Wapres Ma'ruf Amin Akan Berkantor 1 Bulan di Papua Perwakilan BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy saat ditemui sejumlah awak media di Manokwari, Rabu. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

MerahPutih.com - Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua. Terlebih setelah dilakukan pemekaran daerah otonom baru (DOB).

Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Irene Manibuy mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan berkantor di Tanah Papua sekitar satu bulan

"Setelah ulang tahunnya ke-80, beliau akan berkantor di Tanah Papua," ucap Irene di Manokwari, Rabu (8/2).

Baca Juga:

Polda Papua Akui Proses Pencarian Pilot Susi Air Terkendala Jaringan Telekomunikasi

Ia menjelaskan, Wapres selaku Ketua Badan Pengarah Papua pada BP3OKP nantinya melakukan kunjungan kerja ke enam provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

"Diperkirakan setelah Lebaran baru beliau ke Tanah Papua," ucap dia, seperti dikutip Antara.

Ia menuturkan, pemekaran empat DOB berdampak terhadap alokasi anggaran pada provinsi induk namun pemerintah pusat berkomitmen terus mengawal pembangunan di Tanah Papua.

Hal itu dibuktikan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo beberapa kali dan rencana kerja Wapres Ma'ruf Amin yang akan datang.

"Anggaran daerah induk berkurang. Ini hanya awal, pemerintah pusat terus melakukan penataan," ucap Irene.

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Menurut dia, kebijakan yang ditempuh terkait besaran alokasi anggaran mengacu kepada jumlah penduduk setiap kabupaten dalam satu provinsi.

Oleh sebabnya, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus bersinergi dengan pemerintah pusat agar segala persoalan dapat terselesaikan dengan baik.

"Makanya Bapak Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua," tutur dia.

Irene mengajak seluruh masyarakat di Tanah Papua melihat kebijakan pemekaran sebagai upaya pemerintah pusat mengurangi rentang kendali tata kelola pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. (*)

Baca Juga:

Ganja dari PNG Masuk Papua dengan Cara Dibarter Barang Elektronik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Ucapkan Selamat Sheikh Khaled Jadi Putra Mahkota Abu Dhabi
Indonesia
Jokowi Ucapkan Selamat Sheikh Khaled Jadi Putra Mahkota Abu Dhabi

Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat untuk Sheikh Khaled bin Mohammad bin Zayed Al Nahyan yang baru diangkat jadi Putra Mahkota Abu Dhabi.

Setoran Dana Haji Terus Bertambah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Setoran Dana Haji Terus Bertambah Saat Pandemi COVID-19

tidak semua dana haji yang terkumpul dari calon jamaah diinvestasikan karena untuk kebutuhan sewaktu-waktu BPKH menyiapkan dana siap pakai sebanyak empat kali kebutuhan keberangkatan.

Sebulan Gempa Cianjur, Anak-Anak Butuh Penanganan Psikologis
Indonesia
Sebulan Gempa Cianjur, Anak-Anak Butuh Penanganan Psikologis

Pertolongan masih dibutuhkan, terutama pada anak-anak yang membutuhkan pendampingan psikologis.

Mendagri Ingatkan Polri Perhatikan Tahapan Pemilu Dinilai Rawan
Indonesia
Mendagri Ingatkan Polri Perhatikan Tahapan Pemilu Dinilai Rawan

Polri diminta untuk bisa menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilkada Serentak 2024.

NOC Indonesia Serukan Jangan Ada Diskriminasi dalam Olahraga
Indonesia
NOC Indonesia Serukan Jangan Ada Diskriminasi dalam Olahraga

NOC Indonesia bersama 67 cabang olahraga anggota menyerukan #StandforIndonesianSport. Langkah ini sebagai pernyataan sikap atas semangat Olympian yang mengajarkan tidak boleh ada diskriminasi di olahraga.

Mantan Menteri ESDM Jero Wacik Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin
Indonesia
Mantan Menteri ESDM Jero Wacik Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, lewat Program Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Syarat PCR-Antigen untuk Perjalanan Dihapus
Indonesia
Syarat PCR-Antigen untuk Perjalanan Dihapus

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) saat ini tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Israel Akan Buat Indonesia Seperti Palestina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Israel Akan Buat Indonesia Seperti Palestina

Sebuah video menampilkan kutipan teks berisi pernyataan Presiden Israel yang akan membuat Indonesia seperti Palestina beredar di TikTok.

Kota Makassar Dikepung Banjir
Indonesia
Kota Makassar Dikepung Banjir

Dinas Sosial dioerintahkan segera mempersiapkan semua hal yang sudah menjadi standar penanganan bencana banjir.