Wapres Pastikan Sekolah Tak Akan Dibuka di Luar Wilayah Zona Hijau Sekolah di Kota Kediri, Jawa Timur, bersiap di era normal baru di tengah pandemi COVID-19, Kamis (11/6/2020). ANTARA/HO-Disdik Kediri

MerahPutih.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memastikan pemerintah akan mengizinkan proses sekolah tatap muka secara normal hanya di wilayah dengan status zona hijau alias tak ada kasus COVID-19 sama sekali.

Menurut dia, melonjaknya jumlah kasus masyarakat positif terpapar COVID-19 pada masa transisi menuju tatanan normal baru (new normal) menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan.

Baca Juga:

Ingin Buka Sekolah, Pemerintah Mesti Pastikan Guru dan Siswa Tak Bawa Virus

Kebijakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati menyesuaikan kondisi terkini di masing-masing daerah.

“Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka," kata Wapres Ma'ruf Amin, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (12/6).

Sedangkan pendidikan asrama atau pesantren, memiliki kebijakan khusus. Untuk yang masuk zona kuning dan hijau, oranye, dan merah, bisa buka kembali setelah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari kediaman wapres di Jakarta, Kamis (11/6/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari kediaman wapres di Jakarta, Kamis (11/6/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Selain itu, pelaksanaan protokol tatanan kenormalan baru akan terus dievaluasi untuk masing-masing daerah. Wapres mengatakan, kebijakan untuk terus mengevaluasi penerapan protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi asrama dan pesantren.

Untuk itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang baik dalam penerapan social distancing, pelaksanaan tes kesehatan, fasilitas cuci tangan, hand sanitizer dan masker.

“Kita harus mengajak pengelola pesantren, guru, orang tua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar diperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak,” ujar dia.

Baca Juga:

Aspek yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Sekolah Dibuka Versi KPAI

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mendukung skema pembelajaran tatap muka harus dirumuskan dengan pertimbangan yang cermat dan hati-hati.

Susanto mengakui banyak mendapat laporan kekhawatiran orang tua siswa dalam pemutusan kembalinya kegiatan belajar tatap muka.

"Perlindungan anak dilakukan secara komprehensif, bukan hanya penyediaan fasilitas yang lengkap namun juga keselamatan kesehatannya," jelas Susanto. (Knu)

Baca Juga:

Kemendikbud Tegaskan Tahun Ajaran Baru Bukan Berarti Tatap Muka di Sekolah


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH