Warga Kategori Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Jabar Jadi Program Nasional Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. (Humas Jabar)

MerahPutih.com - Warga kategori kemiskinan ekstrem di 5 kabupaten di Jawa Barat akan mendapat prioritas penanganan dari pemerintah pusat. Kelima daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Kuningan, Indramayu, dan Kabupaten Karawang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnivan menyatakan ada 480.000 jiwa di Jabar yang harus keluar dari kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Selesaikan Kemiskinan Ekstrem, Jawa Barat Dapat Tambahan Alokasi Bansos Tunai

“Artinya lebih kurang 25 persen dari angka 25 juta nasional,” sebutnya, dalam rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, Rabu (29/9).

Mantan Kapolri ini juga mengajak pemerintah daerah baik di provinsi dan kab/kota berkolaborasi menanggulangi ratusan ribu warga Jabar yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tersebut.

Kolaborasi yang dimaksud adalah berbagai program kemiskinan dari pusat sampai kab/kota disinergikan agar geraknya searah dan tidak tumpang tindih.

“Prinsipnya sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Di pemda ada OPD, ada kepala dinasnya kemudian dikolaborasikan dengan mengajak pihak swasta,” tutur Tito.

Pemerintah Pusat, kata Tito, akan memberikan hadiah (reward) bagi kabupaten/kota yang pemdanya terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.

Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemda berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka.

Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. (Humas Jabar)
Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. (Humas Jabar)

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan di sisa tiga bulan di tahun 2021 Pemerintah Pusat akan fokus dulu di tujuh provinsi. Tiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jabar, Jatim, Jateng. Sementara di luar Jawa yaitu NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Wapres ada sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Ma’ruf menekankan setiap program pengentasan kesmiskinan di daerah harus berbasis by name by addres agar tepat sasaran.

“Ini barangkali yang akan kita lakukan hari ini dengan mencoba rapat koordinasi dengan Jawa Barat dan lima kabupaten untuk mengharmonisasi, menyinkronisasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.

Kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi seseorang atau keluarga yang langka kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Acuannya pendapatan orang tersebut di bawah USD1,25 (nilai tahun 2005) atau kurs saat ini Rp 14.647 per hari atau sekitar Rp 439.000 per bulan. PBB menargetkan kemiskinan ekstrem hilang dari muka bumi pada 2030.

Tingkat kemiskinan di Indonesia kini berada di angka 10,19 persen dengan kemiskinan ekstrem 3,8 persen. Pemerintah Indonesia menargetkan 2024 tingkat kemiskinan 6-7 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen pada 2024.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jabar. Dengan begitu, kebijakan pusat dan daerah bisa selaras sehingga upaya penanggulangan bisa lebih cepat.

“Keinginan kita di daerah bisa sejalan dengan Pemerintah Pusat dalam kebijakannya,” ujar Uu Ruzhanul Ulum. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

Begini Dana Yang Digelontorkan Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan di 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada

KPU menyampaikan, telah menyusun tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024 dan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. (Pon)

Polisi Bakal Tindak Rombongan Supermoto Terobos Tol Dalam Kota
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Rombongan Supermoto Terobos Tol Dalam Kota

Viral sebuah video yang diunggah akun Instagram @merekamjakarta merekam rombongan pengendara supermoto menerobos masuk Jalan Tol Kelapa Gading-Pulogebang, Rabu (26/2).

Omzet Penjualan Bendera Merah Putih di Surabaya untuk Agustusan Tidak Turun Drastis
Indonesia
Omzet Penjualan Bendera Merah Putih di Surabaya untuk Agustusan Tidak Turun Drastis

Per hari ia bisa mendapatkan omzet sekitar Rp 3 juta hingga Rp 4 juta

Buntut TWK, Direktur KPK Nyatakan Perang Terbuka dengan Ketua BKN
Indonesia
Buntut TWK, Direktur KPK Nyatakan Perang Terbuka dengan Ketua BKN

Pernyataan perang terbuka yang disampaikan pria yang karib disapa Koko itu berkaitan dengan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai lembaga antirasuah.

Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi

"Apalagi mereka mempunyai anggaran sendiri untuk penanganan wabah corona," kata Luhut.

Kasasi Jaksa Ditolak MA, Rizieq Shihab Bayar Denda Rp 20 Juta
Indonesia
Kasasi Jaksa Ditolak MA, Rizieq Shihab Bayar Denda Rp 20 Juta

Terkait penolakan itu, kata dia, Rizieq telah membayarkan dendanya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Adapun nominal denda sebesar Rp 20 juta.

Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

600 Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda
Indonesia
600 Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda

Dengan demikian, pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai. Para pegawai yang lulus TWK rencananya bakal dilantik pada Selasa (1/6) besok.

Gibran Buka Tempat Wisata, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk
Indonesia
Gibran Buka Tempat Wisata, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dilarang Masuk

"Untuk objek wisata tertutup kedepan akan kita berlakukan syarat vaksin untuk memberikan rasa aman pada pengunjung," kata Gibran.