Warga Keluhkan PPDB di Jakarta, Pemprov Akui Sekolah Negeri Terbatas Jumlahnya Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Minimnya sekolah negeri di Jakarta menjadi kendala pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Alhasil banyak warga juga orang tua yang mengeluhkan yang tak masuk sekolah plat merah tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta, warga yang tidak diterima di sekolah negeri untuk tidak berkecil hati, sebab bisa masuk ke sekolah swasta.

Baca Juga:

Jumlah Sekolah Negeri Masih Minim, Jateng Buka Kelas Virtual

"Ya memang sejak pemberlakuan PPDB, selalu ada saja warga yang tidak puas. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa jumlah sekolah negeri itu sangat terbatas, kita ada sekolah swasta," ucap Riza di Jakarta, Rabu (13/7).

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini mengklaim, bahwa peminat sekolah negeri di Jakarta dengan jalur PPDB cukup tinggi meski tempatnya terbatas.

"Kemudian memang sekolah negeri Jakarta alhamdulillah semakin baik kualitasnya," paparnya.

Lanjut Riza, dengan terbatasnya sekolah negeri, Pemprov DKI membuat aturan terkait PPDB dengan beberapa kriteria diterimanya PPDB berdasarkan prestasi, berdasarkan zona atau lingkungan terdekat, berdasarkan prestasi non akademik.

Wagub DKI pun bersyukur berdasarkan hasil evaluasi PPDB selama tiga tahun ini justru kualitas siswa/siswinya meningkat dan kualitas sekolahnya.

Baca Juga:

PSI Desak Pemprov DKI Vaksin Siswa di Sekolah-Sekolah Negeri

"Jadi itu saya kira kebijakaan sesungguhnya yang baik namun demikian kalo masih ada yang belum puas atau kecewa, kita sendiri akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi," ungkap Riza.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Komisi E, Ima Mahdiah mengatakan, banyaknya warga yang tidak diterima sekolah negeri disebabkan masih minimnya sekolah plat merah di Jakarta. Sehingga tidak dapat menampung banyak warga di sekolah negeri.

Oleh karena itu, Ima berkata, Komisi E Bidang Kesra mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk membangun lebih banyak lagi sekolah negeri.

"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ucap Ima usai rapat dengan Disdik DKI secara tertutup di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, kurangnya sekolah negeri di DKI dikarenakan tidak adanya lahan di Jakarta. Kemudian Komisi E menyarankan, agar Disdik membangun sekolah negeri dengan banyak lantai bila tidak ada lahan untuk membangun sekolah baru.

"Makanya tadi saya sampaikan kalo sekolah ga ada lahan kenapa kita ga bangun 8 lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pake lift, Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024
Indonesia
Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024

Riza tegaskan, masih terlalu dini untuk memikirkan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI yang masih dua tahun lagi atau dilaksanakan pada 2024 mendatang.

[HOAKS atau FAKTA]: Motor Baru Beli dari Dealer Langsung Ditilang Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Motor Baru Beli dari Dealer Langsung Ditilang Polisi

Narasi video tersebut turut menjelaskan jika motor yang ditilang baru saja dibeli dari dealer.

Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok

“Jadi besok, ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup, misal kalau ditanyakan mengenai yang belum selesai dalam proses penyidikan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Positif COVID-19 Indonesia Bertambah 4.442 Kasus
Indonesia
Positif COVID-19 Indonesia Bertambah 4.442 Kasus

Dengan penambahan tersebut, maka total kasus konfirmasi positif mencapai jumlah 6.282.774.

Ketua DPRD Laporkan Bupati Solok ke KPK
Indonesia
Ketua DPRD Laporkan Bupati Solok ke KPK

Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi

Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman
Indonesia
Ombudsman Selidiki Dugaan Penganiayaan Warga Lapas Narkotika Sleman

Sejumlah mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) -Jawa Tengah pada Senin (1/11) mengenai dugaan penganiayaan yang mereka alami selama di lapas tersebut.

Tugu Api Tidak Pernah Padam Jadi Simbol Nyalakan Semangat Indonesia
Indonesia
Tugu Api Tidak Pernah Padam Jadi Simbol Nyalakan Semangat Indonesia

Semangat perjuangan bangsa Indonesia jangan pernah padam dan harus selalu menyala-nyala.

Faldo Sebut Jokowi Tak Berniat Manfaatkan Instrumen Negara Perkaya Diri
Indonesia
Faldo Sebut Jokowi Tak Berniat Manfaatkan Instrumen Negara Perkaya Diri

Faldo menganggap laporan Ubed hanya bunga-bunga

Bertolak ke NTT, Jokowi akan Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila
Indonesia
Bertolak ke NTT, Jokowi akan Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sang istri, Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka kunjungan kerja, Selasa (31/5).

Berikut Daftar Layanan yang Didapatkan Jemaah Haji Tahun Ini
Indonesia
Berikut Daftar Layanan yang Didapatkan Jemaah Haji Tahun Ini

Layanan bagi Jamaah Haji 2022 akan terbagi dalam dua kategori besar yakni layanan dalam negeri dan layanan selama berada di Arab Saudi.