Walkot Tanjungbalai Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 1,69 Miliar Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 1.695.000.000. Uang itu sebagai pemulus agar penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK tidak naik ke tahap penyidikan.

"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yakni memberikan sesuatu berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 1.695.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Stepanus Robin Pattuju," kata jaksa KPK, Budi Sarumpaet saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (12/7).

Suap Syahrial dan Robin diduga tak luput dari campur tangan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsudin. Pasalnya, politikus Partai Golkar itu yang memperkenalkan Syahrial kepada Robin, di rumah dinas Azis di Jakarta.

Baca Juga:

Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin

Dalam perkenalan itu, Stepanus Robin Pattuju menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang penyidik dari KPK dengan menunjukkan tanda pengenal KPK miliknya dengan Nomor Pokok Pegawai (NPP) 0002215 kepada Syahrial.

Pada pertemuan itu, Syahrial menyampaikan kepada Robin akan mengikuti Pilkada periode kedua Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Namun ada informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan informasi perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

Sehingga, Syahrial meminta Stepanus Robin Pattuju supaya membantu tidak menaikkan proses Penyelidikan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang melibatkannya ke tingkat Penyidikan. "Agar proses Pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa tidak bermasalah," ungkap jaksa.

Atas permintaan Syahrial tersebut, Robin bersedia membantu. Syahrial dan Robin selanjutnya saling bertukar nomor handphone.

g  Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Beberapa hari kemudian, Robin menghubungi temannya bernama Maskur Husain yang merupakan seorang Advokat atau Pengacara. Dalam komunikasinya, Robin menyampaikan ada permintaan bantuan untuk mengurus perkara dari daerah Tanjungbalai, Sumatera Utara.

"Kemudian Maskur Husain menyanggupi untuk membantu pengurusan perkara tersebut asalkan ada dananya sebesar Rp1.500.000.000 yang kemudian permintaan Maskur Husain ini disetujui Stepanus Robin Pattuju untuk disampaikan kepada Terdakwa," kata jaksa.

Atas kesepakatan itu, Robin kemudian menyampaikan kepada Syahrial agar menyiapkan uang yang diminta itu supaya proses Penyelidikan perkara yang sedang ditangani oleh KPK yang melibatkan Syahrial tersebut tidak naik ke tingkat Penyidikan.

"Selanjutnya Terdakwa setuju atas besaran dana yang diminta oleh Stepanus Robin Pattuju tersebut yang akan dibayarkan secara bertahap. Selain itu Terdakwa juga meminta jaminan kepada Stepanus Robin Pattuju agar proses Penyelidikan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang melibatkan Terdakwa tidak dinaikkan ke tingkat Penyidikan dan selanjutnya Stepanus Robin Pattuju menjamin bahwa dirinya mampu membantu permintaan Terdakwa," terang jaksa.

Kemudian uang dikirim secara bertahap melalui rekening Riefka Amalia yang merupakan saudara dari teman perempuan Robin dan ke rekening Maskur. Ada juga pengiriman uang secara tunai.

Baca Juga:

Dokumen Keuangan Suap Walkot Tanjungbalai dan Penyidik Diserahkan ke Dewas KPK

"Bahwa pemberian uang yang dilakukan Terdakwa kepada Stepanus Robin Pattuju melalui transfer bank sejumlah Rp 1.475.000.000 dan yang dilakukan secara tunai sejumlah Rp 220.000.000 sehingga total pemberiannya sejumlah Rp 1.695.000.000," ditambahkan jaksa.

Atas perbuatannya, Syahrial didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE
Indonesia
Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE

TB Hadanuddin memaparkan, Pasal 27 ayat 3 adalah pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia mengakui bahwa pasal ini sempat menjadi perdebatan.

Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19
Indonesia
Fatwa MUI Diharapkan Redam Hoaks Vaksin COVID-19

"Hasil survei, warga yang paham tentang vaksin baru 75 persen, jadi ada 25 persen yang mungkin di daerah terpencil yang tidak tahu apa itu vaksin COVID,” kata Ridwan Kamil.

Ribuan Pelajar Papua Lolos Administrasi Beasiswa Otsus
Indonesia
Ribuan Pelajar Papua Lolos Administrasi Beasiswa Otsus

Program Beasiswa Vokasi Jepang belajar di Universitas Fukuoka.

Pimpinan Komisi VIII Minta Warga Berani Melapor Jika Bansos Diselewengkan
Indonesia
Pimpinan Komisi VIII Minta Warga Berani Melapor Jika Bansos Diselewengkan

Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan tersebut merupakan hak mereka

450 Ribu Dosis Sinopharm Disuntikan Pada Disabilitas
Indonesia
450 Ribu Dosis Sinopharm Disuntikan Pada Disabilitas

Vaksinasi diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra-sentra vaksinasi COVID-19

Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi
Indonesia
Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi

Rizieq Shihab mengaku tak tinggal diam atas tewasnya 6 Laskar FPI di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI
Indonesia
Dasar dan Alasan PPATK Blokir Aktivitas Rekening Bank FPI

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening.

24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga
Indonesia
24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga

Komisi Yudisial (KY) RI mengumumkan 24 nama calon hakim agung yang lolos seleksi tahap tiga yang meliputi tes kesehatan dan kepribadian.

YLBHI Asumsikan Polemik TWK KPK Peristiwa Cicak Vs Buaya Jilid IV
Indonesia
YLBHI Asumsikan Polemik TWK KPK Peristiwa Cicak Vs Buaya Jilid IV

Masalah ini pun lebih dari serangan koruptor

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 12 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 12 Orang

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 9 September 2021 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 127.355 orang