Wapres Perintahkan Kepala Daerah Segera Pacu Penyerapan Anggaran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah meminta seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk meningkatkan penyerapan anggaran penanganan pandemik COVID-19.

"Seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangannya yang diterima, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial

Wapres juga meminta jajaran pemda segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.

Penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Jawa Timur masih rendah, sehingga Wapres meminta Khofifah mendukung bupati dan wali kota untuk memperbaiki data masyarakat penerima manfaat tersebut.

"Masih rendahnya penyaluran bansos memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Jatim untuk melakukan percepatan, melalui perbaikan data terutama kelengkapan data NIK dari penerima manfaat," tuturnya.

Ia mengingatkan, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia memerlukan ekstra kerja keras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Pandemi COVID-19 ini memang membutuhkan ekstra kerja, ekstra kerja keras dan kerja sama, bahu-membahu antara pusat dan daerah," katanya.

Wapres mengetahui seluruh pihak telah bekerja keras dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menangani COVID-19 hingga saat ini.

Penyerahan Bantuan. (Foto: Antara)
Penyerahan Bantuan. (Foto: Antara)

Dengan kondisi meningkatnya angka penularan saat ini, Wapres meminta pemerintah daerah semakin berkoordinasi dengan jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.

"Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Saya sangat mengetahui bahwa semua pihak telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Pemerintah Pusat menaikkan anggaran PEN menjadi Rp 744,75 triliun dari pagu semula sebesar Rp 699,43 triliun karena ada penambahan pada perlindungan sosial menjadi Rp 187,84 triliun dari Rp 153,86 triliun dan kesehatan menjadi Rp 214,95 triliun dari Rp 172 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Angkat 3.805 CPNS
Indonesia
Pemprov DKI Angkat 3.805 CPNS

Pemerintah DKI Jakarta mengangkat 3.805 orang CPNS formasi tahun 2019 yang dilakukan secara virtual pada Kamis (18/2).

Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis
Indonesia
Mahfud MD Minta Aksi Kecam Presiden Prancis tak Dilakukan Anarkis

"Bisa melalui media-media yang tersedia. Karena di sini tidak ada yang boleh dirusak atau boleh diperlakukan secara anarkis," tegas Mahfud MD

Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021

Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

Kapolri Minta Anak Buahnya Gandeng Tangan Solid Muluskan Jalan Komjen Listyo
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Gandeng Tangan Solid Muluskan Jalan Komjen Listyo

“Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung," kata Kapolri Jenderal Idham Azis

Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Pegawai Kantor Swasta WFH 75 Persen

"Nanti kita pertimbangkan (WFH 75 persen)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (16/6).

Ketum PBNU Positif COVID-19 hingga Dirawat di Rumah Sakit
Indonesia
Ketum PBNU Positif COVID-19 hingga Dirawat di Rumah Sakit

KH Said Aqil Siradj saat ini dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap.

Hadapi Dakwaan, Rizieq Tolak Sidang Secara Virtual
Indonesia
Hadapi Dakwaan, Rizieq Tolak Sidang Secara Virtual

Rizieq menginginkan, agar dihadirkan di persidangan secara langsung sebagaimana yang disebutkan Rizieq dalam BAP-nya. Bahkan, tak mau menjawab bila dalam persidangan itu hanya dihadirkan melalui zoom.

Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka

"Itu perlu pendalaman, harus ada benang merahnya, termasuk bukti-bukti dan alat bukti yang kita kumpulkan untuk menuduh seorang itu terlibat atau tidak terkait kasus itu," kata Awi

Cegah Penyebaran COVID-19, KPU Bangun TPS di Area Terbuka
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, KPU Bangun TPS di Area Terbuka

Saat ini KPU Gunung Kidul sedang melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Di dalam kegiatan ini diterjunkan 100 relawan.

Larangan Mudik, Kendaraan dari Luar Jateng Diputar Balik
Indonesia
Larangan Mudik, Kendaraan dari Luar Jateng Diputar Balik

Kota Solo menyiapkan regulasi terkait persiapan menyambut adanya kebijakan larangan akan mudik Lebaran 6-7 Mei.