MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (11/1), mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Pada kesempatan itu Hadar menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bukti percakapan mengenai dugaan kecurangan itu.
Baca Juga:
Definisi Kampanye dan Sosialisasi Jadi Isu Krusial Tahapan Pemilu
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, tidak ada intervensi dari pihak Istana Kepresidenan kepada penyelenggara pemilu terkait proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.
"Saya kira sudah dijawab oleh Presiden, Istana, nggak ada itu (intervensi). Hanya kalau terjadi apa-apa alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur, ya,” tegas Ma’ruf di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak pernah ada intervensi Istana, semua proses terkait pendaftaran partai politik merupakan kewenangan KPU.
Wapres menekankan, apabila ada dugaan kecurangan, maka sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang berwenang menangani.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak Istana Kepresidenan terkait pendaftaran partai politik.
"Nggak ada kepentingan dari Istana," kata Moeldoko.
Terkait dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara, hal itu perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Baca Juga:
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tetap Konstitusional
