Wapres Ma'ruf Amin: Deradikalisasi Bukan Hal Mudah Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2020 di gedung BKKBN ANTARA/Fransiska Ninditya

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap warga Indonesia yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok terorisme bukan praktik mudah. Hal itu salah satu pertimbangan pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan eks WNI ISIS.

"Melakukan deradikalisasi dari yang sudah terpapar saja itu bukan sesuatu yang mudah, mengawal (terpidana teroris) yang di sini saja itu tidak mudah. Oleh karena itu, lebih aman dan lebih maslahat kalau kita tidak memulangkan mereka," kata Wapres Ma'ruf di kantor Wapres RI, Jakarta, Kamis (13/2), dikutip Antara.

Baca Juga:

BNPT: Ba'asyir Napi "Hardcore" Tolak Deradikalisasi

Selain itu, keputusan untuk tidak memulangkan eks-kombatan ISIS tersebut juga mempertimbangkan aspek keselamatan bagi warga negara Indonesia (WNI) di dalam negeri. Eks-anggota ISIS dikhawatirkan masih terpapar paham radikal sehingga dapat menyebarkan teror bagi masyarakat di Indonesia.

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko
Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

"Kita memang pada prinsipnya mengarah pada tidak memulangkan, alasannya adalah untuk menjaga dan mengawal keselamatan seluruh warga bangsa yang ada dari pengaruh-pengaruh radikalisme dan terorisme," jelas Wapres.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan memulangkan ratusan warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok militan ISIS di Suriah. Pemerintah menilai dengan memulangkan para ekstremis tersebut akan membahayakan keamanan negara.

Baca Juga:

Pengamat Intelijen: Perempuan Indonesia Rentan Menjadi Target Radikalisasi

Pemerintah pun akan melakukan verifikasi terhadap warga Indonesia anggota ISIS yang menurut data Badan Intelijen Pusat AS atau Central Intelligence Agency (CIA) berjumlah 689 orang.

"Diidentifikasi satu per satu, nama dan siapa, berasal dari mana sehingga data komplet. Cegah-tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi," kata Presiden Jokowi. (*)

Baca Juga:

BNPT: Pernah Deradikalisasi 18 Eks ISIS Saja Perlu Tiga Tahun


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH