Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain Sidang MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disahkan pada 2021 ini. Hal ini agar ada kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kalau tidak disahkan maka pertanyaannya mau sampai kapan kita hidup dengan ketidakpastian hukum dengan berbagai terjemahan KUHP," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Kamis (27/5).

Baca Juga:

KUHP Anyar Mendesak Disahkan

Apalagi, selama ini di meja pengadilan para pengambil keputusan yakni hakim telah mengadili jutaan rakyat Indonesia dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti terjemahannya.

Ia mengatakan, pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi tentang RUU KUHP di 10 kota besar yakni Medan, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Ambon, Makasar, Banjarmasin, Surabaya serta Mataram.

Wamen menegaskan, isi KUHP di berbagai negara sama dengan artian objek yang diatur. Hanya saja, terdapat bagian atau pasal-pasal antara satu negara dengan negara lain berbeda.

Paling tidak terdapat tiga BAB yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, menyangkut kejahatan politik. Dalam KUHP tidak ada satu pun BAB terjemahan Belanda yang berjudul kejahatan politik.

Oleh sebab itu, pasal-pasal mengenai kejahatan keamanan negara dianggap sebagai kejahatan politik. Hal itu berbeda dengan Prancis dimana ada BAB yang mengatur tentang kejahatan politik.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto: Antara)
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto: Antara)

Kedua, kejahatan kesusilaan. Dalam KUHP China tidak ada satupun BAB yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Terakhir, masalah penghinaan dimana antara satu negara dengan lainnya juga berbeda.

Wamenkumham mengatakan, hal itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sebab, jangan sampai ketika membahas penghinaan, kesusilaan atau kejahatan politik membandingkannya dengan negara lain karena akan berbeda.

Ia mengakui rancangan undang-undang yang dibuat memang tidak ada yang sempurna.

"Diskusi tentang hukum diperlukan guna memberikan masukan RUU KUHP yang lebih baik," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Klaten Tewas Usai Minum Racun Ikan, Pelaku Diduga Salah Targetkan Korban
Indonesia
Warga Klaten Tewas Usai Minum Racun Ikan, Pelaku Diduga Salah Targetkan Korban

Korban pembunuhan adalah Hani Dwi Susanti (30), warga Dusun Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Vaksin Booster Jangan Jadi Ajang Bisnis
Indonesia
Vaksin Booster Jangan Jadi Ajang Bisnis

Jika harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah.

Harga Sembako Melambung, DPD Sebut Kedaulatan Pangan RI Rapuh
Indonesia
Harga Sembako Melambung, DPD Sebut Kedaulatan Pangan RI Rapuh

Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyoroti fenomena pasar tersebut sebagai indikasi rapuhnya kedaulatan pangan Indonesia

Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak
Indonesia
Pimpinan PT Dharma Maju Sarana Minta Kepastian Hukum Kasus Pajak

Permohonan kepastian hukum terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perpajakan tersebut diajukan pemohon kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat.

Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi
Indonesia
Buka Munas V Perhimpunan INTI, Jokowi Ajak Kolaborasi Sektor Ekonomi

Munas V Perhimpunan INTI membahas dua agenda penting.

Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Satgas COVID-19 di Masing-Masing Lingkungan
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Satgas COVID-19 di Masing-Masing Lingkungan

Tito juga meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kapolri Bangga Sejumlah Anak Buahnya Sumbang Medali di SEA Games 2021
Indonesia
Kapolri Bangga Sejumlah Anak Buahnya Sumbang Medali di SEA Games 2021

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 15 atlet anggota Polri berprestasi di SEA Games 2021.

Tak Kaget Dituntut 2 Tahun, Jerinx Berharap Keringanan Hukuman pada Hakim
Indonesia
Tak Kaget Dituntut 2 Tahun, Jerinx Berharap Keringanan Hukuman pada Hakim

Dengan nada santai, pria asal Bali ini mengaku sudah menebak tuntutan jaksa akan tinggi.

PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4
Indonesia
PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4

Angka reproduksi kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali juga naik

Universitas Atma Jaya Targetkan 50 Ribu Warga Disuntik Vaksin Booster
Indonesia
Universitas Atma Jaya Targetkan 50 Ribu Warga Disuntik Vaksin Booster

Per Minggu (23/1), cakupan vaksinasi total (1, 2, dan 3) telah mencapai 306.578.242 suntikan.