Warga Dibatasi, Gatot Soroti Longgarnya TKA Masuk Saat PPKM Darurat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Juli 2021
Warga Dibatasi, Gatot Soroti Longgarnya TKA Masuk Saat PPKM Darurat
PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: MP/ Kanugrahan)

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali dinilai sebagai langkah tepat.

"PPKM Jawa-Bali adalah langkah yang tepat, perlu mendapatkan apresiasi untuk menghentikan penyebaran yang lebih luas lagi, terutama antarpulau," kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo dalam keterangannya, Senin (5/7).

Baca Juga:

Kejati DKI Ikut Awasi Pemberlakuan STRP Saat PPKM Darurat

Mantan Panglima TNI ini melihat, lonjakan kasus COVID-19 dalam sebulan terakhir dengan temuan jenis varian baru telah berkembang luas di banyak kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Bahkan telah menyebar hingga di kota-kota kecil, seperti Kudus, Sleman, Bangkalan.

"Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan mengkhawatirkan," katanya.

Lonjakan kasus juga berakibat daya tampung pasien di hampir semua rumah sakit di Jawa-Bali dilaporkan sudah penuh. Menurutnya, kondisi tersebut makin berat karena selain jumlah tenaga kesehatan tidak memadai, juga banyak menjadi korban.

Meski mendukung PPKM Darurat, Gatot mengungkapkan bahwa pemerintah harus memahami dan menyiapkan kondisi kegawatdaruratan dalam skenario paling buruk dan dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang solid, kompak, dan terukur antara pemerintah pusat dan daerah agar seiring sejalan dan sepenanggungan.

PPKM Darurat, kata Gatot, harus dilakukan sungguh-sungguh. Tidak hanya keras dan ketat kepada warga, tapi longgar dan abai terhadap pelancong dan TKA yang hingga kini tampak sangat longgar dan leluasa masuk-keluar Indonesia.

Ia berujar, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat miskin terdampak. Dalam kondisi kedaruratan, harus dipastikan semua logistik cukup dan memadai. Sebab, logistik adalah kunci keberhasilan kondisi darurat.

Gatot menyarankan pemerintah menggalakkan tes COVID-19 mandiri seluasnya untuk mencegah penyebaran wabah, khususnya bagi orang tanpa gejala maupun gejala ringan dan menjamin ketersediaan logistik obat dan vitamin yang mengalami kenaikan harga secara tidak wajar selama PPKM Darurat.

Purnawirawan jenderal TNI ini mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan subsidi pada industri farmasi nasional, industri jamu, dan UKM farmasi. Yakni untuk memproduksi obat dan vitamin yang dapat membantu mengobati COVID-19 dan meningkatkan imunitas.

Puluhan TKA Tiongkok saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. (Foto:  Antara/ Tangkapan Layar)
Puluhan TKA Tiongkok saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. (Foto: Antara/ Tangkapan Layar)

"Tidak mungkin kondisi ini dihadapi sendiri oleh pemerintah, atau hanya dengan mengandalkan satu golongan
dan kekuatan saja. Tetapi harus datasi secara bersama-sama, dengan seluruh kekuatan komponen bangsa," tutup Gatot.

Seperti diketahui, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan Hal ini terlihat dari penambahan kasus harian, angka kematian dan kasus aktif yang meningkat signifikan.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin (5/7) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 29.745 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak pandemi terjadi di Indonesia. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.313.829 orang. (Knu)

Baca Juga:

Penjelasan Imigrasi soal Kedatangan 20 TKA Tiongkok ke Makassar

Bagikan
Bagikan