Wapres Dorong KPRBN Cari Terobosan Penggunaan Anggaran untuk Tangani Kemiskinan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo beserta jajarannya. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar ada terobosan dalam pemanfaatan anggaran penanggulangan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar dapat lebih efektif.

"Wapres memberikan arahan, coba diberikan usulan supaya (sistem) penganggaran secara sendiri-sendiri ini bisa diterobos sehingga kita bisa kerja kolaboratif," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi di Kediaman Resmi Wapres Jakarta pada Selasa (13/9).

Baca Juga:

Survei Voxpopuli: Pasangan Puan-Anies Unggul dalam Simulasi Capres-Cawapres

Hal itu disampaikan seusai menerima Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Eko Prasojo beserta jajarannya, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin sendiri adalah Ketua KPRBN.

Menurut Wapres, ungkap Masduki, apabila kerja kolaboratif tersebut dilakukan, maka akan lebih mudah untuk mengentaskan kemiskinan.

"Karena anggaran-anggarannya itu sudah bisa lebih efisien sebab direncanakan bersama-sama. Ini yang tadi disampaikan," tambah Masduki.

Hal penting lain, lanjut Masduki, adalah terkait perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga yang orientasinya hanya sekadar penyerapan.

"Jadi kalau bikin perencanaan di kementerian/lembaga itu yang penting bisa terserap habis. Bukan pada manfaat apa yang akan dihasilkan oleh sebuah perencanaan itu," ungkap Masduki.

Menurut Masduki, Wapres juga meminta KPRBN untuk mencari solusi atas perencanaan dan pemanfaatan anggaran di kementerian/lembaga dapat mencapai target manfaat (outcome) yang dihasilkan.

"Nah selama ini ternyata tidak sampai ke 'outcome' yang jadi target utama dari setiap perencanaan keuangan negara. Tapi lebih kepada bagaimana yang penting uang negara ini bisa terserap. Itulah sebab salah satu tadi kita berbicara mengenai persoalan ego sektoral dari kementerian dan lembaga," tambah Masduki.

Menurut Masduki, Wapres juga menegaskan bahwa masalah perencanaan dan penganggaran ini tidak hanya terkait dengan penanggulangan kemiskinan saja, tapi juga pada bidang-bidang lain.

Baca Juga:

Wapres Akui Kenaikan Harga BBM Berdampak Pada Harga Kebutuhan Pokok

"Ini semuanya akan dilakukan langkah-langkah terobosan supaya perencanaan keuangan dan bagaimana cara membelanjakannya bisa kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan bisa lebih mudah. Bukan hanya soal kemiskinan tapi juga yang lain, masalah-masalah birokrasi yang memang masih menghambat itu perlu dilakukan reformasi," tutur Masduki.

Pada pertemuan tersebut, Masduki menyebut Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo melaporkan kepada Wapres Ma'ruf Amin bahwa KPRBN saat ini tengah menyusun model penguatan sinergi antar-kementerian/lembaga untuk menangani kemiskinan.

"Masalah kemiskinan itu kan ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga dan selama ini ternyata cara penanganan-nya itu terlalu sektoral. Jadi ego sektoral dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini menjadi hambatan," ujar Masduki.

Dalam konteks ini, kata Masduki, KPRBN merekomendasikan cara agar perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi.

"Jadi sudah dilaksanakan rapat koordinasi (antara KPRBN) dengan kedeputian di Sekretariat Wakil Presiden yang membidangi masalah itu, dan insya Allah setelahnya akan segera dilaksanakan rapat (lanjutan) dengan mengajak kementerian/lembaga terkait," ujar Masduki.

Adapun hal lain, lanjut Masduki, Eko Prasojo juga melaporkan bahwa setiap kementerian/lembaga ternyata memiliki sistem perencanaan dan penganggaran sektoral.

"Karena mereka punya alasan peraturan yang bisa melaksanakan sendiri perencanaan dan penganggaran, maka mereka selama ini melaksanakannya sendiri," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, karena alasan tersebut, Wapres pun meminta KPRBN segera menemukan solusi-solusi yang efektif atas segala permasalahan tersebut.

"Saya kira itu yang dilaporkan dan arahan Wapres carilah segera solusi-solusi supaya masalah-masalah reformasi birokrasi itu bisa efisien pelaksanaannya," imbuhnya.(*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Sebut Kas Negara Menipis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KTT G20 Resmi Berakhir, Jokowi Ungkap Deklarasi Sempat Berlangsung Alot
Indonesia
KTT G20 Resmi Berakhir, Jokowi Ungkap Deklarasi Sempat Berlangsung Alot

Presidensi G20 Indonesia telah selesai ditandai dengan penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

DTKS Bakal Digunakan untuk Subsidi Energi Tepat Sasaran
Indonesia
DTKS Bakal Digunakan untuk Subsidi Energi Tepat Sasaran

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dimanfaatkan dalam pembelian BBM ataupun penyaluran bantuan langsung.

PM Inggris Minta Maaf Hampir 2 Tahun Bohongi Rakyat, Tuntutan Mundur Menguat
Dunia
PM Inggris Minta Maaf Hampir 2 Tahun Bohongi Rakyat, Tuntutan Mundur Menguat

PM Inggris Boris Johnson minta maaf menghadiri pesta saat Inggris Lock Down akibat pandemi COVID-19.

Polda Metro Peringatkan Demo Buruh di Hari Sabtu Tak Ganggu Ketertiban Umum
Indonesia
Polda Metro Peringatkan Demo Buruh di Hari Sabtu Tak Ganggu Ketertiban Umum

Kelompok buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI dan dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5). Demo menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain menurunkan harga sembako seperti minyak goreng yang melambung.

Curiga Penetapan Tersangka Bermuatan Politis, AHY Tidak Pecat Lukas Enembe dari Demokrat
Indonesia
Curiga Penetapan Tersangka Bermuatan Politis, AHY Tidak Pecat Lukas Enembe dari Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil langkah usai Lukas Enembe dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta Digempur Demo, Kapolda Metro Akui Kasihan ke Pengguna Jalan
Indonesia
Jakarta Digempur Demo, Kapolda Metro Akui Kasihan ke Pengguna Jalan

Aksi massa menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Ibu Kota Jakarta berakhir Jumat (23/9) malam.

PDIP Harap Vladimir Putin Beri Gagasan dan Pandangannya di KTT G20 secara Virtual
Indonesia
PDIP Harap Vladimir Putin Beri Gagasan dan Pandangannya di KTT G20 secara Virtual

Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia berharap ada keajaiban sehingga Vladimir Putin menghadiri KTT G20 Bali.

Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien
Indonesia
Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien

Satu bulan lalu, atau Sabtu (21/5), hanya 21 pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet.

Misi Dekolonisasi RKUHP Segera Tuntas
Indonesia
Misi Dekolonisasi RKUHP Segera Tuntas

Sebelum keputusan dibuat, Komisi III DPR RI bersama pemerintah juga terlebih dahulu membahas 23 daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan oleh fraksi-fraksi terkait sejumlah pasal krusial dalam RKUHP.

LaNyalla Uraikan Penyebab APBN Semakin Tak Berdaya Biayai Negara
Indonesia
LaNyalla Uraikan Penyebab APBN Semakin Tak Berdaya Biayai Negara

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, menilai APBN semakin tidak berdaya menanggung tugas membiayai negara. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat perubahan konstitusi pada 1999 hingga 2002 disebut sebagai penyebab.