Wapres Ma'ruf Amin Tuntut ASN Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Hierarkis dan Monoton Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pernyataan didampingi Wakil menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (kanan) dan Ketua BAZNAS Noor Achmad (kiri). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik kini dituntut untuk ditingkatkan kualitasnya.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai, perlunya peningkatan reformasi birokrasi yang semakin responsif lagi ke depan.

Baca Juga:

Pesan Pj DKI 1 kepada ASN di Hari Bebas Kendaraan Bermotor

“Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” tutur Ma'ruf saat mencanangkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dan menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Senin (5/12).

Ma'ruf menguraikan bahwa transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.

“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,” urai mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Untuk itu, menurut Ma'ruf, sudah saatnya ASN meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi.

“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,” kata dia.

Baca Juga:

ASN di 3 Provinsi Baru Bakal Diisi 80 Persen Orang Asli Papua

Dalam forum yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini, ia menyampaikan bahwa saat ini Reformasi Birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional periode 2021-2024.

Dengan demikian, perlu konsistensi dalam penerapannya agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai.

“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju Birokrasi Kelas Dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,” terangnya.

Ma'ruf pun mencontohkan bahwa komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia.

Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Menpan RB Belum Putuskan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengelolaan Sampah Bantargebang, Anies Klaim Bakal Jadi Percontohan Seluruh Indonesia
Indonesia
Pengelolaan Sampah Bantargebang, Anies Klaim Bakal Jadi Percontohan Seluruh Indonesia

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan Pembukaan Praresmi Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang.

Saat Jokowi Dibuat Pusing Akibat Dampak Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
Saat Jokowi Dibuat Pusing Akibat Dampak Perang Rusia-Ukraina

Perang telah mempersulit pengelolaan ekonomi. Paling tidak, memicu lonjakan harga minyak mencapai USD 130 per barel.

Duet Ganjar-Sandi Dinilai bakal Mudah Dapat Dukungan Publik
Indonesia
Duet Ganjar-Sandi Dinilai bakal Mudah Dapat Dukungan Publik

"Kalau Ganjar pasangannya Sandi, Sandi adalah bagian dari pemerintahan hari ini, saya kira akan lebih mudah untuk mendapat tiket," ujar Direktur Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting (ICRC), Hadi Suprapto Rusli

Sekretaris MA Sebut Jokowi Pecat Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Indonesia
Sekretaris MA Sebut Jokowi Pecat Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Dia menuturkan, SD sudah dipecat sementara oleh Presiden Jokowi.

Konsumsi Rumah Tangga Menguat, Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,63 Persen Triwulan 1
Indonesia
Konsumsi Rumah Tangga Menguat, Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,63 Persen Triwulan 1

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami pencapaian yang positif.

Pimpinan DPD Sambut Baik Wacana Revisi UU PPP
Indonesia
Pimpinan DPD Sambut Baik Wacana Revisi UU PPP

Terutama pada konteks keterlibatan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam proses penyusunan Sebuah RUU

[HOAKS atau FAKTA]: Ditjen Pajak Tagih Kekurangan Bayar lewat Email
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ditjen Pajak Tagih Kekurangan Bayar lewat Email

Beredar sebuah pesan melalui email dari alamat [email protected] dan mencantumkan logo resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dibanding Anies, Erick Thohir hingga Ganjar Berpotensi Diusung PAN di Pilpres 2024
Indonesia
Dibanding Anies, Erick Thohir hingga Ganjar Berpotensi Diusung PAN di Pilpres 2024

Selain nama Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas, dua nama bakal capres yang menguat adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

Menteri Keuangan yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sri Mulyani memberi paparan tentang pemahaman dan pengetahuan serta mengakselerasi BRIN daerah.

Jokowi Sebut Hatta Rajasa, Ganjar, hingga Prabowo Termasuk Pemimpin Rambut Putih
Indonesia
Jokowi Sebut Hatta Rajasa, Ganjar, hingga Prabowo Termasuk Pemimpin Rambut Putih

Jokowi mempersilakan siapa saja menafsirkan pernyataannya tentang pemimpin berambut putih.