Wapres Ma'ruf Amin Gantikan Pratikno Sebagai Saksi Pernikahan Adik Jokowi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

MerahPutih.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Idayati akan melangsungkan pernikahan di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/5).

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, akan menggantikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebagai saksi pernikahan Idayati, yang juga adik Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Baca Juga:

Jokowi akan Blusukan ke 2 Pasar Tradisional Sebelum Nikahkan Adiknya

Pergantian saksi akad nikah ini, telah disampaikan pihak keluarga Jokowi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, Solo.

Kepala KUA Banjarsari, Arba'in Basyar, membenarkan adanya pergantian saksi nikah tersebut. Namun, ia kurang mengetahui alasan perubahan saksi nikah mempelai perempuan.

"Ya benar, saksi nikah mempelai perempuan dari sebelumnya Pratikno digantikan Wapres Ma'ruf Amin," kata Arba'in, Rabu (25/5).

Baca Juga:

Ketua MK Ceritakan Alasan Jatuh Cinta dengan Adik Jokowi

Menurut dia, pihak KUA menerima pemberitahuan pergantian saksi nikah tersebut dari pihak keluarga pada Selasa (23/5) sore. Arba'in menegaskan perubahan saksi nikah sama sekali tidak menyalahi aturan.

"Kita sudah terima pemberitahuan pergantian saksi tersebut pada Selasa kemarin. Kita sahkan dan tidak menyalahi aturan," tutup orang nomor satu di KUA Banjarsari itu. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Urus Berkas Pernikahan dengan Adiknya Jokowi, Ketua MK Bolak-balik Jakarta-Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Fiktif Belasan Miliar di Anak Perusahaan BUMN
Indonesia
Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Fiktif Belasan Miliar di Anak Perusahaan BUMN

Perusahaan tersebut diduga tak merealisasikan sejumlah pengadaan yang telah dianggarkan.

Eks Bupati Kepulauan Talaud Divonis 4 Tahun Bui
Indonesia
Eks Bupati Kepulauan Talaud Divonis 4 Tahun Bui

"Dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (27/1).

Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun
Indonesia
Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun

Jasa Raharja mengusulkan adanya penataan data yang baik melalui single data kendaraan bermotor bersama Kepolisian, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Jasa Raharja. Integrasi data ini dilakukan untuk menggali potensi pajak kendaraan bermotor (PKB).

 OJK Mudahkan Layanan Legalitas bagi Pinjol Ilegal
Indonesia
OJK Mudahkan Layanan Legalitas bagi Pinjol Ilegal

Dalam pendaftaran pinjol ilegal menjadi legal, perizinan akan dibuat menjadi satu tahap agar lebih mudah.

Pemohon Pertanyakan Perkara Pilkada Serentak yang Mandek di MK
Berita
Pemohon Pertanyakan Perkara Pilkada Serentak yang Mandek di MK

ara pemohon uji materi pasal 201 ayat 10-11 UU Nomor 10 Tahun 2016 mempertanyakan kelanjutannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, Kuasa Hukum pemohon Dr Sulistyowati, kemudian memasukan surat permohonan informasi kapan sidang akan dilanjutkan.

Kapolda Metro Bentuk Program RW Bebas Narkoba
Indonesia
Kapolda Metro Bentuk Program RW Bebas Narkoba

Polda Metro Jaya akan memperbanyak pembentukan program RW Bebas Narkoba di setiap Kampung Tangguh Jaya.

Ultah ke-18, KPK Dapat Raport Merah dari ICW
Indonesia
Ultah ke-18, KPK Dapat Raport Merah dari ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan raport merah kepada lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri tersebut.

KPK Usut Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Pemalang
Indonesia
KPK Usut Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Pemalang

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin, mengatakan KPK memeriksa lima saksi di Polres Pemalang, Jumat (2/9), dalam penyidikan kasus dugaan suap tersebut.

Kasus Pembunuhan Brigadir J, 3 Lembaga Ini Bakal Dicecar Komisi III
Indonesia
Kasus Pembunuhan Brigadir J, 3 Lembaga Ini Bakal Dicecar Komisi III

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK pada Senin (22/8) besok.

Warga Jakarta Diimbau tidak Takbir Keliling di Malam Idul Adha
Indonesia
Warga Jakarta Diimbau tidak Takbir Keliling di Malam Idul Adha

Polda Metro Jaya mengimbau warga DKI Jakarta tidak melakukan takbir keliling menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.