Warga Korban Penggusuran Rusunami Petamburan Tagih Janji Anies Bayar Rp 4,7 Miliar Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI mengadukan Gubernur Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Anies diadukan karena melakukan malaadministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp 4, 7 miliar dan memberikan DO/unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

Baca Juga:

Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menceritakan, pada 15 Januari 2019, Gubernur Anies pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada warga. Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Hingga saat ini, kata dia, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada iktikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan.” ujar H Masri Rizal, perwakilan warga korban penggusuran rusunami.

Anies Baswedan didampingi istrinya saat meninjau lokasi kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. (MP/Asropih)
Anies Baswedan didampingi istrinya saat meninjau lokasi kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. (MP/Asropih)

Kasus ini bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1997 untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut.

Meski demikian, pada pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami.

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Baca Juga:

Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat

Langkah warga meminta haknya sangat sulit karena tidak adanya iktikad dari Pemprov DKI. Pemerintah DKI mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun kembali ditolak.

“Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah malaadministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami,” ujar Charlie Albajili, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan kewenangan dalam UU No 37 Tahun 2008. (Asp)

Baca Juga:

Anies Bersama Gubernur NTT Jalin Kerja Sama Pemenuhan Daging Sapi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas
Indonesia
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas

Kejahatan cyber kerap terjadi namun hingga sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat
Indonesia
Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

Cagub DKI Jagoan Gerindra Diputuskan DPP, Diumumkan Riza Patria
Indonesia
Cagub DKI Jagoan Gerindra Diputuskan DPP, Diumumkan Riza Patria

Tentunya yang akan berkomentar itu lebih pas nanti Pak Riza Patria

Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi

Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR pada Senin (11/4) memutuskan tidak ada amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Komisi I Bakal Dalami Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Besok
Indonesia
Komisi I Bakal Dalami Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Besok

Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sabtu (6/11) besok.

Kekurangan Vaksinator, Kabupaten Bogor Kesulitan Suntik 100 Ribu Dosis Per Hari
Indonesia
Kekurangan Vaksinator, Kabupaten Bogor Kesulitan Suntik 100 Ribu Dosis Per Hari

Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor memiliki 1.076 vaksinator, dan dalam waktu dekat ada tambahan sekitar 600 vaksinator yang kini masih dalam tahap pelatihan.

Pendapatan Terganggu, Anies Tanggung Biaya Harian Korban Kecelakaan TransJakarta
Indonesia
Pendapatan Terganggu, Anies Tanggung Biaya Harian Korban Kecelakaan TransJakarta

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta kepada keluarga korban jangan mengkhawatirkan soal pembiayaan, pasalnya akan diurus Pemerintah DKI.

Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah
Indonesia
Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan pj kepala daerah sudah diatur dalam Pasal Pasal 201 ayat 9-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dua Tewas, Terduga Teroris Poso Diperkirakan Sisa 8 Orang
Indonesia
Dua Tewas, Terduga Teroris Poso Diperkirakan Sisa 8 Orang

TKP lokasi penyergapan teroris Poso sangat jauh dari pemukiman masyarakat, perjalanan dari Desa Tanalanto menuju batas Dusun Tokasa hanya bisa menggunakan motor trail berjarak delapan kilometer, kemudian tim evakuasi harus berjalan kaki kurang lebih lima hingga delapan jam untuk mencapai TKP.

Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Tolitoli
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Tolitoli

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/5) pukul 08.25 WIB.