Wapres Ma'ruf Amin Terima Gelar Honoris Causa dari UMI Makassar Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan orasi ilmiah secara virtual usai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UMI Makassar, Selasa (23/6). (Fransiska Ninditya)

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) di bidang ilmu manajemen, keminatan manajemen syariah, dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang diserahkan Rektor Basri Moding secara virtual.

Penyerahan gelar Doktor HC tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UMI Nomor 1038/H.25/UI/VI/2020 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa kepada Bapak KH Ma'ruf Amin dalam Bidang Ilmu Manajemen, Keminatan Manajemen Syariah.

Baca Juga

Dilaporkan ke Dewas KPK Karena Tak Pakai Masker, Begini Penjelasan Filri Bahuri

Wakil Rektor I Bidang Akademik UMI Makassar Hanafi Ashad mengatakan pemberian gelar doktor kehormatan tersebut didasarkan pada cara berpikir Ma'ruf yang dinilai moderat, terutama di dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Cara berpikir tersebut mempengaruhi fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah yang dikeluarkan MUI, sehingga fatwa-fatwa MUI dinilai moderat, tidak terlalu ketat sebagaimana fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah dari ulama-ulama Timur Tengah," kata Hanafi di Makassar, Selasa (23/6)

UMI Makassar juga menilai Ma'ruf Amin sebagai salah satu aktor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan merekomendasikan adanya sistem keuangan syariah di berbagai lembaga keuangan dalam negeri.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/HO-Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)

Sementara itu, dalam orasi ilmiahnya, Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih dan mengatakan gelar doktor kehormatan tersebut bermakna sebagai bagian dari proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Saya menerima penganugerahan ini disertai ajakan agar UMI dapat turut berkiprah dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah. Kita masih butuh perjalanan panjang untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber kemaslahatan umat," kata Ma'ruf dilansir Antara

Ma'ruf mengatakan bank syariah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan umat Islam, karena kaitannya sangat erat dengan mu'amalah. Secara peraturan, prinsip syariah dalam ekonomi sudah sah dan tidak melanggar hukum.

"Bank syariah memerlukan adanya sinergi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas bank syariah harus patuh dan tunduk pada dua hal sekaligus, yakni prinsip ekonomi dan prinsip syariah," ujarnya

Wapres tidak dapat mengikuti penyerahan gelar Doktor HC dan perayaan Dies Natalis ke-56 UMI Makassar secara langsung karena sedang mengikuti rapat terbatas tentang antitispasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri di Istana Merdeka Jakarta.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter di Surabaya Telanjang Bulat Stres Suami dan Anaknya Meninggal karena COVID-19

Penyerahan tersebut menjadi gelar Doktor HC kedua bagi Ma'ruf Amin. Sebelumnya, pada 5 Mei 2012, Ma'ruf Amin mendapat penghargaan doktor kehormatan dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saat itu dijabat Komaruddin Hidayat, sebagai ulama yang dianggap berperan dalam ilmu hukum ekonomi syariah dan penggerak ekonomi syariah di Indonesia.

Ma'ruf Amin juga pernah mendapat gelar sebagai Guru Besar di bidang ilmu ekonomi muamalat syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Maliki Ibrahim (Maliki) Malang, Jawa Timur, pada 2017. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Koruptor Jiwasraya Harus Dimiskinkan
Indonesia
Koruptor Jiwasraya Harus Dimiskinkan

Korupsi ini jelas standar hukumnya

Klaster Mahasiswa UNS Terpapar COVID-19 Bertambah 34 Orang
Indonesia
Klaster Mahasiswa UNS Terpapar COVID-19 Bertambah 34 Orang

Deteksi awal hanya ada 25 pasien COVID-19

Update COVID-19 Kamis (23/4): 7.775 Kasus Positif, 647 Pasien Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (23/4): 7.775 Kasus Positif, 647 Pasien Meninggal Dunia

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 357 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN
Indonesia
TNI Diminta Tingkatkan Kemampuan dan Persenjataannya Hadapi CBRN

Selain itu, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI juga menghadapi tantangan baru

Empat Warga Pedalaman Papua Positif COVID-19
Indonesia
Empat Warga Pedalaman Papua Positif COVID-19

Tiga dari empat orang positif COVID-19 itu merupakan warga dengan KTP Kabupaten Mamberamo Tengah, sementara satu orang lainnya Tolikara.

[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Siradj Sebut Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Said Aqil Siradj Sebut Jokowi Cucu Kandung Nabi Musa

Terdapat narasi Aqil Siradj yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan cucu Nabi Musa.

Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Pasar Ikan Diminta Siaga
Indonesia
Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Pasar Ikan Diminta Siaga

hal itu karena wilayah Bogor diguyur hujan deras.

Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

Pekerjakan 18,5 Juta Orang, Manufaktur Jadi Andalan Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Pekerjakan 18,5 Juta Orang, Manufaktur Jadi Andalan Pemulihan Ekonomi

Secara paralel, pemerintah juga memberikan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri manufaktur maupun calon investor baru.

KPU dan Bawaslu Tidak Mandiri, Paslon Hingga Parpol Bisa Intervensi
Indonesia
KPU dan Bawaslu Tidak Mandiri, Paslon Hingga Parpol Bisa Intervensi

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu dipastikan dampaknya akan merusak keaslian suara pemilih