Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain Sidang MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disahkan pada 2021 ini. Hal ini agar ada kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kalau tidak disahkan maka pertanyaannya mau sampai kapan kita hidup dengan ketidakpastian hukum dengan berbagai terjemahan KUHP," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Kamis (27/5).

Baca Juga:

KUHP Anyar Mendesak Disahkan

Apalagi, selama ini di meja pengadilan para pengambil keputusan yakni hakim telah mengadili jutaan rakyat Indonesia dengan menggunakan KUHP yang tidak pasti terjemahannya.

Ia mengatakan, pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi tentang RUU KUHP di 10 kota besar yakni Medan, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Ambon, Makasar, Banjarmasin, Surabaya serta Mataram.

Wamen menegaskan, isi KUHP di berbagai negara sama dengan artian objek yang diatur. Hanya saja, terdapat bagian atau pasal-pasal antara satu negara dengan negara lain berbeda.

Paling tidak terdapat tiga BAB yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, menyangkut kejahatan politik. Dalam KUHP tidak ada satu pun BAB terjemahan Belanda yang berjudul kejahatan politik.

Oleh sebab itu, pasal-pasal mengenai kejahatan keamanan negara dianggap sebagai kejahatan politik. Hal itu berbeda dengan Prancis dimana ada BAB yang mengatur tentang kejahatan politik.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto: Antara)
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Foto: Antara)

Kedua, kejahatan kesusilaan. Dalam KUHP China tidak ada satupun BAB yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Terakhir, masalah penghinaan dimana antara satu negara dengan lainnya juga berbeda.

Wamenkumham mengatakan, hal itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sebab, jangan sampai ketika membahas penghinaan, kesusilaan atau kejahatan politik membandingkannya dengan negara lain karena akan berbeda.

Ia mengakui rancangan undang-undang yang dibuat memang tidak ada yang sempurna.

"Diskusi tentang hukum diperlukan guna memberikan masukan RUU KUHP yang lebih baik," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Lagi Pejabat di Lingkup Pemprov DKI Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
Satu Lagi Pejabat di Lingkup Pemprov DKI Meninggal Akibat COVID-19

Proses pemakaman dilakukan secara protokol COVID-19

Gerindra Minta Pemprov DKI Terbuka soal 25 Klaster PTM Terbatas
Indonesia
Gerindra Minta Pemprov DKI Terbuka soal 25 Klaster PTM Terbatas

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk lebih terbuka perihal munculnya klaster COVID-19 selama kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah secara terbatas.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin

Beredar narasi di Twitter oleh akun @AllisonPearson yang mengklaim bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh lebih baik ketimbang orang yang sudah vaksin 2 dosis.

Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Seluruh Lurah Turun ke Lapangan Tangani Banjir

Politikus PDIP ini pun meminta seluruh jajaran lurah di ibu kota untuk terjun langsung ke lapangan, guna menuntaskan persoalan.

Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis

Sebab, ada beberapa akun sosial media yang tengah diselidiki oleh Penyidik dalam kasus ini.

Said Aqil Siradj Diyakini Tak Akan Mati Angin Usai Jadi Komut PT KAI
Indonesia
51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi
Indonesia
51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengklaim keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang.

KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi
Indonesia
KPK DKI dan Inspektorat Dikritik, Kinerja Tak Optimal Cegah Tindakan Korupsi

Seharusnya APIP bisa mengawasi agar tidak ada anggaran yang dikeluarkan SKPD DKI melebihi harga kontrak

Pembangunan Smelter Freeport Jadi Kado Terbaik di HUT Jatim Ke-76
Indonesia
Pembangunan Smelter Freeport Jadi Kado Terbaik di HUT Jatim Ke-76

Ground breaking smelter PT Freeport Indonesia di Java Industrial and Port Estate (JIIPE) disambut antusias oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus

Kasus positif virus COVID-19 bertambah 20.813 pada Minggu (15/8). Dengan tambahan kasus hari ini, total kasus Corona menjadi 3.854.354.