Wantimpres Jokowi Petakan Khilafah dan Komunis Ancam NKRI Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi terlarang di Indonesia karena dianggap berusaha membentuk negara khilafah.(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

MerahPutih.com - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menegaskan gerakan radikal yang berusaha membentuk negara khilafah dan komunis masih menjadi ancaman utama yang berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ancaman gerakan yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila yang sekarang ini kita kenal ancaman dari ekstrem atau radikal. Ada dua. Pertama dari paham komunis. Kedua adalah paham radikal agama yang ingin mendirikan negara khilafah," kata Anggota Watimpres Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Senin (29/7).

Baca Juga: Kasasi Ditolak, HTI Sah Jadi Organisasi Terlarang

Ilustrasi buku-buku yang terkait paham komunis
Buku-buku yang mengulas paham komunis (Foto: MerahPutih/Fredy Wansyah)

Untuk itu, Agum mengajak purnawirawan TNI dan Polri bersatu melawan kelompok-kelompok yang terindikasi ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

"Jadi, saya ingin mengajak purnawirawan, baik darat, laut, udara, dan polisi untuk bersatu lagi," tegas jenderal purnawirawan itu.

Baca Juga: Kubu Prabowo Sebut Isu Komunis dan Khilafah Tak Relevan Dibahas

Agum mengakui pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kesolidan dan kekompakan antara TNI dan Polri sudah tercipta di bawah pimpinan Panglima TNI dan Kapolri saat ini. Namun, lanjut dia, TNI-Polri tidak boleh lengah dalam mewaspadai ancaman yang terus mengintai kesatuan NKRI.

"Inilah ancaman ke depan yang harus kita antisipasi. Ini perlu kebersamaan kita dengan jiwa semangat dan sumpah prajurit," tutup anggota tim Penasihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. (Knu)

Baca Juga: Kivlan Zen Menjawab ke Mana Isu PKI Selama 10 Tahun Era SBY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi
Indonesia
Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi

Apindo mengeluarkan imbauan kepada pekerja terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

JHL Group Tak Pernah Kendor Beri Bantuan untuk Tenaga Medis
Indonesia
JHL Group Tak Pernah Kendor Beri Bantuan untuk Tenaga Medis

Menurut Jerry, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian JHL Group untuk semua tenaga medis yang masih terus bekerja

Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital
Indonesia
Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital

Lebih menyedihkan lagi adalah 'cost politik' sekarang ini sangat mahal

Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi
Indonesia
Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin liputo meminta perusahaan bus mengikuti aturan untuk menekan angka kenaikan penyebaran COVID-19.

BNPT: Ideologi Terorisme Tak Kenal Batas Teritorial dan Usia
Indonesia
BNPT: Ideologi Terorisme Tak Kenal Batas Teritorial dan Usia

Terorisme tidak mengenal batas teritorial dan usia sehingga perlu upaya bersama elemen bangsa untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan.

PSBB Sudah Bisa Diperlonggar
Indonesia
PSBB Sudah Bisa Diperlonggar

Jika nanti ada peningkatan kasus di suatu wilayah, pemerintah daerah hanya tinggal mengetatkan pembatasan dalam skala lokal.

Ketua DPR Soroti Ketahanan Nasional di Sektor Kesehatan
Indonesia
Ketua DPR Soroti Ketahanan Nasional di Sektor Kesehatan

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020.

Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak
Indonesia
Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak

Pemerintah Provinsi DKI kurang berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun wilayah penyangga dalam penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil.

Liga 1 dan 2 Lanjut di Tengah Pagebluk COVID-19, Indra Sjafri: Kami Perlu Kampanye
Indonesia
Liga 1 dan 2 Lanjut di Tengah Pagebluk COVID-19, Indra Sjafri: Kami Perlu Kampanye

Rencananya akan bergulir lagi mulai September atau Oktober 2020

Ikan Mikih Endemik Sungai Mukomuko Terancam Punah
Indonesia
Ikan Mikih Endemik Sungai Mukomuko Terancam Punah

Harus ada payung hukum baik berupa peraturan daerah atau peraturan adat untuk melindungi ikan mikih.