Warga Depok Dilarang Rayakan Tahun Baru 2021 Wali Kota Depok Mohammad Idris. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 yang belum usai membuat Wali Kota Depok, Mohammad Idris melarang warganya merayakan malam Tahun Baru 2021.

"Warga Kota Depok tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam pergantian tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau keramaian," ujarnya di Depok, Sabtu (26/12)

Baca Juga

Polisi Bubarkan Kerumunan Remaja di Monas

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan keputusan tersebut sesuai dengan Satgas Penanganan COVID-19 dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok yang telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Wali kota Depok

"Kota Depok berada pada zona risiko tinggi atau zona merah, bahkan dalam dua minggu berturut-turut, karena kondisi kasus masih terus meningkat dan hampir di semua daerah," tegasnya dikutip Antara.

Ia melanjutkan, strategi yang digunakan adalah dengan menguatkan kembali Kampung Siaga COVID-19, meningkatkan kapasitas tes, meningkatkan kapasitas ruang isolasi rumah sakit dan tempat khusus isolasi, serta meningkatkan penegakan hukum secara terintegrasi dengan TNI/Polri dalam penerapan protokol kesehatan.

Wali Kota Depok, Jawa Barat Mohammad Idris (FOTO ANTARA/HO-Youtube)
Wali Kota Depok Mohammad Idris. (ANTARA)

Untuk itu, kata pemenang Pilkada Depok 2020 ini, perlu penguatan program yang dijalankan selama ini dengan menggugah kembali melalui warga Depok dengan Gerakan 2i3M (Iman, Imun, dan Memakai Masker, Mencuci Tangan Dengan Sabun, Menjaga Jarak).

"Karena kunci keberhasilan kita keluar dari pandemi COVID-19 ini sangat tergantung dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sosial, serta yang paling utama pertolongan Allah SWT Tuhan Yang Maha Menolong," tegasnya

Satgas COVID-19 Kota Depok dalam rilisnya menyatakan hingga Jumat (25/12) 2020, kasus positif COVID-19 bertambah 140 kasus dalam satu hari, dengan jumlah kasus konfirmasi aktif sebanyak 3.362 kasus.

Kasus mayoritas berasal dari klaster keluarga dan komunitas, di samping klaster perkantoran. Dalam rilis juga disebutkan total pasien sembuh bertambah 131 orang sehingga total seluruhnya 12.019 orang. (*)

Baca Juga

Virus COVID-19 Bermutasi, WNI Dari Luar Negeri Wajib Isolasi 5 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Dampak Pandemi COVID-19 Versi Dirjen Pajak
Indonesia
Begini Dampak Pandemi COVID-19 Versi Dirjen Pajak

Pemulihan ekonomi akan mulai terjadi pada triwulan III dan IV, salah satunya melalui peningkatan sinergi antara pemerintah dan para Wajib Pajak (WP).

Belum Diasuransikan, Gedung Kejagung Bakal Direnovasi 2021
Indonesia
Belum Diasuransikan, Gedung Kejagung Bakal Direnovasi 2021

Ini sedang diteliti Kempupera dan UI terkait kekuatan struktur

Jakarta PSBB Total, SIKM Diberlakukan Lagi?
Indonesia
Jakarta PSBB Total, SIKM Diberlakukan Lagi?

Hingga kini, Pemprov DKI baru memutuskan beberapa kebijakan yang lebih luas cakupannya

Akui PSBB Paling Rasional, Istana: Pertimbangannya Tak Sederhana
Indonesia
Akui PSBB Paling Rasional, Istana: Pertimbangannya Tak Sederhana

Saat peraturan ini diterbitkan, ada ketegasan, koordiasi dan kedisiplinan

Menko PMK Tekankan Pentingnya Karantina Terbatas Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Menko PMK Tekankan Pentingnya Karantina Terbatas Tekan Penyebaran COVID-19

Ia pun menekankan pentingnya karantina terbatas mulai tingkat desa/kelurahan sampai RT/RW untuk menekan penularan corona.

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup
Indonesia
KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

KPK menegaskan, belum tertangkapnya Harun sebagai "utang" yang harus dibayar sesegera mungkin . .

Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Jateng Tegur 41 Pasangan Calon
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Jateng Tegur 41 Pasangan Calon

Bawaslu telah berkoordinasi dengan Satpol PP, TNI dan Polri terkait pengamanan tahapan pilkada di Jawa Tengah buat bubarkan massa kampanye.

28 Kecamatan di Bogor Berstatus Zona Merah COVID-19
Indonesia
28 Kecamatan di Bogor Berstatus Zona Merah COVID-19

Ade yang juga Bupati Bogor itu menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi sejak Minggu (9/8), usai Jonggol berubah status menjadi zona merah, dari sebelumnya berstatus zona orange.

UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tegas dia

Masih Terjadi Penularan COVID-19, PSBB DKI Kembali Diperpanjang
Indonesia
Masih Terjadi Penularan COVID-19, PSBB DKI Kembali Diperpanjang

Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari.