Wamenkumham Paparkan Kelemahan Penuntasan Peristiwa Kudatuli Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej. Foto: Humas PDIP

MerahPutih.com - Proses penuntasan peristiwa kasus penyerangan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli hingga saat belum menemui titik terang.

Kudatuli merupakan insiden pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga

PDIP Minta Aktor Intelektual Tragedi Kudatuli Dituntut di Muka Hukum

Penyerbuan itu dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan), serta dibantu oleh pihak-pihak lain.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan salah satu kelemahan dalam penuntasan tragedi Kudatuli, karena kasus Kudatuli belum dimasukkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM.

“Komnas HAM sampai detik ini belum pernah merekomendasikan kasus 27 Juli ini masuk dalam pelanggaran berat HAM, berdasarkan UU 26 tahun 2000 ini penyelidikannya adalah Komnas HAM,” kata Eddy dalam diskusi publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli yang digelar di kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Kamis (21/7). .

Eddy melanjutkan, setelah Komnas HAM merekomendasikan bahwa Kudatuli masuk dalam pelanggaran HAM berat, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung.

"Maka untuk pembentukan pengadilan HAM ini perlu persetujuan DPR. Jadi sangat kental dalam politik,” imbuhnya.

Baca Juga

Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 itu adalah kejahatan demokrasi. Dari persepektif pelanggaran HAM berat, kasus ini adalah kejahatan luar biasa, sesuai UU Nomor 26 tahun 2000.

“Ini sangat mungkin masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena ada serangan, serangan itu dilakukan ke sipil. Yang ketiga, serangan itu dilakukan secara sistematis. Yang keempat ada pengetahuan terhadap serangan tersebut. Maka saya pastikan ini masuk dalam kejahataan kepada kemanusiaan,” beber dia.

Sementara Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan sejauh ini memang status Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat baru bersifat kajian.

Pada 2003, memang ada rekomendasi kepada Komnas HAM untuj menyelesaikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok, kasus Petrus, hingga kasus DOM Aceh.

“Yang DOM Papua juga belum dilakukan penyelidikan. Begitu pula 27 Juli belum juga melakukan penyelidikan,” kata Sandra.

Menurutnya, penyelidikan pro justitia terhadap Kudatuli belum dibahas lagi oleh Komnas HAM. Namun hal itu bisa berubah jika ada keputusan baru oleh sidang paripurna Komnas HAM.

“Kalau pro justitia ini tidak boleh dilakukan satu komisioner saja, itu putusan sidang paripurna dan tim dilakukan penyelidikan,” katanya. (Pon)

Baca Juga

Komnas HAM Dituntut Tuntaskan Tragedi Kudatuli

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung
Indonesia
KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung

KPK menahan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Agus Budiarto.

Polri Terbitkan Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK
Indonesia
Polri Terbitkan Aturan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan mengenai pengangkatan 57 eks pegawai Komisi Pemberatansan Korupsi menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Korps Bhayangkara

Ratusan Miliar Dana Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran, DPR Sebut Evaluasi Program Gagal
Indonesia
Ratusan Miliar Dana Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran, DPR Sebut Evaluasi Program Gagal

BPK menemukan penyaluran bantuan program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 289,5 miliar.

Tepis Isu Penundaan, Ketua NOC Indonesia: Asian Games 2022 Digelar Sesuai Jadwal
Indonesia
Tepis Isu Penundaan, Ketua NOC Indonesia: Asian Games 2022 Digelar Sesuai Jadwal

Ramai kabar beredar yang menyatakan pagelaran Asian Games 2022 Hangzhou ditunda. Menanggapi hal itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengonfirmasi langsung terkait kebenaran rumor tersebut kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI
Indonesia
Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI

Selain vaksinasi, banyak orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19 secara alami karena pernah terinfeksi

Menilik Calon Pahlawan Nasional, dari Bapak Perfilman hingga Pendiri Tangerang
Indonesia
Menilik Calon Pahlawan Nasional, dari Bapak Perfilman hingga Pendiri Tangerang

Gelar pahlawan nasional nanti akan diserahkan secara resmi kepada keluarga para almarhum di Istana Bogor

Mabes Polri Kirim Tim Autopsi Ulang Brigadir J ke Jambi
Indonesia
Mabes Polri Kirim Tim Autopsi Ulang Brigadir J ke Jambi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Bahar, Muaro Jambi jadi tempat untuk proses autopsi ulang.

Penghapusan Premium Diusulkan Sesuai Kondisi Daerah
Indonesia
Penghapusan Premium Diusulkan Sesuai Kondisi Daerah

Pentingnya mempertimbangkan ekonomi nasional yang ditopang oleh pola konsumsi masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penentu tinggi atau rendahnya daya beli masyarakat adalah BBM.

KPU Solo Temukan 19 Nama Diduga Dicatut sebagai Anggota Parpol
Indonesia
KPU Solo Temukan 19 Nama Diduga Dicatut sebagai Anggota Parpol

"Ada 19 nama diduga dicatut oleh parpol sebagai anggota hingga nama ganda eksternal atau ditemukan terdaftar di lebih dari satu parpol," papar dia.

Politikus Demokrat Andi Arief Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Politikus Demokrat Andi Arief Penuhi Panggilan KPK

Andi Arief telah memenuhi panggilan KPK. Menggunakan baju kotak-kotak lengan pendek dengan masker putih, anak buah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sedang menunggu panggilan penyidik ke ruang pemeriksaan.