Walkot Cimahi Ditangkap KPK, PDIP Jabar Sebut Ajay tidak Makan Uang Rakyat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Penangkapan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan perhatian dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.

Ono mengatakan apa yang terjadi dengan Ajay bisa menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah, khususnya dari PDI Perjuangan agar tidak melakukan hal serupa.

Baca Juga

KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Suap Rp3,2 Miliar

"Terkait dengan permainan proyek itu ya harus didudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada," ujarnya di Bandung, Sabtu (28/11)

Selain menjabat sebagai Wali Kota Cimahi, eks Bendahara Umum FKPPI Jawa Barat itu juga menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi.

Meskipun demikian, PDIP Jabar tetap menyerahkan proses hukum pada aparat yang berwenang dan tidak akan memberikan advokasi untuk Ajay Muhammad.

"Jadi PDIP tidak pernah kenal advokasi untuk pelaku tersangka korupsi, jadi selama ini tidak ada dan tidak pernah ada advokasi," kata Ono dikutip Antara.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono. (ANTARA/HO/Dok instagram)
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono. (ANTARA/HO/Dok instagram)

Ono menuturkan permasalahan hukum yang menjerat Ajay Muhammad itu tidak terkait APBD dan bukan berhubungan dengan proyek negara serta tidak terhubung dengan uang rakyat.

"Dan Pak Ajay tidak makan uang rakyat. Istilahnya kita tergelincir di jalan yang rata, tergelincir saya yakinkan mudah-mudahan tidak ada uang rakyat yang dimakan atau merugikan APBD," sambungnya

Ajay terlibat masalah hukum dalam hal pembangunan rumah sakit swasta di Kota Cimahi. Lebih lanjut, Ono mengatakan, kasus hukum yang membelit Ajay Muhammad tentunya ini menjadi duka bagi PDIP Jabar.

"Kalau pun itu memang suatu kesalahan memang harus diakui itu sebuah kesalahan ketidaktahuan Pak Ajay semoga ke depan tidak ada kejadian serupa," pungkasnya.

Ketika ditanyakan tentang sanksi seperti pemecatan, Ono menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan tersebut, karena pemecatannya merupakan kewenangan dari DPP PDI Perjuangan. (*)

Baca Juga

Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Terbanyak COVID-19, Nyaris 1.000 Orang
Indonesia
Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Terbanyak COVID-19, Nyaris 1.000 Orang

Jumlah pasien sembuh bertambah cukup banyak mencapai 1.066 orang

 Pemberian Kartu Prakerja Bagi Pekerja yang Terdampak COVID-19 Keliru
Indonesia
Pemberian Kartu Prakerja Bagi Pekerja yang Terdampak COVID-19 Keliru

Eddy mengatakan, program tersebut kurang tepat karena Kartu Prakerja bertujuan meningkatkan keterampilan orang yang sedang mencari kerja.

Minta Diistimewakan, Anggota DPR Dinilai Paranoid COVID-19
Indonesia
Minta Diistimewakan, Anggota DPR Dinilai Paranoid COVID-19

Rapid test sebaiknya diprioritaskan bagi yang memang terindikasi mempunyai gejala terpapar Corona

Dampak PSBB, Arus Lalu Lintas Tol di Tiga Wilayah Ini Turun 60 Persen
Indonesia
Dampak PSBB, Arus Lalu Lintas Tol di Tiga Wilayah Ini Turun 60 Persen

Menurut Kementerian PUPR, untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat tujuh ruas tol yang berada dalam wilayah PSBB

Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air Pakai ROV
Indonesia
Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air Pakai ROV

Tim TNI AL telah berhasil menemukan black box jenis FDR di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang pada 12 Januari 2021 lalu.

Pengamat Intelijen Nilai Indonesia Belum Siap Jika Lakukan Lockdown Corona
Indonesia
Pengamat Intelijen Nilai Indonesia Belum Siap Jika Lakukan Lockdown Corona

"Penerapan totally lockdown di Indonesia perlu dipikirkan lebih jauh lagi," jelas Stanislaus

Jokowi Sebut Tidak Masuk Akal Indonesia Kekurangan Calon Atlet
Indonesia
Jokowi Sebut Tidak Masuk Akal Indonesia Kekurangan Calon Atlet

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa tidak masuk akal bila Indonesia sebagai negara besar kekurangan calon atlet.

Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Berikan 46 Perwira Kenaikan Pangkat Jenderal

Khusus mereka yang berada di luar struktur Polri, Idham Azis juga menekankan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Polda Metro Jaya: Kartu SIKM Tak Bisa Dipalsukan
Indonesia
Polda Metro Jaya: Kartu SIKM Tak Bisa Dipalsukan

SIKM dilengkapi quick responds (QR) code yang dapat melacak identitas pemilik SIKM.

Resmi! KPU Tunda Pilkada 2020 Akibat Virus Corona
Indonesia
Resmi! KPU Tunda Pilkada 2020 Akibat Virus Corona

Penyebaran virus corona menjadi alasan penundaan Pilkada 2020