Warga Korban Penggusuran Rusunami Petamburan Tagih Janji Anies Bayar Rp 4,7 Miliar Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Perwakilan warga Rusun Petamburan yang memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI mengadukan Gubernur Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Anies diadukan karena melakukan malaadministrasi karena tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp 4, 7 miliar dan memberikan DO/unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

Baca Juga:

Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menceritakan, pada 15 Januari 2019, Gubernur Anies pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada warga. Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Hingga saat ini, kata dia, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada iktikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan.” ujar H Masri Rizal, perwakilan warga korban penggusuran rusunami.

Anies Baswedan didampingi istrinya saat meninjau lokasi kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. (MP/Asropih)
Anies Baswedan didampingi istrinya saat meninjau lokasi kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. (MP/Asropih)

Kasus ini bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1997 untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut.

Meski demikian, pada pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami.

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Baca Juga:

Peluang Anies Ikut Pilpres 2024 Dinilai Berat

Langkah warga meminta haknya sangat sulit karena tidak adanya iktikad dari Pemprov DKI. Pemerintah DKI mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun kembali ditolak.

“Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah malaadministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami,” ujar Charlie Albajili, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan kewenangan dalam UU No 37 Tahun 2008. (Asp)

Baca Juga:

Anies Bersama Gubernur NTT Jalin Kerja Sama Pemenuhan Daging Sapi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021
Indonesia
Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021

Sebanyak lima kota/kabupaten di Indonesia mendominasi angka kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) tertinggi pada pekan ke-25 Juni 2021.

[HOAKS atau FAKTA] NU Gelar Konvensi Capres 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] NU Gelar Konvensi Capres 2024

Dilansir dari beritaonline.com poster yang mengklaim bahwa NU selenggarakan poling konvensi calon presiden 2024 telah beredar di WhatsApp grup para Kiai dan Kader NU.

Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta

Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan memberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen bagi karyawan swasta di wilayah Ibu Kota.

Komnas HAM Desak Investigasi Kebakaran Lapas Tangerang Dilakukan Secara Transparan
Indonesia
Komnas HAM Desak Investigasi Kebakaran Lapas Tangerang Dilakukan Secara Transparan

Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk dituntut serta pemerintah untuk melakukan evaluasi penjara secara menyeluruh.

Viral Diduga Pesta Narkoba di Rutan Salemba, Ini Penjelasan Karutan
Indonesia
Viral Diduga Pesta Narkoba di Rutan Salemba, Ini Penjelasan Karutan

Pihaknya juga tengah membenahi apa yang ada di dalam rutan Salemba

Ratusan Pasien COVID-19 Asal Kudus Dipulangkan dari Asrama Haji Donohudan
Indonesia
Ratusan Pasien COVID-19 Asal Kudus Dipulangkan dari Asrama Haji Donohudan

Mereka langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE
Indonesia
Ketua FPI Pastikan Rizieq Shihab Sudah Tahu soal Status Tersangka
Indonesia
Ketua FPI Pastikan Rizieq Shihab Sudah Tahu soal Status Tersangka

"Sudah (tau Rizieq sebagai tersangka)," ujar Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif

Peras Anggota Polisi sampai Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ditangkap
Indonesia
Peras Anggota Polisi sampai Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ditangkap

Tersangka yang memakai kemeja putih ini hanya bisa terdiam seraya dicecar pertanyaan oleh awak media.

Orang Miskin Bertambah, Kabupaten Bogor Ubah Rencana Anggaran
Indonesia
Orang Miskin Bertambah, Kabupaten Bogor Ubah Rencana Anggaran

Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini memingkat 9,26 persen.