusiaan Evakuasi WNI dari Ukraina
Indonesia
Menteri BUMN Puji Garuda dalam Misi Kemanusiaan Evakuasi WNI dari Ukraina

Sebanyak 80 warga negara Indonesia (WNI) akhirnya tiba ke tanah air setelah dievakuasi dari perang Ukraina dan Rusia.

Moeldoko: Proyek Ibu Kota Negara Super Prioritas
Indonesia
Moeldoko: Proyek Ibu Kota Negara Super Prioritas

Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kendaraan Paling Diwaspadai Menhub Saat Masa Libur Nataru
Indonesia
Kendaraan Paling Diwaspadai Menhub Saat Masa Libur Nataru

Kemenhub mengantisipasi pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dengan menerapkan sistem ganjil-genap