Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa Pengecualian Ganja Medis Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ramai dibicarakan seorang ibu bernama Santi Warastuti asal Sleman, Yogyakarta, beserta anaknya Pika yang mengidap cerebral palsy atau gangguan yang memengaruhi kemampuan koordinasi tubuh seseorang, melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Car Free Day (CFD), Minggu (26/6).

Santi berjalan dengan memegang papan putih dengan tulisan besar "Tolong Anakku Butuh Ganja Medis" dan ia juga membawa sebuah surat yang ditujukan kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar segera memutuskan gugatan uji materi terhadap UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ia mohonkan sejak dua tahun lalu.

Baca Juga:

Pimpinan Komisi IX DPR Dorong Kajian Ilmiah soal Ganja untuk Medis

Ia juga telah mengajukan uji materi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu dilayangkan ke MK bersama dua orang ibu lain pada November 2020. Ketiganya mempersoalkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

Pasal ini dianggap merugikan hak konstitusional pemohon karena menghalangi mereka untuk mendapatkan pengobatan bagi sang buah hati. Ketiganya ingin MK melegalkan penggunaan narkotika golongan I untuk pengobatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri rencananya akan menyiapkan fatwa pengecualian mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis. Informasi itu diutarakan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, saat menghadiri Rapat Dewan Pimpinan MUI pada Selasa (28/6) pagi kemarin.

Menurut Wapres, MUI dalam waktu dekat ini akan segera mengeluarkan fatwa tentang penggunaan ganja medis untuk bisa menjadi pedoman oleh DPR dalam menyusun dasar undang-undangnya.

"Artinya ada kriteria, saya kira MUI akan segera mengeluarkan fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR," kata Ma'ruf, dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (29/2).

Fatwa tersebut, menurut Ma'ruf, penting agar jangan sampai penggunaan ganja untuk alasan medis malah mendatangkan lebih banyak masalah.

"Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan, ada berbagai klasifikasi. Saya kira ganja itu ada varietas-nya. Nanti supaya MUI membuat fatwa berkaitan dengan varietas-varietas ganja itu," tutup orang nomor dua di Indonesia itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan membuat kajian legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Sampai saat ini, belum ada kajian soal penggunaan ganja medis di Indonesia.

Adapun, Ibu Santi Warastuti yang berjuang untuk melegalkan ganja bagi medis untuk pengobatan anaknya Pika, yang menderita celebral palsy, juga telah mendatangi DPR untuk memohon perubahan aturan. (Knu)

Baca Juga:

DPR Minta Masukan Ahli Kesehatan dan Masyarakat soal Ganja untuk Medis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol
Indonesia
Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol

Akun ojol ini kemudian digunakan tersangka RF untuk menerima orderan

Gas Persiapan Pemilu, PDIP Kumpulkan Kader Pendulang Suara
Indonesia
Gas Persiapan Pemilu, PDIP Kumpulkan Kader Pendulang Suara

DPP PDIP mengkategorikan DPC PDIP yang meraih kemenangan di atas 20 persen saat Pileg 2019 lalu sebagai DPC Pelopor.

BEM RI Dukung Pernyataan Erick Minta Mahasiswa Jangan Hanya Sibuk Pergerakan
Indonesia
BEM RI Dukung Pernyataan Erick Minta Mahasiswa Jangan Hanya Sibuk Pergerakan

Tidak ada kata yang salah dalam ucapan Erick Thohir karna dalam kesempatan itu dijelaskan mengenai 5 tren disrupsi global

Jaksa Agung Akui 11,44 Persen Pegawainya Belum Laporkan LHKPN
Indonesia
Jaksa Agung Akui 11,44 Persen Pegawainya Belum Laporkan LHKPN

Dari 11.715 wajib lapor LHKPN di Kejagung, 1.126 di antaranya belum menyampaikan laporan

Vaksin Cacar Diklaim Mampu Cegah Cacar Monyet
Indonesia
Vaksin Cacar Diklaim Mampu Cegah Cacar Monyet

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, vaksin cacar masih efektif memberikan perlindungan terhadap penerima manfaat dari risiko penularan penyakit cacar monyet atau Monkeypox.

Persulit Masyarakat, Kemendagri Tegur 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Indonesia
Persulit Masyarakat, Kemendagri Tegur 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dirjen Zudan langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Supervisi, dipimpin langsung oleh para pejabat Eselon II.

Sapa Destana Jurus Baru Menangkal Tsunami Pantai Selatan
Indonesia
Sapa Destana Jurus Baru Menangkal Tsunami Pantai Selatan

Sapa Destana merupakan upaya penyegaran kembali pengetahuan mitigasi bencana tsunami unsur-unsur pentahelix di Desa Tangguh Bencana.

PKS Interupsi Saat Paripurna Jenderal Andika, Pengamat: Gerutu Tak Pada Tempatnya
Indonesia
PKS Interupsi Saat Paripurna Jenderal Andika, Pengamat: Gerutu Tak Pada Tempatnya

Langkah Puan yang tetap melanjutkan rapat paripurna sudah sesuai kesepakatan agenda sidang

PM Inggris Minta Maaf Hampir 2 Tahun Bohongi Rakyat, Tuntutan Mundur Menguat
Dunia
PM Inggris Minta Maaf Hampir 2 Tahun Bohongi Rakyat, Tuntutan Mundur Menguat

PM Inggris Boris Johnson minta maaf menghadiri pesta saat Inggris Lock Down akibat pandemi COVID-19.

Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD Sarankan Bentuk UU SPBE
Indonesia
Dianggap Kurang Efektif, PPUU DPD Sarankan Bentuk UU SPBE

“Tidak maksimalnya SPBE tersebut mungkin disebabkan oleh pengaturan SPBE dalam bentuk Perpres. Regulasi berupa Perpres masih kurang tepat jika dijadikan aturan sebagai acuan implementasi SPBE di Indonesia karena lingkupnya terbatas,” kata Wakil Ketua PPUU DPD Ajbar saat RDPU di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (10/11).