Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi Dkk Segera Disidang Tersangka Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4). ANTARA/Reno Esnir

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi serta barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (28/4).

Pemilik nama Bang Pepen tersebut merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Baca Juga

KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN Bekasi untuk Kebut Pembangunan Glamping

"Tim penyidik, Kamis (28/4), telah selesai melaksanakan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka RE dan kawan-kawan kepada tim jaksa. Dari hasil pemeriksaan, kelengkapan isi berkas perkara terpenuhi dan telah lengkap," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (29/4).

Selain Pepen, berkas perkara empat tersangka penerima suap lain yang ditangkap pada 5 dan 6 Januari 2022 juga dinyatakan lengkap.

Empat tersangka yakni Camat Jatisampurna Wahyudin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M Bunyamin, Lurah Jati Sari Mulyadi alias Bayong, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Dengan demikian, penahanan kelima tersangka lanjutan oleh tim jaksa untuk masing-masing selama 20 hari ke depan sampai 17 Mei 2022.

Rahmat Effendi dan Wahyudin kini ditahan di Rutan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta; sedangkan M. Bunyamin, Mulyadi, dan Jumhana ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Baca Juga

KPK Duga Rahmat Effendi Minta Dana Investasi Pribadi ke ASN Pemkot Bekasi

Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan tersebut akan segera dilaksanakan tim jaksa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Bandung dalam waktu 14 hari kerja.

"Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," ujarnya.

Dalam kasus ini, Pepen diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi.

Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi, dimana Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M. Bunyamin.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK juga telah menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Kadisnaker Kota Bekasi dalam Kasus Pencucian Uang Rahmat Effendi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Mutasi Pati Polri, Kapolres Jakpus Jabat Direskrimum Polda Metro Jaya
Indonesia
Kapolri Mutasi Pati Polri, Kapolres Jakpus Jabat Direskrimum Polda Metro Jaya

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi. Hengki diangkat menjadi Direskrimum Polda Metro Jaya.

Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik
Indonesia
Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik

"Payung hukum PPHN melalui TAP MPR RI itu agar semua patuh dan tidak bisa 'diterpedo' oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," ucap Bamsoet.

 [HOAKS atau FAKTA]: Gelombang Panas Landa Indonesia, Suhu Capai 50 Celcius
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Gelombang Panas Landa Indonesia, Suhu Capai 50 Celcius

Berdasarkan data hasil pengamatan BMKG, suhu maksimum terukur selama periode 1-7 Mei 2022 berkisar antara 33-36,1 derajat Celcius.

Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024
Indonesia
Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menduga Negara Islam Indonesia (NII) Sumatera Barat memiliki rencana untuk melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo
Indonesia
Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo

Kejadian seorang juru parkir (jukir) menarik tarif lebih mahal dari ketentuan viral di media sosial (medsos), Minggu (19/9).

Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut
Indonesia
Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut

Sasaran vaksin booster adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas, dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan penderita masalah kekebalan tubuh (immunocompromised).

Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum
Indonesia
Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum

Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998.

Misi Ramos Horta Bawa Timor Leste Jadi Anggota ASEAN
Dunia
Misi Ramos Horta Bawa Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

Ia kembali menegaskan bahwa menjadi anggota ASEAN merupakan tujuan dari strategi nasional Timor Leste pada masa dirinya menjabat sebagai presiden.

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif
Indonesia
Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

Dalam lingkup ASEAN sendiri, baru Singapura yang sudah menerapkan

Jokowi Jadikan Survei Rendahnya Kepuasan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi
Indonesia
Jokowi Jadikan Survei Rendahnya Kepuasan Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi

Fadjroel mengetahui dari beberapa survei ada sejumlah kelebihan-kelebihan yang telah dicapai dalam pemerintahan era kepimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin selama 2 tahun.