Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa (16/2/2021). (Asdep KIP Setwapres)

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.

"Sepanjang itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang bisa mengancam, itu saya kira tidak masuk dalam (radikalisme)," kata Ma'ruf di Jakarta, Selasa (16/2).

Baca Juga

Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Ma'ruf menjelaskan pengertian radikalisme masih luas, sehingga sulit dibedakan antara bersikap kritis dan bertindak radikal. Wapres juga mengakui masih ada anggapan radikal terhadap kelompok atau orang yang menyampaikan kritik kerasnya kepada pemerintah.

"Saya kira pemahaman radikalisme itu kemudian menjadi confuse (membingungkan, red.) ya. Misalnya, ketika orang bersikap kritis, mengkritik pemerintah, itu kemudian dianggap sebagai suatu tindakan radikal," ujar Ma'ruf dikutip Antara.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Menurut Wapres, harus ada pemahaman yang jelas terkait radikalisme, sehingga setiap kritik yang dilontarkan kepada pemerintah tidak selalu dianggap sebagai upaya radikal.

"Memang sering kali orang bersikap kritis kepada pemerintah, terus dianggap sebagai radikal. Mungkin itu yang perlu didudukkan. Saya kira nanti ada pelurusan tentang radikal itu seperti apa, nanti ada penjelasan yang lebih konkret," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, harus dipahami pula perbedaan antara memberikan kritik membangun dan upaya untuk mengubah sistem atau merusak tatanan pemerintahan yang sudah disepakati.

"Harus dibedakan antara memberikan kritik yang sehat dan memang ingin melakukan perubahan dengan gerakan yang ingin mengubah negara dengan cara yang tidak konstitusional, dengan tidak demokratis. Ketika itu dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis, mengubah negara, mengganti dasar negara, mengganti pemerintah, nah ini (radikal)," tegas Ma'ruf

Sosok berusia 77 tahun ini juga mengingatkan bahwa ancaman radikalisme nyata, sehingga perlu semangat yang sama antara pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat untuk tidak membiarkan paham tersebut berkembang di Indonesia.

"Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan pemerintah harus punya semangat yang sama, kesepakatan yang sama untuk tidak membiarkan berkembangnya paham radikal itu, supaya kerukunan terjaga, keutuhan bangsa terjaga, persatuan Indonesia terjaga dan stabilitas nasional juga terjaga. Ancaman itu ada," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Keluar Izin Vaksin Lansia, Wapres Tunggu Rekomendasi Dokter Kepresidenan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi
Indonesia
PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menilai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak perlu direvisi.

Pelarangan Knalpot Bising Diperluas Hingga Sudirman-Thamrin
Indonesia
Pelarangan Knalpot Bising Diperluas Hingga Sudirman-Thamrin

Meski begitu, dirinya tidak merinci kapan persisnya penerapan di Jalan Sudirman dan Thamrin ini dilakukan

Miliki Kredibilitas, Portal Berita Online Jadi Rujukan Generasi Muda
Indonesia
Miliki Kredibilitas, Portal Berita Online Jadi Rujukan Generasi Muda

pendekatan komunikasi yang semakin populer di era digital adalah mengombinasikan teknik-teknik periklanan, humas, maupun komunikasi digital untuk menjangkau audiens.

Proyek Sirkuit MotoGP Mandalika Mulai Bersihkan Lahan
Indonesia
Proyek Sirkuit MotoGP Mandalika Mulai Bersihkan Lahan

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sudah tidak perlu khawatir lagi dengan gangguan sengketa lahan.

Polri Pastikan Kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah SP3
Indonesia
Polri Pastikan Kasus Rizieq Shihab di Polda Jabar Sudah SP3

"Di sana yang terjadi demikian. Karena di sana infonya demikian," kata Awi

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Kemensos Lakukan Pendataan Disabilitas Berbasis Teknologi Informasi
Indonesia
Kemensos Lakukan Pendataan Disabilitas Berbasis Teknologi Informasi

Adanya data yang akurat jumlah penyandang disabilitas akan sangat membantu memfokuskan rumusan kebijakan.

Dalam Sepekan Dishub Raup Puluhan Juta, Ojek Paling Banyak Langgar PSBB
Indonesia
Dalam Sepekan Dishub Raup Puluhan Juta, Ojek Paling Banyak Langgar PSBB

Dishub DKI Jakarta mengumpulkan uang sebesar Rp22.725.000 dari hasil pelanggar PSBB jilid II.

Ratusan Prajurit TNI Dikerahkan ke Perbatasan RI-Timor Leste
Indonesia
Ratusan Prajurit TNI Dikerahkan ke Perbatasan RI-Timor Leste

Sebanyak 400 prajurit Batalyon Infanteri 742/Satya Wira Yudha dikirim untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di sektor bagian timur perbatasan RI-RDTL.

Selama Dipimpin AHY, DPP Demokrat Memungut Iuran dari Setiap Fraksi di DPD dan DPC
Indonesia
Selama Dipimpin AHY, DPP Demokrat Memungut Iuran dari Setiap Fraksi di DPD dan DPC

selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah