Warga Jabar Bisa Gunakan Layanan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai Agustus Layanan samsat.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Masyarakat di Jawa Barat yang menunggak pajak kendaraan, tidak perlu khawatir dikenakan denda. Sebab, bisa mengikuti pemutihan pajak kendaraan.

Pemutihan pajak kendaraan 2022 ini, diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mulai 1 Juli hingga 31 Agustus mendatang.

Baca Juga:

Pemprov DKI akan Beri Sanksi Denda Pajak bagi Kendaraan yang Belum Uji Emisi

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, melalui Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 088-Bapenda/2022 tanggal 14 Juli 2022 mendukung penuh program tersebut dan mengajak masyarakat Kota Bandung untuk memanfaatkannya.

"Guna kelancaran dan suksesnya program Gubernur dimaksud sebagai upaya akselerasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), untuk dapat memanfaatkan Program Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan diberikan dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022," tulis surat edaran tersebut.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung selama dua bulan ini, memiliki banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti:

1. Pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB

Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang terlambat melakukan Proses Pembayaran.

2. Pembebasan tarif progresif bagi pokok tunggakan PKB yang melakukan Bea Balik Nama

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ke-5

Pembebasan Tunggakan PKB tahun ke-5 diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.

4. Pemberian apresiasi kepada Wajib Pajak yang taat membayar PKB berupa pengurangan sebagian pokok PKB bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB sebelum jatuh tempo masa pajak

Pengurangan sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

a. Pembayaran 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 2 persen;

b. Pembayaran 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 4 persen;

c. Pembayaran 61 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 6 persen;

d. Pembayaran 91 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 8 persen;

e. Pembayaran 121 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum jatuh tempo, pengurangan sebesar 10 persen.

5. Pemberian stimulus fiskal berupa pengurangan sebagian pokok BBNKB I kepada masyarakat Jawa Barat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor baru.

Pengurangan sebagian Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Pertama, sebesar 2,5 persen.

Syarat dan Ketentuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022.

1. Berlaku bagi orang pribadi yang memiliki dan/atau yang menguasai Kendaraan Bermotor;

Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

2. Dikecualikan Pembebasan untuk pembayaran permohonan Kendaraan Ubah Bentuk, Ex-dump/Lelang yang belum terdaftar dan Ganti Mesin;

3. Periode Pembayaran mulai 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. (Imanha/ Jawa Barat)

Baca Juga:

Instrumen Pajak Karbon Terus Disempurnakan di Tengah Risiko Global

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BTNK Pastikan Komodo Aman dari Kebakaran Pulau Rinca
Indonesia
BTNK Pastikan Komodo Aman dari Kebakaran Pulau Rinca

Kebakaran terjadi di Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

Polri Perkuat Edukasi Tertib Lalu Lintas dari Anak Usia Dini
Indonesia
Polri Perkuat Edukasi Tertib Lalu Lintas dari Anak Usia Dini

Korlantas Polri menyatakan, terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fokus untuk mencegah terjadinya fatalitas.

Polisi Ungkap Hasil Tes Narkoba Sopir TransJakarta
Indonesia
Polisi Ungkap Hasil Tes Narkoba Sopir TransJakarta

Polisi kini sedang menunggu persetujuan keluarga agar jasad korban bisa dilakukan autopsi

Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat
Indonesia
Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat

Polisi mengimbau masyarakat untuk mencari terlebih dahulu informasi jalur yang akan dilalui.

Formula E Disebut Boroskan Anggaran, Pemprov DKI Singgung MotoGP Mandalika
Indonesia
Formula E Disebut Boroskan Anggaran, Pemprov DKI Singgung MotoGP Mandalika

Tujuan Formula E pada 2022, sama dengan pagelaran MotorGP Mandalika Maret tahun depan, yang merupakan investasi jangka menengah dan panjang untuk mendongkrak citra Indonesia di mata dunia.

Diplomat Peduli, Menlu Retno Salurkan Bantuan Bagi Guru Sekolah Cenderawasih
Berita
Diplomat Peduli, Menlu Retno Salurkan Bantuan Bagi Guru Sekolah Cenderawasih

Bantuan Kemenlu ini merupakan bagian dari program Diplomat Peduli yang telah diluncurkan pada tahun 2021.

Telkom Rampungkan Perbaikan Kabel Laut Yang Bikin Internet di Timur Indonesia Putus
Indonesia
Telkom Rampungkan Perbaikan Kabel Laut Yang Bikin Internet di Timur Indonesia Putus

kapasitas bandwidth telah mencapai target pemulihan 100 persen layanan, seiring dengan bertambahnya kapasitas sebesar 1Tbps.

Indonesia Tanpa Wakil di Final Denmark Open 2021
Indonesia
Indonesia Tanpa Wakil di Final Denmark Open 2021

Praveen/Melati dan Tommy merupakan dua wakil Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal

Dua Minggu Jelang Lebaran, Stasiun Senen Masih Sepi
Indonesia
Dua Minggu Jelang Lebaran, Stasiun Senen Masih Sepi

Dari pantauan Merahputih.com, hanya terdapat segelintir orang membawa barang-barang keperluan, yang terlihat ingin melakukan mudik hari ini.

Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial
Indonesia
Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial

ASN memiliki penghasilan tetap dari pemerintah sehingga tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos.