Wamenkumham Eddy Hiariej Mengundurkan Diri

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Desember 2023
Wamenkumham Eddy Hiariej Mengundurkan Diri
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej di Gedung KPK, Jumat (28/7). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Surat pengunduran diri Eddy telah diterima Kementerian Sekretariat Negara.

Eddy Hiraiej mundur dari Kabinet Indonesia Maju setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

KPK Periksa Aspri Wamenkumham

“Ada surat pengunduran diri Pak Wamenkumham kepada Bapak Presiden yang akan segera disampaikan ke Bapak Presiden," kata Ari dalam jumpa pers di Kantor Kemsesneg, Jakarta, Rabu (6/12).

Ari mengatakan surat pengunduran diri Eddy Hiraiej diterima Setneg pada Senin (4/12).

"Surat ditujukan ke Bapak Presiden dan segera disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta," ujarnya.

Eddy Hiraiej bersama dua orang dekatnya Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi tengah mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK pada Senin (4/12).

Ketiganya mempermasalahkan status tersangka yang disematlan oleh KPK. Adapun pihak tergugat dalam permohonan ini adalah KPK cq Pimpinan KPK.

Baca Juga

KPK Siap Hadapi Praperadilan Wamenkumham

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan nomor perkara: 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Perkara tersebut akan diadili oleh hakim tunggal Estiono pada Senin, 11 Desember 2023.

Dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga sebagai pihak penerima, satu pemberi. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka tersebut.

Laporan kasus yang menjerat Eddy Hiariej dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa.

Dalam laporan itu, Eddy Hiariej disebut menerima gratifikasi sebesar Rp 7 miliar. Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial YAR dan YAM.

Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. (Pon)

Baca Juga

Wamenkumham Ajukan Praperadilan Lawan KPK

#Breaking
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan