Warga Korban Penggusuran Rusunami Petamburan Tagih Janji Anies Bayar Rp 4,7 Miliar Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI mengadukan Gubernur Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Anies diadukan karena melakukan malaadministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp 4, 7 miliar dan memberikan DO/unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

Baca Juga:

Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menceritakan, pada 15 Januari 2019, Gubernur Anies pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada warga. Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Hingga saat ini, kata dia, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada iktikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan.” ujar H Masri Rizal, perwakilan warga korban penggusuran rusunami.

Anies Baswedan didampingi istrinya saat meninjau lokasi kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. (MP/Asropih)
Anies Baswedan didampingi istrinya saat meninjau lokasi kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. (MP/Asropih)

Kasus ini bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1997 untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut.

Meski demikian, pada pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami.

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Baca Juga:

Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat

Langkah warga meminta haknya sangat sulit karena tidak adanya iktikad dari Pemprov DKI. Pemerintah DKI mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun kembali ditolak.

“Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah malaadministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami,” ujar Charlie Albajili, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan kewenangan dalam UU No 37 Tahun 2008. (Asp)

Baca Juga:

Anies Bersama Gubernur NTT Jalin Kerja Sama Pemenuhan Daging Sapi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Tetapkan Status Pandemi COVID-19 Belum Berakhir
Indonesia
Presiden Jokowi Tetapkan Status Pandemi COVID-19 Belum Berakhir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di tanah air masih terjadi.

Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi
Indonesia
Contraflow di Tol Jakarta - Cikampek Kembali Diberlakukan Pagi Tadi

Korlantas Polri kembali menerapkan rekayasa lalu lintas (lalin) skema contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Selasa (3/5) pagi menjelang siang. Kabag Operasional Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, skema contraflow ini telah diberlakukan sejak pukul 07.50 WIB.

Pj DKI 1 Minta Percepatan Vaksinasi Booster
Indonesia
Pj DKI 1 Minta Percepatan Vaksinasi Booster

Masyarakat Jakarta diminta untuk melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster seiring dengan melonjaknya kembali kasus COVID-19 di ibu kota.

Tuntutan Mati Heru Hidayat Diduga Ada Unsur Politik di Tengah Sentimen Negatif Jaksa Agung
Indonesia
Tuntutan Mati Heru Hidayat Diduga Ada Unsur Politik di Tengah Sentimen Negatif Jaksa Agung

Bahkan, Halili menduga langkah JPU Kejagung menuntut hukuman pidana mati terhadap Heru Hidayat sebaga upaya untuk mendapatkan sentimen positif dari publik di tengah isu yang sedang menerpa Jaksa Agung Burhanuddin.

Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Banyaknya Keluhan Terkait Kualitas Pertalite
Indonesia
Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Banyaknya Keluhan Terkait Kualitas Pertalite

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah perhatikan keluhan masyarakat soal penurunan kualitas Pertalite.

Aturan WFO PPKM Level 3 Kembali Dilonggarkan, Boleh 50 Persen
Indonesia
Aturan WFO PPKM Level 3 Kembali Dilonggarkan, Boleh 50 Persen

WFO sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen atau lebih.

PPP Bawa Usulan Pencapresan Ganjar ke KIB
Indonesia
PPP Bawa Usulan Pencapresan Ganjar ke KIB

Anggota koalisi nantinya masing-masing akan membawa nama capres. Kemudian, keputusan yang akan diambil dilakukan secara bersama karena ketiga partai.

Jokowi Bahas Ekosistem Kendaraan Listrik dalam KTT ASEAN-Jepang Ke-25
Indonesia
Jokowi Bahas Ekosistem Kendaraan Listrik dalam KTT ASEAN-Jepang Ke-25

Presiden Joko Widodo membahas pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang akan mendukung ekonomi kawasan yang lebih resilien dan hijau.

Pertamina Kembali Turunkan Pertamax, Berikut Daftar Harga BBM Terbaru
Indonesia
Pertamina Kembali Turunkan Pertamax, Berikut Daftar Harga BBM Terbaru

PT Pertamina kembali menurunkan harga BBM Pertamax dan Solar nonsubsidi.

Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN
Indonesia
Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN

Jokowi menindaklanjuti pembahasan mengenai kerja sama investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).