Warga Gugat Eks Mensos Juliari Batubara Terdakwa korupsi bansos Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Sebanyak 18 warga melayangkan gugatan ganti kerugian terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang diduga dikorupsi oleh kader PDIP tersebut.

Gugatan ini dilayangkan oleh 18 warga yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang mengadili Juliari, Senin (21/6).

Penasihat hukum dari tim advokasi korban korupsi bansos Nelson Nikodemus Simamora mengatakan, di tengah kemerosotan ekonomi yang warga alami akibat pandemi COVID-19, hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah justru dijadikan bancakan korupsi oleh Juliari.

Baca Juga:

Ajudan Ungkap Pertemuan Juliari Batubara dengan Legislator PDIP Ihsan Yunus

"Atas dasar itu, menjadi dapat dipahami jika publik murka lalu memilih jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku korupsi tersebut," kata Nelson dalam keterangannya, Senin (21/6).

Nelson menjelaskan, penggabungan gugatan itu sesuai dengan pasal 98 KUHAP. Adapun para penggugat mendalilkan kerugian langsung yang dialami saat proses pembagian paket bansos selama masa pandemi COVID-19, di antaranya kuantitas bantuan tidak sesuai ketentuan dan kualitas sembako buruk.

Menurut Nelson, kondisi tersebut relevan karena melihat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan Juliari memotong Rp 10 ribu dari total nilai setiap paket bansos seharga Rp 300 ribu.

"Jadi, kausalitas dari tindakan Juliari dengan kondisi faktual yang dialami oleh para penggugat semakin tergambarkan. Lagi pula, dengan perkembangan penanganan perkara saat ini, indikasi Juliari melakukan perbuatan melawan hukum juga lambat laun kian tampak," ujarnya.

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Selain itu, para penggugat juga melihat ada pelanggaran atas ketentuan UUD 1945 khususnya terhadap hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan jaminan hidup layak kala dihimpit situasi pandemi.

Terlepas dari itu, lanjut Nelson, produk hukum lain juga saling berkaitan, misalnya pelanggaran atas UU Kekarantinaan Kesehatan.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perolehan bantuan khususnya dalam situasi pandemi.

"Korban korupsi bansos mendesak agar (pengadilan) menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh para korban korupsi bansos," tutup Nelson.

Baca Juga:

Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC

Diketahui, Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap. Uang tersebut diperoleh dari penyedia barang untuk pengadaan paket bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu dilakukan pada Mei -Desember 2020.

Juliari disebut menerima uang suap secara bertahap. Uang sebesar Rp 1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Uang tersebut diterima pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Kemudian uang sebesar Rp 1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari selain itu diduga juga menerima Rp 29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. (Pon)

Baca Juga:

Vendor Bansos Akui Serahkan Duit Ratusan Juta ke Anak Buah Eks Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera
Indonesia
Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera

"Jelas sangat merugikan Pospera secara nama baik, karena dikesankan semua orang Pospera membuat rugi perusahaan-perusahaan BUMN," tegasnya.

Ketua DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Pangkas Libur Akhir Tahun Tepat
Indonesia
Ketua DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Pangkas Libur Akhir Tahun Tepat

Pemerintah memutuskan memangkas libur akhir tahun pengganti cuti bersama Idulfitri, yakni tanggal 28, 29, dan 30 Desember.

Jokowi Minta Masyarakat Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta Masyarakat Siap Hidup Berdampingan dengan COVID-19

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan kali ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Beberapa Daerah di Indonesia
Indonesia
Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Beberapa Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Dipecat Firli, Novel Baswedan Cs Dirikan IM57+ Institute
Indonesia
Dipecat Firli, Novel Baswedan Cs Dirikan IM57+ Institute

Mantan Penyidik KPK Praswad Nugraha mengatakan, institute tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang dipecat oleh KPK melalui proses TWK yang melanggar HAM dan maladminstratif.

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Pisang dan Susu Usai Makan Kepiting Picu Keracunan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Pisang dan Susu Usai Makan Kepiting Picu Keracunan

Sebuah akun Facebook bernama La Ode Miran mengunggah sebuah informasi disertai gambar seorang anak kecil yang diklaim meninggal dunia setelah mengonsumsi pisang dan susu usai memakan kepiting.

Layani PON, Garuda Tambah Penerbangan ke Papua
Indonesia
Layani PON, Garuda Tambah Penerbangan ke Papua

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia resmi pindah operasi di gedung terminal baru sisi selatan Bandara Mozes Kilangin Timika untuk menunjang pelayanan kontingen PON XX Papua

Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021
Indonesia
Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021

Pemkot Depok sudah mempunyai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Tsunami COVID-19 di Kudus Diduga Akibat Kegiatan Religi Pasca Lebaran
Indonesia
Tsunami COVID-19 di Kudus Diduga Akibat Kegiatan Religi Pasca Lebaran

Dari kunjungan tersebut didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus pada tujuh hari pasca Lebaran.

Aturan Baru Ganjil Genap di DKI Jakarta
Indonesia
Aturan Baru Ganjil Genap di DKI Jakarta

Pemberlakuan ganjil-genap di tiga ruas jalan utama Ibu Kota ini diterapkan pada hari Senin sampai Jumat